Hari, Pengarang di Garuda Global

25 Jul

Gerakan Rakyat Daftar Ke Kemenkum Persiapkan Pencalonan Anies Baswedan

HariNasionalAnies Baswedan, Pilpres, Politik, Presiden

garudaglobal.net — Partai Gerakan Rakyat merampungkan penyerahan berkas pendaftaran entitas politik ke Kementerian Hukum RI guna memperkuat keabsahan institusi menuju agenda kontestasi nasional. Langkah legalitas ini menjadi basis utama partai sebelum menggelar Rapat Pimpinan Nasional untuk meresmikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden. Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid memaparkan tahapan strategis organisasi di Gedung Kemenkum RI, Jakarta, Kamis (23/7/2026). "Mengenai posisi memang belum kita bahas, tapi bahwa Pak Anies sebagai calon presiden nampaknya tinggal membutuhkan forum untuk membuat ketetapan tentang itu," ujar Sahrin Hamid. Efisiensi Struktur Dan Akuntabilitas Berkas Administrasi Penyelesaian Surat Keterangan Terdaftar di 38 provinsi mencerminkan…

23 Jul

Prabowo Resmikan Universitas Republik Indonesia Cetak SDM Strategis BUMN

HariNasionalASN, Prabowo, Universitas, Universitas RI

garudaglobal.net — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Universitas Republik Indonesia serta Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Pemerintah menunjuk Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur melalui pelantikan resmi di Istana Negara, Rabu (22/7/2026). Struktur Holding Pendidikan dan Rekrutmen Terpadu URI mengintegrasikan tiga pilar utama meliputi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. "Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada tiga institusi," ungkap Donny Ermawan Taufanto, Rabu (22/7/2026). Penggabungan LAN ke dalam ekosistem URI memperluas peran…

23 Jul

Risiko Hukum Kasus ASABRI Pasca Hotman Paris Mundur

HariNasionalFebrie Ardiansyah, Hotman Paris, Jampidsus

garudaglobal.net — Pengacara bisnis Hotman Paris Hutapea melepas posisi pimpinan tim kuasa hukum tersangka korupsi dan TPPU ASABRI, Febrie Adriansyah. Langkah ini mengubah dinamika pertahanan hukum tersangka dalam skandal finansial yang membelit mantan Pejabat Pidana Khusus Kejaksaan Agung tersebut. Kondisi Medis Paksa Restrukturisasi Tim Hukum Hotman menyebutkan bahwa tim medis memintanya menghentikan seluruh aktivitas profesional secara mendadak guna menjalani perawatan intensif di Singapura. "Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari dua hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie dan Jampidsus, saya mengundurkan diri," kata Hotman di RS Medistra, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026). Pihak Febrie…

22 Jul

Istana Patahkan Narasi Hotman Paris Soal Kasus Korupsi Febrie Adriansyah

HariNasionalFebrie Ardiansyah, Hotman Paris, Jampidsus, Prabowo

garudaglobal.net — Istana Kepresidenan menegaskan proses hukum kasus korupsi dan TPPU mantan Jampidsus Febrie Adriansyah berjalan independen tanpa perlu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini merespons manuver pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat mengaitkan penetapan tersangka kliennya dengan narasi kriminalisasi pejabat berprestasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mematahkan klaim bahwa penindakan terhadap aparat penegak hukum harus melintasi meja Kepala Negara. "Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen pada Senin, 20 Juli 2026. Mensesneg menambahkan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum tidak membutuhkan izin khusus…

22 Jul

Sidang Kabinet Paripurna: Prabowo Tekan Risiko Leakage dan Efisiensi Birokrasi

HariNasionalKabinet, MBG, Prabowo

garudaglobal.net — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna evaluasi pertengahan tahun 2026 untuk mengukur stabilitas makroekonomi dan efisiensi eksekusi kebijakan di Istana Negara. Pemerintah memfokuskan perhatian pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik global yang membayangi rantai pasok dunia. Prabowo menyoroti persoalan struktural berupa *capital flight* dan kebocoran pendapatan negara yang dipicu oleh kecurangan transaksi perdagangan internasional. "Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun, dengan praktik-praktik under invoicing," kata Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026. Presiden mendesak penyederhanaan regulasi…

