Hari, Pengarang di Garuda Global

15 Jul

Mitra Dapur BGN Ancam Boikot Nasional Program Gizi Prabowo

HariNasionalDPR RI, MBG, SPPG

garudaglobal.net — Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengancam akan melakukan penghentian operasional massal secara nasional akibat ketidaksetaraan risiko bisnis dengan Badan Gizi Nasional pada Selasa (14/7/2026). Langkah boikot ini berpotensi menghentikan distribusi logistik Program Makan Bergizi Gratis yang bernilai strategis. Para pelaku usaha mengeluhkan skema kemitraan sepihak yang membebankan seluruh kerugian hukum dan finansial kepada penyedia fasilitas operasional. Ketimpangan Manajemen Risiko Kontrak Kerja Sama Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng menyampaikan keluhan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Senayan. Regulasi dinilai merugikan karena langsung memberlakukan pembekuan usaha saat terjadi…

14 Jul

Kapolri Absen Rapat Satgas PKH Kemhan Dorong Spekulasi Pasar

HariNasionalKapolri, Panglima TNI

garudaglobal.net — Ketidakhadiran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan memicu perhatian pelaku pasar komoditas pada Senin, 13 Juli 2026. Spekulasi mengenai koordinasi penegakan hukum di sektor agraria ini mencuat setelah kepemimpinan operasional satgas mengalami perubahan menyusul status hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kepastian Regulasi dan Target Perpres Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengonfirmasi fungsi organisasi dan keterwakilan kepolisian tetap berjalan optimal di badan pengarah serta pelaksana. "Semua terwakili di dalam badan pengarah dan badan pelaksana," jelas Barita saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan pada Senin, 13 Juli 2026. Rapat…

14 Jul

Sentralisasi Anggaran Gaji PPPK ke APBN Masuk Agenda Istana

HariNasionalASN, Guru, PPPK, Prabowo

garudaglobal.net — Pemerintah pusat tengah mengkaji serius rencana strategis pengalihan beban anggaran gaji PPPK serta PPPK paruh waktu dari APBD langsung ke pos belanja negara APBN. Langkah restrukturisasi fiskal ini dinilai krusial guna menjamin kepastian remunerasi serta meminimalkan risiko defisit anggaran belanja operasional pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sinyal Kebijakan Baru Fiskal Aparatur Negara Otoritas legislatif bersama kementerian terkait mengindikasikan adanya reformasi sistem pengupahan aparatur sipil negara yang akan diumumkan pada nota keuangan Agustus mendatang. Peralihan skema pembiayaan ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli pekerja sektor publik dan mengoptimalkan efisiensi penyerapan anggaran di tingkat pusat. "Presiden Prabowo akan menyampaikan kebijakan…

14 Jul

MTI Soroti Pelanggaran Prosedur Pengadaan KDKMP PT Agrinas

HariNasionalAgrinas, KDMP, Kopdes, Koperasi Merah Putih

garudaglobal.net — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bentukan PT Agrinas Pangan Nusantara kini tengah menghadapi sorotan tajam terkait transparansi dan kepatuhan pengadaan barang publik. Lembaga riset Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengidentifikasi adanya mekanisme penunjukan langsung pada pengadaan aset berupa kendaraan operasional tanpa melewati prosedur wajib dari pemerintah. Abaikan Ketentuan LKPP Demi Efisiensi Sepihak Peneliti MTI, Grady Nagara, menyayangkan langkah korporasi yang melewati 12 tahapan wajib penunjukan langsung yang tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025. "Kami khawatir tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang bisa diawasi publik di sini," kata Grady pada diskusi publik, Senin, 13 Juli 2026. Direktur…

14 Jul

DPR Mitigasi Potensi Abuse of Power RUU Perampasan Aset

HariInternasional, NasionalKorupsi, Perampasan Aset, Undang-undang

garudaglobal.net — Komisi III DPR RI memprioritaskan penataan regulasi guna menyeimbangkan efisiensi pemulihan aset dengan mitigasi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset pada Senin, 13 Juli 2026. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan kepastian hukum bagi iklim bisnis dan perlindungan hak properti sipil dari potensi kriminalisasi. Keseimbangan Regulasi dan Kepastian Hukum Parlemen mencermati pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum agar implementasi penyitaan harta tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. "Perdebatannya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan asset recovery dengan membatasi potensi abuse of power oleh aparat," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen pada Senin, 13…

