PBNU Arsip - Garuda Global

31 Agu

Gus Kikin Pimpin PBNU 2026-2031: Fokus Penguatan Ekonomi Umat

HariNasionalNahdlatul Ulama, PBNU

GarudaGlobal.net — Kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama resmi terbentuk setelah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 pada Senin, 31 Agustus 2026. Muktamar ke-35 NU di Jombang mengukuhkan pasangan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketum PBNU melalui mekanisme deliberatif Ahlul Halli wal 'Aqdi. Stabilitas Organisasi dan Rekonsiliasi Faksi Pasca-Muktamar Gus Kikin mendominasi tahap penyaringan awal dengan perolehan 472 suara muktamirin sebelum disahkan secara mufakat oleh sembilan kiai anggota majelis AHWA. Suksesi ini dinilai memiliki arti strategis dalam menjaga konsolidasi organisasi serta stabilitas ekosistem ekonomi keagamaan terbesar di…

28 Agu

Prabowo Paparkan Capaian Pangan dan Energi di Muktamar NU

Maulana IshaqDaerahJawa Timur, Jombang, Nahdlatul Ulama, PBNU, Prabowo

GarudaGlobal.net — Presiden RI Prabowo Subianto memanfaatkan forum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, untuk memaparkan performa indikator makroekonomi dan ketahanan nasional. Forum tertinggi organisasi Islam terbesar ini menjadi panggung strategis pemerintah dalam menyampaikan kemajuan ketahanan pangan dan proyeksi kemandirian energi nasional. Di hadapan ribuan peserta muktamar, Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan serta bersiap memangkas ketergantungan impor BBM. Langkah ini diproyeksikan bakal memperkuat neraca perdagangan nasional di tengah ketidakpastian perekonomian global. "Insya Allah kita tidak dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari mana pun," tegas Presiden Prabowo Subianto di Jombang,…

22 Des

Mubes Ciganjur Tekankan Muktamar sebagai Solusi Konflik NU

HariNasionalKonflik, Muktamar, Musyawarah Besar, PBNU

GarudaGlobal.net — Musyawarah Besar (Mubes) Warga Nahdlatul Ulama di Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2025), menempatkan percepatan Muktamar NU sebagai instrumen utama penyelesaian konflik elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum menilai konflik internal telah menciptakan inefisiensi organisasi dan menggerus fokus NU pada mandat sosial-keagamaan. Ketua Komisi Rekomendasi Mubes, Marzuki Wahid, menegaskan konflik telah mengalihkan energi NU dari pelayanan umat. Mitigasi Risiko Organisasi Mubes memandang percepatan Muktamar ke-35 sebagai langkah mitigasi untuk mencegah polarisasi dan eskalasi sengketa hukum. Penyelenggaraan muktamar diminta memenuhi standar legitimasi, dengan pengesahan Rais Aam dan Ketua Umum mandataris Muktamar ke-34 Lampung. Jika percepatan tidak tercapai, opsi Muktamar…

22 Des

NU Tetapkan Tenggat Damai Konflik PBNU

HariNasionalKonflik PBNU, Muktamar Luar Biasa, PBNU

GarudaGlobal.net — Organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia memasuki fase konsolidasi penting. Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Kubro di Lirboyo menetapkan tenggat waktu penyelesaian konflik elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Musyawarah Kubro digelar di Gedung Yayasan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini dihadiri unsur PBNU, pengurus wilayah dan cabang NU, serta badan otonom dari berbagai daerah. Kesimpulan musyawarah menegaskan konflik harus diselesaikan melalui prosedur organisasi yang kredibel. Juru bicara Musyawarah Kubro, KH Abdul Mu’id Shohib, menyatakan bahwa forum ini bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. “Musyawarah Kubro menjadi ikhtiar konkret agar NU tetap solid dan terarah,” ujarnya.…

10 Des

Syuriyah Umumkan Zulfa Mustofa, Stabilitas PBNU Jadi Agenda Utama

EvaInternasionalGus Yahya, Konflik PBNU, PBNU, Zulfa Mustofa

GarudaGlobal.net — Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025), menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum menggantikan Yahya Cholil Staquf. Pengumuman disampaikan Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Nuh di hadapan ratusan peserta forum. Pleno juga mengesahkan seluruh keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025, termasuk rekomendasi pemberhentian ketua umum bila tidak mundur. Sejumlah tokoh pemerintah hadir, memperlihatkan perhatian besar terhadap stabilitas organisasi. Disiplin Otoritas dan Sengketa Formal Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan supremasi Syuriyah sebagai pemegang kendali tertinggi organisasi. “Owner dari NU adalah Syuriah,” ujarnya. Namun Yahya Cholil Staquf menyatakan pleno tidak…

