Purbaya Arsip - Garuda Global

17 Jul

DPR Tegur Menkeu Soal Penempatan SAL Rp200 Triliun di Himbara

ChandraEkonomi BisnisAPBN, DPR RI, Purbaya

garudaglobal.net — Komisi XI DPR RI memberikan teguran keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih senilai Rp200 triliun pada bank-bank Himbara. Langkah pemindahan likuiditas negara ini dinilai mengabaikan kepatuhan regulasi formal yang tertuang di dalam UU APBN 2026. Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. "Kita lihat di UU APBN 2026, Pak. Kalau ada penempatan SAL, harus persetujuan DPR. Nanti dilihat saja di UU-nya," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Otoritas fiskal berdalih bahwa penggeseran dana ratusan triliun rupiah tersebut…

17 Jul

Menkeu Purbaya Sebut Rasio Utang RI Lebih Prudent dari Negara Maju

ChandraEkonomi BisnisPurbaya, Utang Luar Negeri

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa indikator kesinambungan fiskal Indonesia jauh lebih sehat dibandingkan dengan sejumlah negara maju. Penegasan ini merespons rilis data Bank Indonesia yang mencatat utang luar negeri tumbuh 2,1 persen secara tahunan menjadi USD 444,4 miliar atau setara Rp7.999 triliun. Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, Menkeu meminta pelaku pasar menilai utang dari perspektif kapasitas ekonomi. "Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya seribu, satu lagi sepuluh ribu. Jadi yang sepersepuluh aman," jelas Purbaya menggambarkan rasio utang terhadap PDB. Otoritas fiskal menekankan kepatuhan Indonesia terhadap batas aman 60…

30 Jun

Mekanisme Baru PPh 22 PMSE Berlaku Juli 2026 Sasar Ekosistem E-Commerce

ChandraEkonomi BisnisMarketplace, Pajak, Purbaya, Shopee, Tiktok

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penunjukan platform e-commerce domestik sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi merchant yang berlaku efektif mulai Juli 2026. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan kepatuhan pajak yang setara antara sektor digital dan ritel konvensional. Langkah strategis otoritas fiskal ini menandai babak baru dalam integrasi sistem perpajakan ke dalam infrastruktur ekonomi digital global. Kebijakan tersebut mengoptimalkan peran penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam arsitektur kepatuhan modern. Menkeu Dorong Efisiensi Administrasi Fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan skema ini menggeser beban administratif pemenuhan kewajiban perpajakan dari merchant ke sistem platform di Gedung…

22 Mei

Skandal Under-Invoicing CPO: Kebocoran Devisa US$908 Miliar dan Strategi Trader Tunggal

ChandraEkonomi BisnisCPO, Perkebunan Sawit, PT DSI, Purbaya

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar skandal manipulasi faktur dagang (under invoicing) yang melibatkan 10 korporasi sawit skala besar saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Praktik ini mengancam stabilitas makroekonomi nasional. Kemenkeu menemukan indikasi penyusutan pendapatan domestik secara masif melalui skema *transfer pricing*. Berdasarkan hasil uji petik acak pada tiga pengapalan, korporasi secara sengaja menekan harga jual di dalam negeri untuk menghindari kewajiban pajak. Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas, menjelaskan dalam konferensi pers pada Rabu (20/5/2026) bahwa dana hasil ekspor tersebut dialihkan ke *shell company* di luar…

13 Mei

Menkeu Purbaya Ultimatum WNI: Repatriasi Aset atau Blokir Bisnis Domestik

ChandraEkonomi BisnisBayar Pajak, Kemenkeu, Purbaya, Tax Amnesty

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan kebijakan fiskal agresif dengan menetapkan tenggat waktu repatriasi aset bagi warga negara Indonesia hingga Desember 2026. Langkah ini diambil untuk memaksa kembalinya likuiditas ke sistem keuangan domestik sekaligus memberikan sanksi bagi wajib pajak yang masih memarkir dana di luar negeri tanpa pelaporan. Kementerian Keuangan mengancam akan memutus akses terhadap seluruh instrumen bisnis di Indonesia bagi individu yang terbukti tidak patuh terhadap kewajiban repatriasi ini. Purbaya menegaskan bahwa otoritas fiskal kini memiliki instrumen untuk mendeteksi ketidakpatuhan tersebut dan akan bertindak tegas guna melindungi basis pajak nasional. "Jadi Anda punya uang di luar pun…

