OTT

Skandal Pemalang Libatkan Jual Beli Jabatan dan Proyek Infrastruktur

Skandal Pemalang Libatkan Jual Beli Jabatan dan Proyek Infrastruktur

garudaglobal.net — Penetapan tersangka atas Bupati Pemalang Anom Widiyantoro membongkar rantai penyalahgunaan anggaran tata kelola pemerintahan dan proyek infrastruktur daerah. Operasi tangkap tangan oleh KPK pada 28-29 Juli 2026 tersebut turut mengamankan barang bukti uang tunai melebihi Rp2 miliar. Penyidikan mendalam mengonfirmasi bahwa modus operandi tidak terbatas pada alokasi lelang jabatan di Pemkab Pemalang. Komodifikasi izin dan fee proyek pembangunan menjadi sumber penyimpangan fiskal yang merugikan tata kelola daerah. Pengembangan Penyidikan dan Klaster Pemerasan Penyidik KPK menemukan ekspansi praktik penyimpangan saat melakukan pendalaman di lapangan. Selain memeras pejabat bawahan dan mitra swasta, penanganan perkara ini juga mengungkap kasus pemerasan yang…
Read More
KPK OTT Bupati Sukoharjo Terkait Dugaan Pemerasan Birokrasi Lokal

KPK OTT Bupati Sukoharjo Terkait Dugaan Pemerasan Birokrasi Lokal

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tanggan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada Kamis malam (9/7/2026). Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan keterlibatan inkumben dalam praktik pemerasan eksekutif terhadap jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penindakan tersebut kepada wartawan pada Jumat (10/7/2026). Penangkapan ini menambah indikator risiko kepatuhan bagi tata kelola sektor publik di wilayah Jawa Tengah. Fitroh memastikan bahwa yurisdiksi penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum perundang-undangan pasca-validasi data transaksi di lapangan. “Benar, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Sukoharjo,” ujar Fitroh saat menjelaskan legalitas…
Read More
KPK Ungkap Modus Fee Proyek Pengadaan Langsung Bupati Langkat

KPK Ungkap Modus Fee Proyek Pengadaan Langsung Bupati Langkat

garudaglobal.id — Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus komitmen fee pengadaan langsung senilai miliaran rupiah yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin dalam operasi tangkap tangan. Praktik korupsi ini memanfaatkan celah penunjukan langsung pada puluhan paket pengerjaan infrastruktur publik daerah. Sistem pengadaan barang dan jasa dimanipulasi melalui kesepakatan persentase keuntungan tetap untuk meloloskan korporasi terafiliasi. Penindakan hukum ini menjadi sinyal buruk bagi iklim investasi dan tata kelola anggaran pembangunan di tingkat daerah. Manipulasi Kuota Paket Konstruksi Tersangka diduga mengalokasikan 85 paket pekerjaan senilai Rp10,2 miliar kepada pihak swasta yang bertindak sebagai tim sukses pemenangan pemilu. Pembagian jatah tersebut mencakup anggaran Dinas Pendidikan…
Read More
Indikasi TPPU, KPK Cermati Durasi LHKPN Kepala Kanim Jakbar

Indikasi TPPU, KPK Cermati Durasi LHKPN Kepala Kanim Jakbar

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang setelah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah dalam operasi tangkap tangan pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Fokus penyelidikan kini mengarah pada kesenjangan material antara profil aset resmi tersangka dengan barang bukti bernilai tinggi yang disita oleh petugas di lapangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa operasi senyap ke-11 pada tahun 2026 ini menyasar sindikat pengurusan izin tinggal. “Tim masih terus melakukan pencarian,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 3 Juni 2026, merujuk pada pengejaran Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.…
Read More
KPK Amankan Bupati Tulungagung dalam OTT Ke-10 Sepanjang 2026

KPK Amankan Bupati Tulungagung dalam OTT Ke-10 Sepanjang 2026

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan intervensi yudisial melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat malam, 10 April 2026. Operasi strategis ini mengamankan 16 individu, termasuk jajaran elit birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko korupsi di tingkat daerah. Langkah represif tersebut tercatat sebagai OTT ke-10 sepanjang tahun 2026, yang mengindikasikan tingginya intensitas pengawasan lembaga antirasuah terhadap aliran dana publik di daerah. KPK saat ini fokus melakukan validasi bukti dan sinkronisasi keterangan para saksi guna menentukan konstruksi hukum final dalam kurun waktu 1x24 jam. Audit Kepatuhan dan Penindakan Birokrasi Tim…
Read More
Krisis Kepemimpinan Rejang Lebong Usai OTT, Hendri Praja Ditunjuk Plt