13 Jul

Skandal Fraud Finansial BPJS Ketenagakerjaan Rp24,55 Miliar Mulai Disidangkan

HariNasionalBPJS, BPJS Ketenagakerjaan, Korupsi

garudaglobal.net — Sidang perdana kasus dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp24,55 miliar resmi digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa mendakwa tiga pelaku atas dugaan rekayasa sistemik terhadap 391 dokumen pencairan dana jaminan sosial. Aksi kejahatan kerah putih (white-collar crime) ini berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun 2014 hingga 2024. Praktik ini mengeksploitasi kelemahan sistem pengawasan internal pada proses verifikasi klaim. Jaksa Penuntut Umum Arif Darmawan mengonfirmasi adanya penyalahgunaan wewenang administrasi untuk keuntungan finansial pribadi para terdakwa. "Ketiganya, secara tanpa hak, menerima hasil pencairan 391 pengajuan klaim JKK BP Jamsostek…

11 Jul

Putusan Blueray Cargo Ungkap Risiko Sistemik Korupsi Sektor Logistik Kepabeanan

HariNasionalBea Cukai, Blueray Cargo, Suap

garudaglobal.net — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan dokumen putusan perkara suap impor barang melibatkan tiga petinggi Blueray Cargo pada Jumat, 10 Juli 2026. Putusan tersebut mengungkap rincian gratifikasi senilai Rp 21 miliar kepada Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama. Praktik korupsi struktural ini dinilai memperburuk iklim investasi dan memicu tingginya biaya logistik nasional akibat kongkalikong komoditas berisiko tinggi. Kepastian hukum di sektor perdagangan internasional kini dipertanyakan menyusul keterlibatan eselon tertinggi kepabeanan. Aliran Dana Rutin Bermodus Kode Sandi Operasional Hakim Anggota Nofalinda Arianti membeberkan kronologi penyerahan dana dalam pecahan Dollar Singapura yang berlangsung selama periode Juli 2025 hingga…

11 Jul

Mundurnya Jampidsus Febrie Adriansyah dan Dampak Risiko Sentimen Pasar BUMN

HariNasionalJampidsus, Kejagung, Kejaksaan, TPPU

garudaglobal.net — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu, 11 Juli 2026, setelah terseret dalam pusaran penyidikan dugaan korupsi komoditas batu bara PT PLN. Kasus yang ditangani Kortastipidkor Polri ini memicu perhatian serius dari pelaku pasar terkait kepastian hukum investasi sektor energi. Ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum akibat mundurnya pejabat tinggi kejaksaan ini dinilai berisiko memengaruhi sentimen tata kelola korporasi negara. Langkah penegak hukum menggeledah 13 lokasi strategis mempertegas eskalasi risiko hukum pada rantai pasok energi nasional. Implikasi Pengunduran Diri Terhadap Stabilitas Kejaksaan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan…

10 Jul

Sidang dr Tifa: Risiko Reputasi Kasus Ijazah dan Implikasi Regulasi ITE

HariNasionalIjazah Palsu, Jokowi

garudaglobal.net — Terdakwa dr Tifauzia Tyassuma mengambil langkah litigasi agresif dengan menolak instrumen penyelesaian alternatif dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (2/7/2026). Kasus yang melibatkan 28 konten digital terkait orisinalitas ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini resmi memasuki tahap pembuktian substantif. Majelis hakim yang diketuai oleh Christina Endarwati mencatat penolakan terdakwa terhadap opsi penyelesaian yudisial non-prosedural. Langkah ini memicu eskalasi proses hukum ke arah peradilan terbuka yang berisiko tinggi terhadap rekam jejak profesionalitas para pihak. Terdakwa secara formal menyatakan kesiapannya menempuh jalur perlawanan hukum penuh guna menguji materiil dakwaan jaksa. “Menolak restorative justice maupun plea…

10 Jul

Eskalasi Risiko Hukum: Pengamanan TNI di Rumah Jampidsus dan Risiko Investigasi

HariNasionalJampidsus, Kejagung, Kejaksaan, TPPU

garudaglobal.net — Rumah kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah kini berada di bawah penjagaan ketat prajurit TNI pasca-tindakan penggeledahan oleh Polri di kawasan komersial Cilandak pada Rabu (8/7/2026). Langkah mitigasi risiko ini mencerminkan tingginya tensi penegakan hukum akibat investigasi mega korupsi yang berdampak langsung pada stabilitas investasi nasional. Otoritas Kejaksaan Agung mengonfirmasi bahwa penugasan militer tersebut merupakan respons taktis terhadap dinamika ancaman operasional penegakan hukum. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan pengamanan tersebut pada Kamis (9/7/2026). Anang mengonfirmasi bahwa pengetatan perimeter keamanan ini bersifat struktural demi melindungi integritas korps dari potensi intervensi eksternal. “Memang untuk ini memang terkait itu…