Blog - Laman 4 dari 69 - Garuda Global

22 Jul

RUU PFII Disahkan. Bali Siap Saingi Singapura dan Dubai

HariNasionalDPR RI, RUU, Undang-undang

garudaglobal.net — DPR RI resmi mengesahkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 21 Juli 2026. Pengesahan regulasi ini menjadi fondasi masuknya lini bisnis perbankan swasta, *treasury*, hingga *wealth management* skala global ke Indonesia. Pemerintah memilih Bali sebagai hub utama penggerak industri jasa keuangan berstandar internasional. "PFII dimaksudkan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 20 Juli 2026. Rencana pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) 0 persen bagi investor kawasan tetap dipastikan terikat oleh aturan perpajakan global. Kementerian Keuangan menegaskan…

22 Jul

Zohran Mamdani Tolak Gaji Rp4,98 Miliar di Tengah Krisis Biaya Hidup

EvaInternasionalAmerika Serikat, Mamdani, New York

garudaglobal.net — Wali Kota New York Zohran Mamdani mengambil langkah strategis dengan menolak penyesuaian gaji tahunan dari 258.750 dolar AS menjadi 305.800 dolar AS. Keputusan yang diambil usai pemungutan suara Dewan Kota pada Kamis, 16 Juli 2026 tersebut mempertegas arah efisiensi anggaran dan akuntabilitas kepemimpinan publik. Mamdani menilai penambahan kompensasi pejabat di saat biaya perumahan dan pengasuhan anak meroket akan merusak kredibilitas kebijakan efisiensi kota. "Saya tidak akan menerima kenaikan gaji," tegas Zohran Mamdani pada konferensi pers usai keputusan penetapan anggaran kota. Riset *NYC True Cost of Living* mencatat keberadaan kelompok *missing middle* sebanyak 3,58 juta jiwa yang berada di…

17 Jul

Pemerintah Siapkan Skema Kredit Himbara Rp240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

HariNasionalKDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih

garudaglobal.net — Kementerian Keuangan mematangkan skema pendanaan senilai Rp240 triliun melalui konsorsium bank-bank Himpunan Bank Milik Negara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih. Langkah strategis ini ditempuh guna membangun infrastruktur logistik desa yang andal dalam menyalurkan seluruh komoditas bersubsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pokok dan bunga pinjaman dari perbankan pelat merah tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh APBN. "Mungkin setahun sekitar 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," ujar Purbaya di Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Kamis, 17 Juli 2026. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk membiayai modal kerja awal ribuan unit koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen…

17 Jul

Winger Macarthur FC Luke Vickery Resmi Diambil Sumpah WNI di Sydney

IkhsanOlahragaNaturalisasi, Sepak Bola Indonesia, Timnas

garudaglobal.net — Sektor lini serang Timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi baru setelah winger muda potensial, Luke Vickery, resmi menyandang status sebagai Warga Negara Indonesia. Pemain yang kini merumput di kasta tertinggi Liga Australia tersebut siap memberikan opsi taktikal baru bagi skuad Merah Putih dalam kompetisi internasional mendatang. Kepastian rampungnya proses naturalisasi ini dikonfirmasi langsung oleh Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot, melalui keterangannya pada Kamis, 16 Juli 2026. "Menteri Hukum RI resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawaii, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia," jelas Noor mengenai prosesi hukum tersebut. Pemain berusia 20 tahun ini…

17 Jul

Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikasi Tanah Gratis 8 Juta Bidang

IkhsanRagamMenteri ATR, Sertifikat Tanah

garudaglobal.net — Pemerintah secara resmi meluncurkan program sertifikasi tanah gratis dengan alokasi kuota mencapai 8 juta bidang hingga tahun 2028. Kebijakan ini ditargetkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah guna mendongkrak utilitas aset sektor informal dan memperkuat inklusi keuangan nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan skema penahapan realisasi program tersebut di Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 14 Juli 2026. "Tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta, totalnya mungkin tahun 2028 tambah 5 juta. Totalnya 8 juta," terang Nusron kepada pers. Langkah ini merupakan bagian dari stimulus integrasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sinergi ini…