Krisis Kepemimpinan Rejang Lebong Usai OTT, Hendri Praja Ditunjuk Plt

garudaglobal.net - Krisis Rejang Lebong mencuat setelah bupati nonaktif Muhammad Fikri Thobari ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah situasi tersebut, Wakil Bupati Hendri Praja ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan. Penunjukan itu disampaikan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyerahkan langsung surat pelaksanaan tugas kepada Hendri Praja dalam pertemuan resmi di ruang rapat Bupati Rejang Lebong pada Sabtu (14/3/2026). Langkah administratif ini menjadi respons cepat pemerintah dalam menghadapi krisis kepemimpinan daerah. Dengan penunjukan pelaksana tugas, pemerintah…
Read More
Aset Bupati Rejang Lebong Fikri Rp19,5 Miliar Disorot

Aset Bupati Rejang Lebong Fikri Rp19,5 Miliar Disorot

garudaglobal.net - Nama Muhammad Fikri Thobari kembali menjadi perhatian setelah Bupati Rejang Lebong itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkulu. Di tengah proses pemeriksaan yang berjalan, laporan kekayaan Muhammad Fikri Thobari dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ikut menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada KPK pada 19 Agustus 2024, Muhammad Fikri Thobari melaporkan total kekayaan sebesar Rp 19.530.683.491. Laporan tersebut menggambarkan komposisi aset yang dimiliki kepala daerah itu dalam beberapa kategori kekayaan. Data LHKPN mencatat bahwa aset Muhammad Fikri Thobari tersebar dalam bentuk properti, kendaraan, kas, serta beberapa komponen harta lainnya. Dominasi…
Read More
KPK Amankan Bupati Pekalongan: Risiko Investasi dan Tata Kelola Daerah

KPK Amankan Bupati Pekalongan: Risiko Investasi dan Tata Kelola Daerah

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan strategis dengan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 3 Maret 2026. Penangkapan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ini merupakan kelanjutan dari komitmen lembaga antirasuah dalam memitigasi risiko korupsi di tingkat kepala daerah. Fadia, yang kini menjabat untuk periode kedua, diamankan oleh tim penyidik dan langsung dipindahkan ke Jakarta guna menjalani proses pemeriksaan administratif dan hukum lebih lanjut. Dari perspektif tata kelola, kasus ini menambah daftar panjang instabilitas kepemimpinan daerah yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor lokal. Fadia memiliki rekam jejak karier yang unik, bertransformasi dari…
Read More
KPK Amankan Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi

KPK Amankan Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap BBP, Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terkait skandal korupsi importasi pada Jumat (27/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan institusi strategis negara demi menjamin kepastian hukum di sektor perdagangan internasional. BBP kini mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih untuk masa penyidikan 20 hari. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan pengembangan dari operasi sebelumnya yang telah menjaring enam tersangka. Tersangka BBP ditangkap di Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur pada Kamis (26/2/2026) melalui operasi yang didukung penuh oleh Itjen Kemenkeu. Kasus ini menyoroti kerentanan sektor…
Read More
PT Blueray dalam Skandal Impor: KPK Tahan John Field

PT Blueray dalam Skandal Impor: KPK Tahan John Field

garudaglobal.net - Penahanan John Field oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi titik krusial dalam skandal impor yang menyeret PT Blueray. Peristiwa ini bukan sekadar perkara pidana individual, melainkan cerminan risiko serius yang dihadapi korporasi ketika tata kelola bisnis bersinggungan dengan praktik suap dalam sistem kepabeanan. Dari perspektif bisnis, kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran etika dan hukum dapat berdampak langsung pada keberlanjutan perusahaan, reputasi pasar, serta kepercayaan mitra. Penahanan dan Dampaknya terhadap Korporasi John Field, yang dikenal sebagai pengendali utama PT Blueray, ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan jalur impor. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan, sekaligus memastikan…
Read More