garudaglobal.net — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna evaluasi pertengahan tahun 2026 untuk mengukur stabilitas makroekonomi dan efisiensi eksekusi kebijakan di Istana Negara.
Pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang membayangi rantai pasok dunia.
Prabowo menyoroti persoalan struktural berupa *capital flight* dan kebocoran pendapatan negara yang dipicu oleh kecurangan transaksi perdagangan internasional.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik under invoicing,” kata Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026.
Presiden mendesak penyederhanaan regulasi yang tumpang-tindih serta percepatan implementasi *Single National Identity Card* untuk efisiensi transaksi publik.
Langkah digitalisasi ini ditargetkan untuk menekan marjin *markup*, penggelembungan kredit, serta penyalahgunaan anggaran program perlindungan sosial seperti Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah optimistis ketahanan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ancaman krisis global berkat swasembada pangan dan kesiapan pasokan energi domestik.
Penindakan korupsi dan kejahatan korporasi akan dijalankan secara terukur guna menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
“Badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan mark up, dengan korupsi… ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki,” ujar Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026.
Transformasi digital dan kepastian regulasi ini diproyeksikan menjadi katalis utama bagi daya saing investasi Indonesia pada tahun kedua masa jabatan pemerintah. ***
