Nasional

Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031: Fokus Penguatan Ekonomi Umat

Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031: Fokus Penguatan Ekonomi Umat

GarudaGlobal.net — Kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama resmi terbentuk setelah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 pada Senin, 31 Agustus 2026. Muktamar ke-35 NU di Jombang mengukuhkan pasangan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketum PBNU melalui mekanisme deliberatif Ahlul Halli wal 'Aqdi. Stabilitas Organisasi dan Rekonsiliasi Faksi Pasca-Muktamar Gus Kikin mendominasi tahap penyaringan awal dengan perolehan 472 suara muktamirin sebelum disahkan secara mufakat oleh sembilan kiai anggota majelis AHWA. Suksesi ini dinilai memiliki arti strategis dalam menjaga konsolidasi organisasi serta stabilitas ekosistem ekonomi keagamaan terbesar di…
Read More
Aliansi Merah Putih Mendorong Pengangkatan 35 Ribu PPPK Jadi PNS

Aliansi Merah Putih Mendorong Pengangkatan 35 Ribu PPPK Jadi PNS

GarudaGlobal.net — Konsolidasi ketenagakerjaan sektor publik bereskalasi setelah Aliansi Merah Putih mengumumkan mobilisasi 35 ribu pegawai dalam rencana demo PPPK di Istana Negara pada 7 September 2026. Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut membawa empat klausul tuntutan hasil kesepakatan dari 16 entitas organisasi aparatur sipil negara. Reformasi Kepegawaian dan Skema Penggajian APBN Poin penekanan mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2026, transisi status ke CPNS pada 2027 tanpa batasan usia, pengembangan karier, serta pengalihan penggajian dari APBD ke APBN. Kebijakan moratorium seleksi CPNS masa lalu dinilai menjadi faktor utama penuaan usia para…
Read More
Kesepakatan AMPB dan DPR Picu Perpecahan Elemen Demonstran

Kesepakatan AMPB dan DPR Picu Perpecahan Elemen Demonstran

GarudaGlobal.net — Kesepakatan antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan pimpinan DPR RI terkait RUU Perampasan Aset memicu fragmentasi di internal massa aksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8). Sejumlah elemen pengunjuk rasa menilai keputusan negosiasi AMPB diambil secara sepihak tanpa melibatkan konsensus meluas dari kelompok massa lain. Langkah perwakilan yang masuk ke gedung parlemen dinilai mengabaikan elemen aliansi pendukung seperti kelompok pengemudi daring dan perwakilan massa daerah. Melva Pardede, perwakilan kurir online asal Jakarta, menyuarakan kekecewaannya usai perwakilan aliansi keluar membawa berkas komitmen. "Kalian kalau datang lagi ke Jakarta, jangan harap orang Jakarta kawal kalian! Kecewa!," tegas Melva Pardede…
Read More
Bank Mandiri Buka Rekening Aktivis Pati Usai Desakan DPR RI

Bank Mandiri Buka Rekening Aktivis Pati Usai Desakan DPR RI

GarudaGlobal.net — Polda Metro Jaya menghentikan penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik aktivis Pati Supriyono alias Botok setelah menggelar dengar pendapat bersama DPR RI. Keputusan pemulihan akses dana donasi sebesar Rp80 juta tersebut diambil guna menjamin kepastian iklim usaha dan regulasi perbankan nasional. Dinamika Regulatori dan Transparansi Perbankan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin menjelaskan analisis yuridis di balik alasan pemblokiran rekening temporer tersebut. “Setelah kami melakukan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut, maka hari ini kami sampaikan bahwa penundaan transaksi tersebut sudah dapat dibuka kembali,” ujar Iman pada Rabu (26/8/2026). Pihak…
Read More
Indikator Risiko Kebijakan Dalam Penundaan Rekening Warga Pati

Indikator Risiko Kebijakan Dalam Penundaan Rekening Warga Pati

GarudaGlobal.net — Pembekuan sementara rekening donasi publik milik warga Pati senilai Rp 80,9 juta menarik perhatian pelaku industri keuangan dan analis hukum. Tindakan otoritas penegak hukum tersebut memperlihatkan ketatnya pengawasan terhadap akuntabilitas transaksi keuangan perorangan yang mengimpun dana publik. Analisis Risiko Regulasi Sektor Keuangan Polda Metro Jaya mengambil langkah penundaan transaksi selama lima hari kerja berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa regulasi mewajibkan penghimpunan dana berskala besar menggunakan wadah badan hukum resmi. “Di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait badan usaha, bukan dilakukan oleh…
Read More
Kemenkeu Tepis Isu Pembengkakan Anggaran BGN Menjadi Rp480 Triliun