09 Des

Dua Pleno PBNU Terselenggara, Stabilitas Organisasi Dipertaruhkan

HariNasionalGus Yahya, Konflik PBNU, PBNU

GarudaGlobal.net — PBNU menghadapi ketidakpastian kepemimpinan ketika Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar dua pleno terpisah pada 9–11 Desember 2025. Konflik ini menyeret isu legitimasi dan tata kelola organisasi, dengan implikasi langsung pada stabilitas kelembagaan. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda mencakup penyampaian hasil rapat harian serta penetapan Penjabat Ketua Umum. Ketua PBNU Mohammad Mukri menyebut forum menghadirkan berbagai unsur struktural. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya pada 9/12/2025. Banom Soroti Risiko Tata Kelola Tujuh pimpinan banom pusat…

09 Des

Kiai Said Serukan PBNU Hentikan Keterlibatan Bisnis Berisiko dan Pulihkan Fokus Organisasi

HariNasionalKonflik PBNU, PBNU, Said Aqil Siroj, Tambang

GarudaGlobal.net — KH Said Aqil Siroj menyampaikan evaluasi tajam terkait keterlibatan PBNU dalam konsesi tambang, menyebut keputusan itu memicu konflik internal dan menimbulkan risiko reputasi. Berbicara di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), ia menekankan bahwa organisasi harus mengutamakan mandat inti: pendidikan, dakwah, dan pelayanan publik. “Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan. Kalau sebuah urusan lebih banyak mudarat, tinggalkan,” kata Kiai Said. Risiko Tata Kelola dan Reputasi Menurutnya, konsesi yang awalnya dianggap peluang justru menimbulkan perdebatan tata kelola dan memperlebar polarisasi. Dalam forum yang dihadiri Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, ia mengusulkan konsesi dikembalikan kepada pemerintah. “Melihat situasi terakhir,…

07 Des

Tebuireng Menata Ulang Peta Kekuasaan PBNU, Legitimasi dan Tata Kelola Jadi Taruhan

EvaInternasionalGus Yahya, PBNU

GarudaGlobal.net — Para kiai senior dan Mustasyar Nahdlatul Ulama berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), dan mengeluarkan koreksi tegas: pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan AD/ART. Namun, mereka tetap meminta klarifikasi resmi dari ketua umum terkait dugaan pelanggaran prosedural yang sebelumnya disebut Syuriyah. Guncangan Tata Kelola: Pelanggaran Prosedur Memicu Risiko Institusional Konflik meningkat setelah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 meminta Gus Yahya mundur. Surat Edaran PBNU yang terbit pada 26 November menyatakan kewenangannya dicabut sejak pukul 00.45. Ia menolak keputusan tersebut. “Saya tidak diberi kesempatan klarifikasi, dan keputusan itu melampaui mandat rapat,”…

04 Des

Tokoh Ormas Tekan Evaluasi WIUP, Soroti Risiko Tata Kelola dan Ekologi NU–Muhammadiyah

HariNasionalMuhammadiyah, Ormas, PBNU, Tambang

GarudaGlobal.net — Gelombang desakan agar NU dan Muhammadiyah mengevaluasi konsesi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menguat setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dua tokoh ormas Islam, Din Syamsuddin dan Savic Ali, menilai konsesi tambang menghadirkan risiko tata kelola yang tinggi serta potensi kerusakan lingkungan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Din Syamsudin Ingatkan Risiko Tata Kelola Dalam pernyataan Senin (1/12/2025), Din meminta Muhammadiyah mempertimbangkan pengembalian WIUP. “Saya sejak awal menyarankan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh buaian Rezim Presiden Jokowi,” katanya. Din menekankan bahwa pengelolaan tambang membutuhkan kapasitas bisnis, mitigasi risiko, dan akuntabilitas…

02 Des

Konflik PBNU Disorot Adhie Massardi, Sorotan Mengarah pada Isu Finansial dan Dampaknya bagi Reputasi Indonesia

HariNasionalGus Yahya, PBNU

GarudaGlobal.net - Pernyataan mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Massardi, pada Minggu (30/11/2025) memunculkan kembali pertanyaan besar mengenai stabilitas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia menilai konflik PBNU tidak lagi berakar pada perbedaan akidah, melainkan persoalan uang. Pandangan itu memberi implikasi lebih luas terhadap citra tata kelola organisasi Indonesia di mata dunia. Adhie menyebut konflik ideologis yang dulu menjadi karakter perdebatan NU mulai dari arah kembali ke khittah hingga respons terhadap azas tunggal—kini digantikan isu tambang, aliran dana, dan dugaan korupsi. “Sekarang, konflik dipicu persoalan uang,” ujarnya. Dalam perspektif internasional, pergeseran semacam ini dapat memengaruhi persepsi global mengenai integritas lembaga-lembaga…