Chandra, Pengarang di Garuda Global

25 Agu

Formasi Jajaran DSI Bidik Efisiensi Ekosistem Ekspor Komoditas Strategis

ChandraEkonomi BisnisBUMN, Danantara, PT DSI

GarudaGlobal.net — Pengumuman jajaran pimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia penanda penting penguatan efisiensi operasional ekosistem ekspor komoditas strategis nasional. Langkah Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia ini bertujuan memaksimalkan potensi devisa negara melalui integrasi data transaksi ekspor lintas wilayah. Integritas Kepemimpinan dan Tata Kelola Global Penetapan Luke Mahony sebagai Direktur Utama menunjukkan fokus perusahaan pada penerapan standar tata kelola korporasi berkelas internasional. Jajaran manajerial didukung Sinthya Roesly di posisi Keuangan, Nur Hidayat Udin pada Manajemen Risiko, serta Ivan Ferdiansyah Baely di bidang Hukum. Struktur dewan komisaris juga diisi oleh figur senior industri seperti Mohammad Syaifurrahman Noer, Tony Wenas, Mari Elka Pangestu,…

21 Agu

Postur Riset dan Fiskal Terbatas K/L dalam RAPBN 2027

ChandraEkonomi BisnisKementerian, RAPBN

GarudaGlobal.net — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menampilkan ketimpangan alokasi fiskal yang signifikan antar-kementerian dan lembaga (K/L). Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 yang dirilis pada Jumat, 21 Agustus 2026, 10 instansi mencatatkan alokasi anggaran terkecil di bawah batas Rp215 miliar. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKBPB) Sabang menempati posisi terbawah dengan anggaran hanya Rp26,3 miliar. Kondisi efisiensi ketat ini mencerminkan fokus alokasi belanja pemerintah yang condong terpusat pada lembaga prioritas utama beranggaran raksasa. Aset Penegakan Hukum dan Regulasi Alami Pengetatan Pengetatan pagu juga menekan lembaga penegak hukum dan pengawas regulasi pasar, seperti…

25 Jul

MK Putuskan Operator Seluler Wajib Sediakan Fitur Rollover Kuota

ChandraEkonomi BisnisKuota, Mahkamah Konstitusi

garudaglobal.net — Mahkamah Konstitusi mewajibkan seluruh penyedia jasa telekomunikasi mengubah model bisnis dengan menyediakan pilihan skema layanan yang menjamin sisa kuota internet konsumen tidak hangus. Langkah hukum ini mengubah lanskap industri telekomunikasi nasional dari praktik penjualan berbasis masa aktif rigid menuju model fleksibel berbasis perlindungan hak konsumen. Hakim MK Adies Kadir membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/7/2026) mengenai reformasi skema tarif data. "Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan, tetapi kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi," ujar Adies Kadir. Disrupsi Model Bisnis Industri…

17 Jul

Kenaikan Tarif PNBP Berisiko Kerek Biaya Transaksi Dunia Usaha

ChandraEkonomi BisnisBayar Pajak, DJP, Kemenkeu, PNBP

garudaglobal.net — Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak secara signifikan di sejumlah kementerian teknis memicu perhatian pelaku pasar. Langkah fiskal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya transaksi atau cost of doing business di tengah upaya pemulihan daya beli masyarakat. Penyesuaian tarif ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah proyeksi shortfall penerimaan pajak. Berdasarkan outlook APBN 2026, penerimaan perpajakan diperkirakan hanya mencapai Rp2.310,8 triliun dari target awal…

17 Jul

DPR Tegur Menkeu Soal Penempatan SAL Rp200 Triliun di Himbara

ChandraEkonomi BisnisAPBN, DPR RI, Purbaya

garudaglobal.net — Komisi XI DPR RI memberikan teguran keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih senilai Rp200 triliun pada bank-bank Himbara. Langkah pemindahan likuiditas negara ini dinilai mengabaikan kepatuhan regulasi formal yang tertuang di dalam UU APBN 2026. Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. "Kita lihat di UU APBN 2026, Pak. Kalau ada penempatan SAL, harus persetujuan DPR. Nanti dilihat saja di UU-nya," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Otoritas fiskal berdalih bahwa penggeseran dana ratusan triliun rupiah tersebut…

