Nasional Arsip - Laman 2 dari 27

22 Jul

Istana Patahkan Narasi Hotman Paris Soal Kasus Korupsi Febrie Adriansyah

HariNasionalFebrie Ardiansyah, Hotman Paris, Jampidsus, Prabowo

garudaglobal.net — Istana Kepresidenan menegaskan proses hukum kasus korupsi dan TPPU mantan Jampidsus Febrie Adriansyah berjalan independen tanpa perlu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini merespons manuver pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat mengaitkan penetapan tersangka kliennya dengan narasi kriminalisasi pejabat berprestasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mematahkan klaim bahwa penindakan terhadap aparat penegak hukum harus melintasi meja Kepala Negara. "Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen pada Senin, 20 Juli 2026. Mensesneg menambahkan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum tidak membutuhkan izin khusus…

22 Jul

Sidang Kabinet Paripurna: Prabowo Tekan Risiko Leakage dan Efisiensi Birokrasi

HariNasionalKabinet, MBG, Prabowo

garudaglobal.net — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna evaluasi pertengahan tahun 2026 untuk mengukur stabilitas makroekonomi dan efisiensi eksekusi kebijakan di Istana Negara. Pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang membayangi rantai pasok dunia. Prabowo menyoroti persoalan struktural berupa *capital flight* dan kebocoran pendapatan negara yang dipicu oleh kecurangan transaksi perdagangan internasional. "Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik under invoicing," kata Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026. Presiden mendesak penyederhanaan regulasi…

22 Jul

RUU PFII Disahkan. Bali Siap Saingi Singapura dan Dubai

HariNasionalDPR RI, RUU, Undang-undang

garudaglobal.net — DPR RI resmi mengesahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 21 Juli 2026. Pengesahan regulasi ini menjadi fondasi masuknya lini bisnis perbankan swasta, *treasury*, hingga *wealth management* skala global ke Indonesia. Pemerintah memilih Bali sebagai hub utama penggerak industri jasa keuangan berstandar internasional. "PFII dimaksudkan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 20 Juli 2026. Rencana pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) 0 persen bagi investor kawasan tetap dipastikan terikat oleh aturan perpajakan global. Kementerian Keuangan menegaskan…

17 Jul

Pemerintah Siapkan Skema Kredit Himbara Rp240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

HariNasionalKDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih

garudaglobal.net — Kementerian Keuangan mematangkan skema pendanaan senilai Rp240 triliun melalui konsorsium bank-bank Himpunan Bank Milik Negara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih. Langkah strategis ini ditempuh guna membangun infrastruktur logistik desa yang andal dalam menyalurkan seluruh komoditas bersubsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pokok dan bunga pinjaman dari perbankan pelat merah tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh APBN. "Mungkin setahun sekitar 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," ujar Purbaya di Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Kamis, 17 Juli 2026. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk membiayai modal kerja awal ribuan unit koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen…

17 Jul

Istana Putuskan Koperasi Desa Merah Putih Menjadi Offtaker Pangan

HariNasionalKDMP, Kopdes, Koperasi Merah Putih, Kopersi Desa, Prabowo

garudaglobal.net — Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menetapkan reposisi strategis Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga. Entitas ini secara resmi difungsikan sebagai penyerap komoditas atau offtaker guna mengamankan nilai tukar petani dari volatilitas pasar global. Langkah mitigasi risiko sektor pangan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026 malam. "Maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," papar Zulhas. Kebijakan ini diambil guna memberikan kepastian serapan pasar terhadap komoditas utama seperti gabah dan jagung saat harga di…

17 Jul

Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Soroti GCG Kopdes Merah Putih

