Korupsi Arsip - Garuda Global

17 Jul

Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Soroti GCG Kopdes Merah Putih

HariNasionalDPR RI, KDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih, Korupsi, Menkop

garudaglobal.net — Kredibilitas penerapan Good Corporate Governance pada proyek Koperasi Desa Merah Putih kembali diuji seiring mencuatnya isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Rumor alokasi anggaran berskala besar ini memperlebar kekhawatiran pasar atas efisiensi modal negara dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Senayan pada Rabu, 15 Juli 2026, legislator mempertanyakan ketidakjelasan spesifikasi barang dari isu distribusi 1,8 juta unit alat pendingin tersebut. Anggota DPR RI Mufti Anam menyoroti adanya selisih estimasi harga per unit yang dinilai tidak masuk akal sehat korporasi. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin…

14 Jul

DPR Mitigasi Potensi Abuse of Power RUU Perampasan Aset

HariInternasional, NasionalKorupsi, Perampasan Aset, Undang-undang

garudaglobal.net — Komisi III DPR RI memprioritaskan penataan regulasi guna menyeimbangkan efisiensi pemulihan aset dengan mitigasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset pada Senin, 13 Juli 2026. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan kepastian hukum bagi iklim bisnis dan perlindungan hak properti sipil dari potensi kriminalisasi. Keseimbangan Regulasi dan Kepastian Hukum Parlemen mencermati pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum agar implementasi penyitaan harta tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. "Perdebatannya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan asset recovery dengan membatasi potensi abuse of power oleh aparat," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen pada Senin, 13…

13 Jul

Skandal Fraud Finansial BPJS Ketenagakerjaan Rp24,55 Miliar Mulai Disidangkan

HariNasionalBPJS, BPJS Ketenagakerjaan, Korupsi

garudaglobal.net — Sidang perdana kasus dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp24,55 miliar resmi digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mendakwa tiga pelaku atas dugaan rekayasa sistemik terhadap 391 dokumen pencairan dana jaminan sosial. Aksi kejahatan kerah putih (white-collar crime) ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun 2014 hingga 2024. Praktik ini mengeksploitasi kelemahan sistem pengawasan internal pada proses verifikasi klaim. Jaksa Penuntut Umum Arif Darmawan mengonfirmasi adanya penyalahgunaan wewenang administrasi untuk keuntungan finansial pribadi para terdakwa. "Ketiganya, secara tanpa hak, menerima hasil pencairan 391 pengajuan klaim JKK BP Jamsostek…

11 Jul

KPK Bongkar Kasus Pemerasan Fiskal Daerah di Sukoharjo, Aset Rp21,2 Miliar Disita

Maulana IshaqDaerahJawa tengah, Korupsi, Pemerasan, Sukoharjo

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan struktural pada sektor pendapatan daerah. Kasus ini mencuat pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada Kamis, 9 Juli 2026. Langkah penegakan hukum ini dinilai memengaruhi persepsi risiko investasi daerah akibat adanya beban pungutan tidak resmi pada birokrasi penilai pajak. Regulasi insentif pemungutan retribusi yang semula bertujuan mengoptimalkan PAD justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sistem Pemotongan Terstruktur Insentif Pajak ASN Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memaparkan modus pemotongan wajib sebesar 40 persen atas insentif yang diterima oleh…

09 Jul

Gurita TPPU Batu Bara PLTU Sasar Pusat Uang Cipete

HariNasionalKejaksaan, Korupsi, TPPU

garudaglobal.net — Tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melancarkan operasi penggeledahan masif terhadap 12 lokasi strategis di Jabodetabek pada Kamis. Operasi besar-besaran ini menyasar sejumlah pusat perputaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga kuat menjadi instrumen pencucian uang korupsi komoditas energi. Langkah taktis kepolisian ini merupakan pengembangan penyidikan murni atas skandal dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengadaan batu bara PLTU periode 2018-2026. Praktik lancung pada sektor hulu energi ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp5 triliun dan memicu gangguan pasokan listrik nasional. Sita Brankas dan Mata Uang Asing Fokus penggeledahan korps cokelat…

