Nasional Arsip - Laman 3 dari 27

14 Jul

MTI Soroti Pelanggaran Prosedur Pengadaan KDKMP PT Agrinas

HariNasionalAgrinas, KDMP, Kopdes, Koperasi Merah Putih

garudaglobal.net — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bentukan PT Agrinas Pangan Nusantara kini tengah menghadapi sorotan tajam terkait transparansi dan kepatuhan pengadaan barang publik. Lembaga riset Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengidentifikasi adanya mekanisme penunjukan langsung pada pengadaan aset berupa kendaraan operasional tanpa melewati prosedur wajib dari pemerintah. Abaikan Ketentuan LKPP Demi Efisiensi Sepihak Peneliti MTI, Grady Nagara, menyayangkan langkah korporasi yang melewati 12 tahapan wajib penunjukan langsung yang tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025. "Kami khawatir tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang bisa diawasi publik di sini," kata Grady pada diskusi publik, Senin, 13 Juli 2026. Direktur…

14 Jul

DPR Mitigasi Potensi Abuse of Power RUU Perampasan Aset

HariInternasional, NasionalKorupsi, Perampasan Aset, Undang-undang

garudaglobal.net — Komisi III DPR RI memprioritaskan penataan regulasi guna menyeimbangkan efisiensi pemulihan aset dengan mitigasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset pada Senin, 13 Juli 2026. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan kepastian hukum bagi iklim bisnis dan perlindungan hak properti sipil dari potensi kriminalisasi. Keseimbangan Regulasi dan Kepastian Hukum Parlemen mencermati pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum agar implementasi penyitaan harta tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. "Perdebatannya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan asset recovery dengan membatasi potensi abuse of power oleh aparat," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen pada Senin, 13…

13 Jul

Skandal Fraud Finansial BPJS Ketenagakerjaan Rp24,55 Miliar Mulai Disidangkan

HariNasionalBPJS, BPJS Ketenagakerjaan, Korupsi

garudaglobal.net — Sidang perdana kasus dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp24,55 miliar resmi digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mendakwa tiga pelaku atas dugaan rekayasa sistemik terhadap 391 dokumen pencairan dana jaminan sosial. Aksi kejahatan kerah putih (white-collar crime) ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun 2014 hingga 2024. Praktik ini mengeksploitasi kelemahan sistem pengawasan internal pada proses verifikasi klaim. Jaksa Penuntut Umum Arif Darmawan mengonfirmasi adanya penyalahgunaan wewenang administrasi untuk keuntungan finansial pribadi para terdakwa. "Ketiganya, secara tanpa hak, menerima hasil pencairan 391 pengajuan klaim JKK BP Jamsostek…

11 Jul

Putusan Blueray Cargo Ungkap Risiko Sistemik Korupsi Sektor Logistik Kepabeanan

HariNasionalBea Cukai, Blueray Cargo, Suap

garudaglobal.net — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan dokumen putusan perkara suap impor barang melibatkan tiga petinggi Blueray Cargo pada Jumat, 10 Juli 2026. Putusan tersebut mengungkap rincian gratifikasi senilai Rp 21 miliar kepada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama. Praktik korupsi struktural ini dinilai memperburuk iklim investasi dan memicu tingginya biaya logistik nasional akibat kongkalikong komoditas berisiko tinggi. Kepastian hukum di sektor perdagangan internasional kini dipertanyakan menyusul keterlibatan eselon tertinggi kepabeanan. Aliran Dana Rutin Bermodus Kode Sandi Operasional Hakim Anggota Nofalinda Arianti membeberkan kronologi penyerahan dana dalam pecahan Dollar Singapura yang berlangsung selama periode Juli 2025 hingga…

11 Jul

Mundurnya Jampidsus Febrie Adriansyah dan Dampak Risiko Sentimen Pasar BUMN

HariNasionalJampidsus, Kejagung, Kejaksaan, TPPU

garudaglobal.net — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu, 11 Juli 2026, setelah terseret dalam pusaran penyidikan dugaan korupsi komoditas batu bara PT PLN. Kasus yang ditangani Kortastipidkor Polri ini memicu perhatian serius dari pelaku pasar terkait kepastian hukum investasi sektor energi. Ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum akibat mundurnya pejabat tinggi kejaksaan ini dinilai berisiko memengaruhi sentimen tata kelola korporasi negara. Langkah penegak hukum menggeledah 13 lokasi strategis mempertegas eskalasi risiko hukum pada rantai pasok energi nasional. Implikasi Pengunduran Diri Terhadap Stabilitas Kejaksaan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan…

