garudaglobal.net — Pemerintah secara resmi meluncurkan program sertifikasi tanah gratis dengan alokasi kuota mencapai 8 juta bidang hingga tahun 2028. Kebijakan ini ditargetkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah guna mendongkrak utilitas aset sektor informal dan memperkuat inklusi keuangan nasional.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan skema penahapan realisasi program tersebut di Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 14 Juli 2026. “Tahun ini 1 juta, tahun depan 2 juta, totalnya mungkin tahun 2028 tambah 5 juta. Totalnya 8 juta,” terang Nusron kepada pers.
Langkah ini merupakan bagian dari stimulus integrasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sinergi ini ditujukan untuk mempermudah kepemilikan aset hunian yang legal dan bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Syarat Administrasi Pemecahan Sertifikat Pengembang FLPP
Program keringanan biaya ini dirancang secara terukur untuk meminimalkan risiko spekulasi tanah oleh pihak ketiga. Salah satu fokus utama adalah penyelesaian sertifikasi bagi para debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang Hak Guna Bangunannya masih tertahan.
Syarat pembebasan biaya ini berlaku apabila dokumen HGB perumahan subsidi tersebut sudah dipecah dari dokumen induk milik pengembang. Langkah administratif ini krusial untuk mempercepat proses balik nama menjadi sertifikat hak milik atas nama nasabah MBR.
Akomodasi Sektor Kerja Informal Melalui Data DTSEN
Bagi pekerja non-formal yang tidak memiliki slip gaji standar korporasi, kementerian membuka akses khusus menggunakan instrumen verifikasi sosial. Pihak BPN mengizinkan pendaftaran asalkan pemohon terdata dalam klasifikasi desil 8 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Kebijakan ini diharapkan mampu menaikkan rating kelayakan kredit masyarakat kecil melalui kepemilikan jaminan aset yang diakui sektor perbankan. Pemerintah optimistis legalisasi aset skala besar ini dapat memitigasi sengketa agraria sekaligus memperkuat fundamental ekonomi mikro nasional. ***
