Jampidsus

Risiko Hukum Kasus ASABRI Pasca Hotman Paris Mundur

Risiko Hukum Kasus ASABRI Pasca Hotman Paris Mundur

garudaglobal.net — Pengacara bisnis Hotman Paris Hutapea melepas posisi pimpinan tim kuasa hukum tersangka korupsi dan TPPU ASABRI, Febrie Adriansyah. Langkah ini mengubah dinamika pertahanan hukum tersangka dalam skandal finansial yang membelit mantan Pejabat Pidana Khusus Kejaksaan Agung tersebut. Kondisi Medis Paksa Restrukturisasi Tim Hukum Hotman menyebutkan bahwa tim medis memintanya menghentikan seluruh aktivitas profesional secara mendadak guna menjalani perawatan intensif di Singapura. "Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie dan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di RS Medistra, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026). Pihak Febrie…
Read More
Istana Patahkan Narasi Hotman Paris Soal Kasus Korupsi Febrie Adriansyah

Istana Patahkan Narasi Hotman Paris Soal Kasus Korupsi Febrie Adriansyah

garudaglobal.net — Istana Kepresidenan menegaskan proses hukum kasus korupsi dan TPPU mantan Jampidsus Febrie Adriansyah berjalan independen tanpa perlu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini merespons manuver pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat mengaitkan penetapan tersangka kliennya dengan narasi kriminalisasi pejabat berprestasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mematahkan klaim bahwa penindakan terhadap aparat penegak hukum harus melintasi meja Kepala Negara. "Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen pada Senin, 20 Juli 2026. Mensesneg menambahkan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum tidak membutuhkan izin khusus…
Read More
Imbas Satir Harta Mantan Jampidsus, Akuntabilitas Hukum Diuji di Rumah Mega Salsabila

Imbas Satir Harta Mantan Jampidsus, Akuntabilitas Hukum Diuji di Rumah Mega Salsabila

garudaglobal.net — Rumah kediaman komika Mega Salsabila didatangi oleh enam personel kepolisian dari Polda Metro Jaya pada Sabtu (11/07/2026) dini hari. Langkah hukum ini terjadi setelah konten video satir berisikan klaim kepemilikan aset hasil penggeledahan rumah Sentul milik mantan Jampidsus Febrie Adriansyah viral. Insiden kedatangan aparat penegak hukum tersebut disiarkan secara langsung oleh Mega melalui platform digitalnya. Fenomena ini memicu perdebatan publik mengenai batasan antara kritik ekonomi-politik berbentuk komedi dengan pelanggaran hukum. Mega segera merilis pernyataan resmi guna meluruskan persepsi keliru yang berkembang di kalangan netizen. "Video yang ini nih yang gua bilang itu duit rumah Sentul adalah duit dari…
Read More
Mundurnya Jampidsus Febrie Adriansyah dan Dampak Risiko Sentimen Pasar BUMN

Mundurnya Jampidsus Febrie Adriansyah dan Dampak Risiko Sentimen Pasar BUMN

garudaglobal.net — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu, 11 Juli 2026, setelah terseret dalam pusaran penyidikan dugaan korupsi komoditas batu bara PT PLN. Kasus yang ditangani Kortastipidkor Polri ini memicu perhatian serius dari pelaku pasar terkait kepastian hukum investasi sektor energi. Ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum akibat mundurnya pejabat tinggi kejaksaan ini dinilai berisiko memengaruhi sentimen tata kelola korporasi negara. Langkah penegak hukum menggeledah 13 lokasi strategis mempertegas eskalasi risiko hukum pada rantai pasok energi nasional. Implikasi Pengunduran Diri Terhadap Stabilitas Kejaksaan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan…
Read More
Eskalasi Risiko Hukum: Pengamanan TNI di Rumah Jampidsus dan Risiko Investigasi

Eskalasi Risiko Hukum: Pengamanan TNI di Rumah Jampidsus dan Risiko Investigasi

garudaglobal.net — Rumah kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah kini berada di bawah penjagaan ketat prajurit TNI pasca-tindakan penggeledahan oleh Polri di kawasan komersial Cilandak pada Rabu (8/7/2026). Langkah mitigasi risiko ini mencerminkan tingginya tensi penegakan hukum akibat investigasi mega korupsi yang berdampak langsung pada stabilitas investasi nasional. Otoritas Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa penugasan militer tersebut merupakan respons taktis terhadap dinamika ancaman operasional penegakan hukum. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan pengamanan tersebut pada Kamis (9/7/2026). Anang mengonfirmasi bahwa pengetatan perimeter keamanan ini bersifat struktural demi melindungi integritas korps dari potensi intervensi eksternal. “Memang untuk ini memang terkait itu…
Read More