10 Jul

Sidang dr Tifa: Risiko Reputasi Kasus Ijazah dan Implikasi Regulasi ITE

HariNasionalIjazah Palsu, Jokowi

garudaglobal.net — Terdakwa dr Tifauzia Tyassuma mengambil langkah litigasi agresif dengan menolak instrumen penyelesaian alternatif dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (2/7/2026). Kasus yang melibatkan 28 konten digital terkait orisinalitas ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini resmi memasuki tahap pembuktian substantif. Majelis hakim yang diketuai oleh Christina Endarwati mencatat penolakan terdakwa terhadap opsi penyelesaian yudisial non-prosedural. Langkah ini memicu eskalasi proses hukum ke arah peradilan terbuka yang berisiko tinggi terhadap rekam jejak profesionalitas para pihak. Terdakwa secara formal menyatakan kesiapannya menempuh jalur perlawanan hukum penuh guna menguji materiil dakwaan jaksa. “Menolak restorative justice maupun plea…

10 Jul

Eskalasi Risiko Hukum: Pengamanan TNI di Rumah Jampidsus dan Risiko Investigasi

HariNasionalJampidsus, Kejagung, Kejaksaan, TPPU

garudaglobal.net — Rumah kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah kini berada di bawah penjagaan ketat prajurit TNI pasca-tindakan penggeledahan oleh Polri di kawasan komersial Cilandak pada Rabu (8/7/2026). Langkah mitigasi risiko ini mencerminkan tingginya tensi penegakan hukum akibat investigasi mega korupsi yang berdampak langsung pada stabilitas investasi nasional. Otoritas Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa penugasan militer tersebut merupakan respons taktis terhadap dinamika ancaman operasional penegakan hukum. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan pengamanan tersebut pada Kamis (9/7/2026). Anang mengonfirmasi bahwa pengetatan perimeter keamanan ini bersifat struktural demi melindungi integritas korps dari potensi intervensi eksternal. “Memang untuk ini memang terkait itu…

09 Jul

Celah Regulasi Kunjungan Dinas Internasional Kementerian PU Disorot

HariNasionalMenteri PU, Perjalanan Dinas

garudaglobal.net — Kebocoran dokumen administratif Kementerian Pekerjaan Umum mengenai rencana kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, membuka tabir pelanggaran kepatuhan. Surat bernomor HL04/T/Sj/2026/81 tersebut mengundang sorotan tajam dari para analis kebijakan publik terkait tata kelola delegasi internasional. Dokumen tersebut menjadi polemik karena menyertakan nama anak Menteri PU, Aurellia Tsabitha, yang secara hukum tidak memiliki basis akomodasi negara. Langkah akomodatif ini dinilai menabrak komitmen penghematan anggaran yang sedang ditegakkan oleh otoritas pemerintahan pusat saat ini. Sorotan Kepatuhan Administrasi Kementerian PU segera merilis klarifikasi resmi guna meredam spekulasi yang berkembang di pasar dan ruang publik. Sekjen Kementerian PU Apri Artoto menegaskan…

09 Jul

Gurita TPPU Batu Bara PLTU Sasar Pusat Uang Cipete

HariNasionalKejaksaan, Korupsi, TPPU

garudaglobal.net — Tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melancarkan operasi penggeledahan masif terhadap 12 lokasi strategis di Jabodetabek pada Kamis. Operasi besar-besaran ini menyasar sejumlah pusat perputaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga kuat menjadi instrumen pencucian uang korupsi komoditas energi. Langkah taktis kepolisian ini merupakan pengembangan penyidikan murni atas skandal dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengadaan batu bara PLTU periode 2018-2026. Praktik lancung pada sektor hulu energi ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp5 triliun dan memicu gangguan pasokan listrik nasional. Sita Brankas dan Mata Uang Asing Fokus penggeledahan korps cokelat…

08 Jul

Menteri Kebudayaan Tetapkan Hari Kepercayaan, Kemitraan Strategis MUI Terabaikan

HariNasionalFadli Zon, Kementerian Kebudayaan, MUI

garudaglobal.net — Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa demi memperkuat legitimasi hukum komunitas adat, Senin (6/7/2026). Namun, regulasi baru ini menuai respons kritis dari Majelis Ulama Indonesia karena dirumuskan tanpa melibatkan institusi keagamaan utama dalam kemitraan strategis pemerintah. Langkah sepihak ini dikhawatirkan dapat memicu friksi regulasi dalam tata kelola toleransi nasional jika tidak diimbangi komunikasi antarlembaga yang inklusif. "Belum ada komunikasi dengan MUI," ungkap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Cholil Nafis kepada media, Selasa (7/7/2026). Landasan Konstitusional Versus Harmonisasi Kebijakan Publik Pemerintah menegaskan keputusan ini merujuk pada…