17 Jul

Menkeu Purbaya Sebut Rasio Utang RI Lebih Prudent dari Negara Maju

ChandraEkonomi BisnisPurbaya, Utang Luar Negeri

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa indikator kesinambungan fiskal Indonesia jauh lebih sehat dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Penegasan ini merespons rilis data Bank Indonesia yang mencatat utang luar negeri tumbuh 2,1 persen secara tahunan menjadi USD 444,4 miliar atau setara Rp7.999 triliun. Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, Menkeu meminta pelaku pasar menilai utang dari perspektif kapasitas ekonomi. "Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya seribu, satu lagi sepuluh ribu. Jadi yang sepersepuluh aman," jelas Purbaya menggambarkan rasio utang terhadap PDB. Otoritas fiskal menekankan kepatuhan Indonesia terhadap batas aman 60…

15 Jul

Stimulus Sektor Perikanan: Pemerintah Tetapkan Solar Nelayan Rp15.000

ChandraEkonomi BisnisBahlil, Nelayan, Solar

garudaglobal.net — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera menerbitkan Surat Keputusan regulasi harga khusus solar senilai Rp15.000 per liter untuk armada perikanan skala 30 hingga 200 Gross Tonnage pada Selasa (14/7/2026). Intervensi kebijakan ekonomi ini diambil guna memitigasi tekanan inflasi biaya operasional industri kelautan akibat lonjakan harga minyak global. Langkah tersebut dinilai strategis untuk menjaga stabilitas rantai pasok dan daya saing ekspor komoditas perikanan nasional. Rekayasa Fiskal Non-APBN untuk Efisiensi Korporasi Pemerintah menerapkan formula pembagian beban finansial menyusul lonjakan harga solar nonsubsidi di pasar riil yang menyentuh Rp21.300 per liter. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema ini sepenuhnya menggunakan…

15 Jul

Komdigi Desak Perbankan Perketat KYC Guna Potong Likuiditas Judol

ChandraEkonomi BisnisJudol, Komdigi, OJK

garudaglobal.net — Kementerian Komunikasi dan Digital mendesak industri perbankan nasional memperketat penerapan prinsip Know Your Customer guna memutus rantai pasokan likuiditas judi online pada Selasa (14/7/2026). Langkah pengetatan ini menyusul temuan modus penyalahgunaan rekening bank milik kelompok masyarakat ekonomi lemah sebagai instrumen penampung transaksi ilegal. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat fungsi strategis rekening tersebut sebagai pengelola arus kas utama operator judi. Ancaman Risiko Reputasi dan Keamanan Perbankan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan dalam OJK Banking Forum 2026 bahwa pelaku memanfaatkan celah verifikasi dengan memberikan insentif finansial kecil berkisar Rp 100.000 hingga Rp 500.000 kepada warga awam. Rekening penampung…

13 Jul

Efisiensi Regulasi Finansial, PNBP Nol Rupiah Pangkas Hambatan Investasi NIB

ChandraEkonomi BisnisBadan Usaha, NIB, OSS, Perizinan, UMKM

garudaglobal.net — Pemerintah Indonesia secara resmi mengimplementasikan kebijakan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nol rupiah untuk penerbitan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah strategis ini bertujuan memotong biaya transaksi ekonomi (transaction cost) bagi seluruh pelaku usaha komersial secara nasional. Kebijakan yang merupakan turunan dari Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini mengeliminasi spekulasi publik mengenai struktur biaya perizinan. Akses gratis ini dirancang untuk mendongkrak daya saing investasi global serta mendorong formalisasi sektor riil di dalam negeri. Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM, Muhammad Firdaus, memberikan konfirmasi mengenai restrukturisasi birokrasi yang tengah berjalan masif. "Untuk memutus stigma tersebut,…

11 Jul

Peluncuran BBM B50: Strategi Prabowo Akselerasi Swasembada Energi dan Reduksi Impor

ChandraEkonomi BisnisBiodiesel, Ketahanan Pangan, Prabowo, Swasembada

garudaglobal.net — Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan produk bahan bakar minyak baru B50 di Rest Area KM 57, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi makro untuk menekan defisit neraca perdagangan akibat ketergantungan impor energi global. Presiden menekankan bahwa ketahanan komoditas energi, pangan, dan air merupakan pilar utama stabilitas ekonomi agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Kebijakan konversi energi ini diharapkan memperkuat nilai tukar mata uang domestik dari guncangan pasar global. Respons Terhadap Skeptisisme Sektor Ketahanan Pangan Dalam pidatonya, Prabowo memberikan jawaban atas kritik dari para analis ekonomi yang meragukan validitas…