17 Jul

Kenaikan Tarif PNBP Berisiko Kerek Biaya Transaksi Dunia Usaha

ChandraEkonomi BisnisBayar Pajak, DJP, Kemenkeu, PNBP

garudaglobal.net — Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak secara signifikan di sejumlah kementerian teknis memicu perhatian pelaku pasar. Langkah fiskal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya transaksi atau cost of doing business di tengah upaya pemulihan daya beli masyarakat. Penyesuaian tarif ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah proyeksi shortfall penerimaan pajak. Berdasarkan outlook APBN 2026, penerimaan perpajakan diperkirakan hanya mencapai Rp2.310,8 triliun dari target awal…

17 Jul

Istana Putuskan Koperasi Desa Merah Putih Menjadi Offtaker Pangan

HariNasionalKDMP, Kopdes, Koperasi Merah Putih, Kopersi Desa, Prabowo

garudaglobal.net — Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menetapkan reposisi strategis Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga. Entitas ini secara resmi difungsikan sebagai penyerap komoditas atau offtaker guna mengamankan nilai tukar petani dari volatilitas pasar global. Langkah mitigasi risiko sektor pangan tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026 malam. "Maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah," papar Zulhas. Kebijakan ini diambil guna memberikan kepastian serapan pasar terhadap komoditas utama seperti gabah dan jagung saat harga di…

17 Jul

DPR Tegur Menkeu Soal Penempatan SAL Rp200 Triliun di Himbara

ChandraEkonomi BisnisAPBN, DPR RI, Purbaya

garudaglobal.net — Komisi XI DPR RI memberikan teguran keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih senilai Rp200 triliun pada bank-bank Himbara. Langkah pemindahan likuiditas negara ini dinilai mengabaikan kepatuhan regulasi formal yang tertuang di dalam UU APBN 2026. Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. "Kita lihat di UU APBN 2026, Pak. Kalau ada penempatan SAL, harus persetujuan DPR. Nanti dilihat saja di UU-nya," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Otoritas fiskal berdalih bahwa penggeseran dana ratusan triliun rupiah tersebut…

17 Jul

Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Soroti GCG Kopdes Merah Putih

HariNasionalDPR RI, KDMP, Kopdes, Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih, Korupsi, Menkop

garudaglobal.net — Kredibilitas penerapan Good Corporate Governance pada proyek Koperasi Desa Merah Putih kembali diuji seiring mencuatnya isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Rumor alokasi anggaran berskala besar ini memperlebar kekhawatiran pasar atas efisiensi modal negara dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Senayan pada Rabu, 15 Juli 2026, legislator mempertanyakan ketidakjelasan spesifikasi barang dari isu distribusi 1,8 juta unit alat pendingin tersebut. Anggota DPR RI Mufti Anam menyoroti adanya selisih estimasi harga per unit yang dinilai tidak masuk akal sehat korporasi. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin…

17 Jul

Menkeu Purbaya Sebut Rasio Utang RI Lebih Prudent dari Negara Maju

ChandraEkonomi BisnisPurbaya, Utang Luar Negeri

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa indikator kesinambungan fiskal Indonesia jauh lebih sehat dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Penegasan ini merespons rilis data Bank Indonesia yang mencatat utang luar negeri tumbuh 2,1 persen secara tahunan menjadi USD 444,4 miliar atau setara Rp7.999 triliun. Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, Menkeu meminta pelaku pasar menilai utang dari perspektif kapasitas ekonomi. "Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya seribu, satu lagi sepuluh ribu. Jadi yang sepersepuluh aman," jelas Purbaya menggambarkan rasio utang terhadap PDB. Otoritas fiskal menekankan kepatuhan Indonesia terhadap batas aman 60…