04 Jul

KPK Ungkap Modus Fee Proyek Pengadaan Langsung Bupati Langkat

Maulana IshaqDaerahKorupsi, KPK, Langkat, OTT, Sumatera Utara

garudaglobal.id — Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus komitmen fee pengadaan langsung senilai miliaran rupiah yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin dalam operasi tangkap tangan. Praktik korupsi ini memanfaatkan celah penunjukan langsung pada puluhan paket pengerjaan infrastruktur publik daerah. Sistem pengadaan barang dan jasa dimanipulasi melalui kesepakatan persentase keuntungan tetap untuk meloloskan korporasi terafiliasi. Penindakan hukum ini menjadi sinyal buruk bagi iklim investasi dan tata kelola anggaran pembangunan di tingkat daerah. Manipulasi Kuota Paket Konstruksi Tersangka diduga mengalokasikan 85 paket pekerjaan senilai Rp10,2 miliar kepada pihak swasta yang bertindak sebagai tim sukses pemenangan pemilu. Pembagian jatah tersebut mencakup anggaran Dinas Pendidikan…

03 Jul

Skandal MBG Meluas, Pejabat BGN Tersangka Korupsi Pengadaan Food Tray

HariNasionalBGN, Korupsi, MBG

garudaglobal.net — Kejaksaan Agung resmi menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Langkah hukum ini memperluas cakupan penyidikan korporasi dan birokrasi institusi, menjadikan total tersangka dalam perkara kerugian negara ini bertambah menjadi tujuh orang. Korupsi Sistemik Pengadaan Logistik Hub SPPG Penyidikan menemukan indikasi kuat bahwa tata kelola logistik program nasional ini mengalami distorsi instrasaluran yang masif. Tersangka diduga mengendalikan rantai pasok perlengkapan dasar dengan memanipulasi penunjukan vendor. Modus operandi dilakukan dengan menginstruksikan pendirian entitas…

01 Jul

Korupsi Kuota Haji: KPK Sasar Ekosistem Bisnis Travel, Eks Menpora Diperiksa

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas jangkauan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama 2023-2024 ke sektor korporasi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dihadirkan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 30 Juni 2026. Langkah ini menandai pergeseran fokus komisi antirasuah dari wilayah birokrasi ke ekosistem bisnis eksekutif swasta. Penyidik membidik tata kelola kuota tambahan yang melibatkan jejaring pelaku usaha dan asosiasi travel haji. Konfirmasi Alur Kerja Kemitraan Swasta Saksi diperiksa selama empat jam terkait terbitnya Surat Perintah Penyidikan baru untuk dua tersangka dari sektor non-pemerintah. Proses ini krusial untuk memetakan bagaimana kuota negara dialokasikan…

30 Jun

Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim Potong Komponen Uang Pengganti 86 Persen

HariNasionalChromebook, Korupsi, Nadiem Makarim

garudaglobal.net — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim atas kasus korupsi pengadaan Chromebook, Selasa, 30 Juni 2026. Putusan ini menyoroti penyusutan drastis nilai uang pengganti kerugian negara. Meskipun dinyatakan bersalah, hukuman finansial yang dijatuhkan merosot tajam dibandingkan dengan draf tuntutan Kejaksaan Agung. Koreksi yudisial ini mengubah lanskap pemulihan aset negara dari korporasi teknologi. Hakim Pangkas Kewajiban Finansial Eks Mendikbudristek Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menetapkan kewajiban uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar dalam sidang putusan di Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026. Angka tersebut menyusut sekitar 86 persen dari…

22 Jun

Efisiensi Pengadaan Gembok Ditjenpas Rp92 Miliar Disorot, LKPP dan BPK Perlu Evaluasi

HariNasionalDitjenpas, Kemenimipas, Korupsi, KPK, Mark Up

garudaglobal.net — Manajemen keuangan sektor publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi sorotan menyusul penyerapan anggaran jumbo senilai Rp92,5 miliar. Proyek belanja modal untuk pengadaan total 106 ribu unit gembok tersebut memicu perdebatan mengenai efisiensi biaya dan tata kelola aset negara. Kebijakan fiskal instansi dinilai tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas ekonomi di tengah upaya efisiensi anggaran nasional. Komparasi harga e-Katalog dengan pasar komersial menunjukkan anomali nilai satuan yang melambung tinggi hingga nyaris menyentuh Rp1 juta per unit. Kondisi ini menuntut adanya intervensi dari pengawas eksternal untuk menjaga stabilitas anggaran belanja kementerian. Rencana Umum Pengadaan mencatat pergerakan arus…