22 Jul

RUU PFII Disahkan. Bali Siap Saingi Singapura dan Dubai

HariNasionalDPR RI, RUU, Undang-undang

garudaglobal.net — DPR RI resmi mengesahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 21 Juli 2026. Pengesahan regulasi ini menjadi fondasi masuknya lini bisnis perbankan swasta, *treasury*, hingga *wealth management* skala global ke Indonesia. Pemerintah memilih Bali sebagai hub utama penggerak industri jasa keuangan berstandar internasional. "PFII dimaksudkan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 20 Juli 2026. Rencana pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) 0 persen bagi investor kawasan tetap dipastikan terikat oleh aturan perpajakan global. Kementerian Keuangan menegaskan…

17 Jul

Pemerintah Siapkan Skema Kredit Himbara Rp240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

HariNasionalKDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih

garudaglobal.net — Kementerian Keuangan mematangkan skema pendanaan senilai Rp240 triliun melalui konsorsium bank-bank Himpunan Bank Milik Negara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih. Langkah strategis ini ditempuh guna membangun infrastruktur logistik desa yang andal dalam menyalurkan seluruh komoditas bersubsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pokok dan bunga pinjaman dari perbankan pelat merah tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh APBN. "Mungkin setahun sekitar 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," ujar Purbaya di Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Kamis, 17 Juli 2026. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk membiayai modal kerja awal ribuan unit koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen…

17 Jul

Istana Putuskan Koperasi Desa Merah Putih Menjadi Offtaker Pangan

HariNasionalKDMP, Kopdes, Koperasi Merah Putih, Kopersi Desa, Prabowo

garudaglobal.net — Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menetapkan reposisi strategis Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga. Entitas ini secara resmi difungsikan sebagai penyerap komoditas atau offtaker guna mengamankan nilai tukar petani dari volatilitas pasar global. Langkah mitigasi risiko sektor pangan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026 malam. "Maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," papar Zulhas. Kebijakan ini diambil guna memberikan kepastian serapan pasar terhadap komoditas utama seperti gabah dan jagung saat harga di…

17 Jul

Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Soroti GCG Kopdes Merah Putih

HariNasionalDPR RI, KDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih, Korupsi, Menkop

garudaglobal.net — Kredibilitas penerapan Good Corporate Governance pada proyek Koperasi Desa Merah Putih kembali diuji seiring mencuatnya isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Rumor alokasi anggaran berskala besar ini memperlebar kekhawatiran pasar atas efisiensi modal negara dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Senayan pada Rabu, 15 Juli 2026, legislator mempertanyakan ketidakjelasan spesifikasi barang dari isu distribusi 1,8 juta unit alat pendingin tersebut. Anggota DPR RI Mufti Anam menyoroti adanya selisih estimasi harga per unit yang dinilai tidak masuk akal sehat korporasi. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin…

17 Jul

Sayembara Umrah Menteri PU Respons Isu Nepotisme BUMN PT PP

HariNasionalKementerian PUPR, KKN, Menteri PU

garudaglobal.net — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons sentimen negatif pasar terkait dugaan hubungan kekerabatan dalam penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Isu tata kelola korporasi ini memicu perdebatan mengenai transparansi rekrutmen di tubuh BUMN konstruksi. Tantangan pembuktian disampaikan Dody dalam sebuah diskusi media di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026, guna menepis spekulasi yang berkembang. "Yang bisa membuktikan Aisyah adalah keponakan saya, akan saya beri hadiah umrah gratis, kalau dia beragama Islam," ujar Dody. Pendekatan komunikasi ini dinilai tidak lazim bagi regulator sektor infrastruktur di tengah tuntutan penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Alih-alih merilis dokumen…