11 Mei

Shortfall Pajak 2025: DJP Bidik Rp406 Triliun Aset Peserta PPS

ChandraEkonomi BisnisBayar Pajak, DJP, Kemenkeu, Purbaya, Tax Amnesty

garudaglobal.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalihkan fokus strategi pada intensifikasi kepatuhan material guna memitigasi risiko defisit fiskal yang semakin lebar di tahun 2026. Otoritas pajak mengincar potensi dari 38.068 wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II yang teridentifikasi memiliki selisih harta belum terungkap senilai Rp406 triliun untuk memperkuat basis penerimaan negara. Langkah ini diambil setelah realisasi pajak 2025 tercatat mengalami shortfall, hanya mencapai 87,6 persen dari target APBN, atau sebesar Rp1.917,6 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pada 5 Mei 2026 bahwa penyelesaian pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap harta menjadi prioritas utama untuk menyeimbangkan neraca keuangan…

05 Mei

Menkeu Purbaya Pangkas Plafon Restitusi Usai Nombok Rp25 Triliun di Batu Bara

ChandraEkonomi BisnisKemenkeu, Pajak, Purbaya

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah drastis dalam kebijakan fiskal nasional dengan mencopot dua pejabat tinggi perpajakan pada Senin, 4 Mei 2026. Keputusan ini merupakan respons atas kegagalan manajerial dalam mengendalikan arus kas restitusi pajak yang memicu defisit fiskal tidak terduga pada neraca penerimaan negara. Investigasi internal mengungkap adanya asimetri informasi yang tajam antara pelaporan staf dan realisasi pengeluaran di lapangan. Purbaya menyoroti sektor batu bara sebagai titik terlemah di mana negara harus membayar restitusi PPN sebesar Rp25 triliun secara neto, sebuah angka yang dianggap tidak masuk akal dalam kalkulasi bisnis perpajakan. Pemerintah secara resmi memberlakukan PMK…

24 Apr

Eksploitasi Geopolitik Selat Malaka: Antara Fiskal Ofensif dan Risiko Boikot

HariNasionalPerdagangan Internasional, Purbaya, Selat Malaka

garudaglobal.net — Manuver Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melempar wacana tarif Selat Malaka telah memicu alarm keras bagi pelaku bisnis logistik dan raksasa ekonomi Asia Timur. Dalam simposium PT SMI, Purbaya menegaskan Indonesia harus berhenti berpikir defensif dan mulai mengambil langkah ofensif untuk mengonversi posisi geografis menjadi keuntungan fiskal yang terukur. Namun, strategi ini berhadapan langsung dengan struktur perdagangan global di mana nilai komoditas sebesar USD 3,5 triliun melintasi selat ini setiap tahunnya tanpa hambatan biaya. Penerapan pungutan sepihak diprediksi akan memicu inflasi biaya logistik global dan memaksa perusahaan pelayaran internasional mencari rute alternatif yang lebih mahal atau melakukan…

22 Apr

Restrukturisasi Fiskal Menkeu Purbaya Rombak Posisi Strategis Eselon I

ChandraEkonomi BisnisKemenkeu, Purbaya, Reshuffle

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah manajerial signifikan dengan menonaktifkan dua pejabat eselon I paling berpengaruh pada Selasa, 21 April 2026. Luky Alfirman yang menjabat Dirjen Anggaran serta Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal resmi dilepaskan dari tanggung jawab operasional mereka di Lapangan Banteng. Keputusan ini diambil di tengah upaya kementerian melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal agar selaras dengan target efisiensi belanja negara dan ekspansi ekonomi yang dicanangkan pemerintahan saat ini. Untuk menjamin kontinuitas bisnis dan layanan birokrasi, kementerian menunjuk Pelaksana Harian (Plh) guna mengelola fungsi teknis hingga terpilihnya pejabat definitif melalui proses seleksi ketat.…

16 Apr

Menkeu Purbaya Dorong Efisiensi Fiskal Lewat Legalisasi Terstruktur CHT

ChandraEkonomi BisnisBea Cukai, Cukai Rokok, Purbaya, Rokok Ilegal

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perombakan strategi fiskal dengan mengintegrasikan 1.231 pabrik rokok ilegal ke dalam sistem Cukai Hasil Tembakau (CHT) nasional guna memulihkan kerugian negara sebesar Rp 20 triliun per tahun. Kebijakan yang dirilis pada April 2026 ini menekankan pada optimalisasi penerimaan negara melalui skema "bayar cukai atau ditutup" yang menargetkan kepatuhan penuh dari pelaku industri paling lambat Mei 2026. Secara makroekonomi, langkah ini bertujuan menekan distorsi pasar akibat barang selundupan dan menciptakan level playing field yang adil bagi investor serta pemegang saham di industri tembakau yang telah lama patuh pada regulasi. Optimalisasi Pendapatan Lewat Formalisasi…