garudaglobal.net — Ketidakhadiran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan memicu perhatian pelaku pasar komoditas pada Senin, 13 Juli 2026.
Spekulasi mengenai koordinasi penegakan hukum di sektor agraria ini mencuat setelah kepemimpinan operasional satgas mengalami perubahan menyusul status hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kepastian Regulasi dan Target Perpres
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengonfirmasi fungsi organisasi dan keterwakilan kepolisian tetap berjalan optimal di badan pengarah serta pelaksana.
“Semua terwakili di dalam badan pengarah dan badan pelaksana,” jelas Barita saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan pada Senin, 13 Juli 2026.
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut berfokus pada sinkronisasi strategi guna mencapai target Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Langkah penertiban lahan ilegal ini dinilai krusial untuk mengembalikan fungsi hutan negara serta mengamankan potensi pendapatan negara dari sektor kehutanan.
Konsolidasi Keamanan Jamin Stabilitas Iklim Usaha
Usai agenda di Kemhan, Kapolri langsung melakukan konsolidasi ke Mabes TNI guna memastikan soliditas aparat penegak hukum dan pertahanan nasional tetap terjaga.
Langkah taktis yang diklaim sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengeliminasi risiko disrupsi keamanan yang dapat mengganggu iklim investasi.
Pelaku industri menuntut adanya kepastian hukum yang konsisten agar pengambilalihan lahan ilegal tidak menciptakan sentimen negatif pada kepatuhan bisnis domestik. ***