Kemenkeu Tepis Isu Pembengkakan Anggaran BGN Menjadi Rp480 Triliun

GarudaGlobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Pernyataan ini membantah inkonsistensi data pada lampiran dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang sempat mencantumkan estimasi Rp480 triliun. Penyamaan persepsi data fiskal ini mengemuka pasca-temuan anggota Komisi XI DPR RI Haris Turino yang menyoroti disparitas nominal dua kali lipat antara narasi dan lampiran resmi. Kendati teralokasi turun dari APBN 2026 senilai Rp268 triliun, BGN bertahan sebagai lembaga dengan porsi belanja operasional terbesar dalam struktur anggaran RAPBN 2027. Disparitas Pencatatan Dokumen dan Postur Fiskal K/L Ketidaksesuaian…
Read More
DPR Tolak Pengalihan Dana Haji Rp 66,6 Miliar akibat Sanksi Saudi

DPR Tolak Pengalihan Dana Haji Rp 66,6 Miliar akibat Sanksi Saudi

GarudaGlobal.net — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bertindak tegas atas pemblokiran uang muka haji 2027 senilai 14 juta riyal atau Rp66,6 miliar oleh Arab Saudi. Pemblokiran oleh otoritas Saudi tersebut dipicu oleh tuduhan sengketa klaim pelanggaran asuransi pada operasional haji musim 2026. DPR menegaskan penolakan atas skema pengalihan dana muka haji 2027 untuk menutup kewajiban finansial tahun sebelumnya karena berpotensi melanggar regulasi tata kelola keuangan negara. Kebijakan anyar hanya akan dipertimbangkan apabila pemerintah menyertakan bukti dokumen resmi yang menyatakan Indonesia tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian lain. Eskalasi Diplomasi dan Verifikasi…
Read More
Gerakan Rakyat Daftar Ke Kemenkum Persiapkan Pencalonan Anies Baswedan

Gerakan Rakyat Daftar Ke Kemenkum Persiapkan Pencalonan Anies Baswedan

garudaglobal.net — Partai Gerakan Rakyat merampungkan penyerahan berkas pendaftaran entitas politik ke Kementerian Hukum RI guna memperkuat keabsahan institusi menuju agenda kontestasi nasional. Langkah legalitas ini menjadi basis utama partai sebelum menggelar Rapat Pimpinan Nasional untuk meresmikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden. Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid memaparkan tahapan strategis organisasi di Gedung Kemenkum RI, Jakarta, Kamis (23/7/2026). "Mengenai posisi memang belum kita bahas, tapi bahwa Pak Anies sebagai calon presiden nampaknya tinggal membutuhkan forum untuk membuat ketetapan tentang itu," ujar Sahrin Hamid. Efisiensi Struktur Dan Akuntabilitas Berkas Administrasi Penyelesaian Surat Keterangan Terdaftar di 38 provinsi mencerminkan…
Read More
Prabowo Resmikan Universitas Republik Indonesia Cetak SDM Strategis BUMN

Prabowo Resmikan Universitas Republik Indonesia Cetak SDM Strategis BUMN

garudaglobal.net — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Universitas Republik Indonesia serta Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Pemerintah menunjuk Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur melalui pelantikan resmi di Istana Negara, Rabu (22/7/2026). Struktur Holding Pendidikan dan Rekrutmen Terpadu URI mengintegrasikan tiga pilar utama meliputi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. "Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi," ungkap Donny Ermawan Taufanto, Rabu (22/7/2026). Penggabungan LAN ke dalam ekosistem URI memperluas peran…
Read More
Risiko Hukum Kasus ASABRI Pasca Hotman Paris Mundur

Risiko Hukum Kasus ASABRI Pasca Hotman Paris Mundur

garudaglobal.net — Pengacara bisnis Hotman Paris Hutapea melepas posisi pimpinan tim kuasa hukum tersangka korupsi dan TPPU ASABRI, Febrie Adriansyah. Langkah ini mengubah dinamika pertahanan hukum tersangka dalam skandal finansial yang membelit mantan Pejabat Pidana Khusus Kejaksaan Agung tersebut. Kondisi Medis Paksa Restrukturisasi Tim Hukum Hotman menyebutkan bahwa tim medis memintanya menghentikan seluruh aktivitas profesional secara mendadak guna menjalani perawatan intensif di Singapura. "Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie dan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di RS Medistra, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026). Pihak Febrie…
Read More