HariNasionalDPR RI, KDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih, Korupsi, Menkop

garudaglobal.net — Kredibilitas penerapan Good Corporate Governance pada proyek Koperasi Desa Merah Putih kembali diuji seiring mencuatnya isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Rumor alokasi anggaran berskala besar ini memperlebar kekhawatiran pasar atas efisiensi modal negara dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Senayan pada Rabu, 15 Juli 2026, legislator mempertanyakan ketidakjelasan spesifikasi barang dari isu distribusi 1,8 juta unit alat pendingin tersebut. Anggota DPR RI Mufti Anam menyoroti adanya selisih estimasi harga per unit yang dinilai tidak masuk akal sehat korporasi. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin…

17 Jul

Sayembara Umrah Menteri PU Respons Isu Nepotisme BUMN PT PP

HariNasionalKementerian PUPR, KKN, Menteri PU

garudaglobal.net — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons sentimen negatif pasar terkait dugaan hubungan kekerabatan dalam penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Isu tata kelola korporasi ini memicu perdebatan mengenai transparansi rekrutmen di tubuh BUMN konstruksi. Tantangan pembuktian disampaikan Dody dalam sebuah diskusi media di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026, guna menepis spekulasi yang berkembang. "Yang bisa membuktikan Aisyah adalah keponakan saya, akan saya beri hadiah umrah gratis, kalau dia beragama Islam," ujar Dody. Pendekatan komunikasi ini dinilai tidak lazim bagi regulator sektor infrastruktur di tengah tuntutan penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Alih-alih merilis dokumen…

15 Jul

Mitra Dapur BGN Ancam Boikot Nasional Program Gizi Prabowo

HariNasionalDPR RI, MBG, SPPG

garudaglobal.net — Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengancam akan melakukan penghentian operasional massal secara nasional akibat ketidaksetaraan risiko bisnis dengan Badan Gizi Nasional pada Selasa (14/7/2026). Langkah boikot ini berpotensi menghentikan distribusi logistik Program Makan Bergizi Gratis yang bernilai strategis. Para pelaku usaha mengeluhkan skema kemitraan sepihak yang membebankan seluruh kerugian hukum dan finansial kepada penyedia fasilitas operasional. Ketimpangan Manajemen Risiko Kontrak Kerja Sama Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng menyampaikan keluhan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Senayan. Regulasi dinilai merugikan karena langsung memberlakukan pembekuan usaha saat terjadi…

14 Jul

Kapolri Absen Rapat Satgas PKH Kemhan Dorong Spekulasi Pasar

HariNasionalKapolri, Panglima TNI

garudaglobal.net — Ketidakhadiran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan memicu perhatian pelaku pasar komoditas pada Senin, 13 Juli 2026. Spekulasi mengenai koordinasi penegakan hukum di sektor agraria ini mencuat setelah kepemimpinan operasional satgas mengalami perubahan menyusul status hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kepastian Regulasi dan Target Perpres Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengonfirmasi fungsi organisasi dan keterwakilan kepolisian tetap berjalan optimal di badan pengarah serta pelaksana. "Semua terwakili di dalam badan pengarah dan badan pelaksana," jelas Barita saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan pada Senin, 13 Juli 2026. Rapat…

14 Jul

Sentralisasi Anggaran Gaji PPPK ke APBN Masuk Agenda Istana

HariNasionalASN, Guru, PPPK, Prabowo

garudaglobal.net — Pemerintah pusat tengah mengkaji serius rencana strategis pengalihan beban anggaran gaji PPPK serta PPPK paruh waktu dari APBD langsung ke pos belanja negara APBN. Langkah restrukturisasi fiskal ini dinilai krusial guna menjamin kepastian remunerasi serta meminimalkan risiko defisit anggaran belanja operasional pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sinyal Kebijakan Baru Fiskal Aparatur Negara Otoritas legislatif bersama kementerian terkait mengindikasikan adanya reformasi sistem pengupahan aparatur sipil negara yang akan diumumkan pada nota keuangan Agustus mendatang. Peralihan skema pembiayaan ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli pekerja sektor publik dan mengoptimalkan efisiensi penyerapan anggaran di tingkat pusat. "Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan…