Ormas

GarudaGlobal.net — Gelombang desakan agar NU dan Muhammadiyah mengevaluasi konsesi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menguat setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dua tokoh ormas Islam, Din Syamsuddin dan Savic Ali, menilai konsesi tambang menghadirkan risiko tata kelola yang tinggi serta potensi kerusakan lingkungan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Din Syamsudin Ingatkan Risiko Tata Kelola Dalam pernyataan Senin (1/12/2025), Din meminta Muhammadiyah mempertimbangkan pengembalian WIUP. “Saya sejak awal menyarankan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh buaian Rezim Presiden Jokowi,” katanya. Din menekankan bahwa pengelolaan tambang membutuhkan kapasitas bisnis, mitigasi risiko, dan akuntabilitas…