Chandra, Pengarang di Garuda Global

18 Mei

Sentralisasi Ekonomi Danantara: Potensi Risiko Off-Budget Spending

ChandraEkonomi BisnisEkonomi Indonesia, Krisis Ekonomi, Nilai Tukar, Prabowo

garudaglobal.net — Konsolidasi aset negara skala masif melalui pembentukan badan super-holding Danantara serta restrukturisasi pengelolaan BUMN menjadi klaster utama yang dikritik secara tajam oleh pengamat pasar modal internasional pada pertengahan Mei 2026. Langkah pemusatan kendali ekonomi ini dinilai berisiko mereduksi transparansi keuangan publik. Laporan analisis pasar global menggarisbawahi bahwa konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang berpusat pada lembaga baru ini, dipadukan dengan kekhawatiran pelemahan independensi Bank Indonesia, berpotensi memicu timbulnya aktivitas belanja di luar anggaran resmi negara (off-budget spending) yang sulit diawasi secara ketat. Para analis makroekonomi menilai bahwa pergeseran regulasi ini memperlemah fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan aset strategis…

17 Mei

Kurs APBN Jebol: Defisit Fiskal Membengkak Dipicu Lonjakan Brent-WTI

ChandraEkonomi BisnisDollar, Ekonomi Indonesia, Rupiah

garudaglobal.net — Postur fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 menghadapi risiko pembengkakan defisit yang serius setelah kurs rupiah ambruk ke level Rp17.612 per dolar AS pada perdagangan Jumat (15/5). Tekanan ganda ini kian memburuk seiring lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Selat Hormuz. Kombinasi jatuhnya nilai tukar dan melambungnya komoditas energi membuat realisasi asumsi makro melesat jauh dari koridor aman yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini memaksa para pelaku pasar dan korporasi bersiap menghadapi potensi kenaikan inflasi dari komponen biaya impor bahan baku industri. Ketidakpastian geopolitik global kini bertransformasi menjadi ancaman langsung bagi stabilitas fiskal domestik.…

16 Mei

Intervensi Tarif E-Commerce: Uji Kepatuhan Korporasi dan Proteksi Margin Retail

ChandraEkonomi BisnisEcommerce, Marketplace, Shopee, Tiktok Shop, Tokopedia

GarudaGlobal.net — Menteri UMKM Maman Abdurrahman resmi membekukan rencana penyesuaian tarif layanan oleh platform niaga elektronik di Badung, Bali pada Rabu, 13 Mei 2026 guna menahan laju penurunan margin margin keuntungan pelaku usaha domestik akibat inflasi biaya logistik. Langkah proteksionisme pasar ini diambil pasca eskalasi struktur biaya agresif yang dilakukan Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop sepanjang awal kuartal kedua. Penyesuaian biaya sepihak dinilai berisiko mengganggu stabilitas rantai pasok retail digital nasional. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengonfirmasi intervensi langsung ini usai memanggil jajaran manajemen puncak penyedia platform. “Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu…

15 Mei

Rapor Merah Honda Motor: Defisit Akibat Ekspansi Agresif di Pasar EV

ChandraEkonomi BisnisHonda, IHSG, Mobil Listrik

GarudaGlobal.net — Korporasi otomotif multinasional, Honda Motor Co., melaporkan deviasi kinerja keuangan terdalam sepanjang sejarah emitennya dengan membukukan rugi bersih sebesar 423,94 miliar yen pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2026. Penurunan profitabilitas ini merefleksikan tingginya volatilitas investasi pada sektor kendaraan listrik komersial yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan volume penjualan global. Tekanan neraca keuangan ini dipicu oleh beban restrukturisasi aset EV yang membengkak hingga mencapai 1,58 triliun yen. Langkah koreksi portofolio produk harus segera diambil guna memitigasi risiko penurunan nilai investasi yang lebih masif pada kuartal mendatang. Kondisi makroekonomi kian menantang setelah administrasi Presiden AS Donald Trump resmi menghapus insentif…

13 Mei

Menkeu Purbaya Ultimatum WNI: Repatriasi Aset atau Blokir Bisnis Domestik

ChandraEkonomi BisnisBayar Pajak, Kemenkeu, Purbaya, Tax Amnesty

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan kebijakan fiskal agresif dengan menetapkan tenggat waktu repatriasi aset bagi warga negara Indonesia hingga Desember 2026. Langkah ini diambil untuk memaksa kembalinya likuiditas ke sistem keuangan domestik sekaligus memberikan sanksi bagi wajib pajak yang masih memarkir dana di luar negeri tanpa pelaporan. Kementerian Keuangan mengancam akan memutus akses terhadap seluruh instrumen bisnis di Indonesia bagi individu yang terbukti tidak patuh terhadap kewajiban repatriasi ini. Purbaya menegaskan bahwa otoritas fiskal kini memiliki instrumen untuk mendeteksi ketidakpatuhan tersebut dan akan bertindak tegas guna melindungi basis pajak nasional. "Jadi Anda punya uang di luar pun…

12 Mei

Defisit DMO Minyakita 79%: Risiko Disrupsi Supply Chain CPO Nasional

ChandraInternasionalHarga Sembako, Kelangkaan, MinyaKita

garudaglobal.net — Ketahanan pangan domestik menghadapi tekanan berat setelah realisasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita pada April 2026 dilaporkan hanya mencapai 52.117 ton, atau mengalami defisit pasokan sebesar 79,2 persen dari target bulanan. Ketergantungan struktural pasokan minyak goreng rakyat terhadap volume ekspor CPO menciptakan risiko sistemik bagi ketersediaan barang di pasar domestik saat kinerja perdagangan luar negeri melesu. Penurunan volume ekspor CPO dari 2,72 juta ton pada Februari menjadi 1,88 juta ton pada Maret 2026 secara otomatis memicu kontraksi suplai Minyakita di tingkat distributor dan pengecer nasional. Selain faktor ekspor, industri pengemasan minyak goreng saat ini terhambat oleh lonjakan harga…

12 Mei

Rupiah Jebol Level Psikologis Rp 17.500: Risiko Sistemik Selat Hormuz

ChandraEkonomi BisnisDollar, Kurs, Nilai Tukar, Rupiah

garudaglobal.net — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah mencapai titik kritis pada Selasa, 12 Mei 2026, setelah mata uang Garuda terjatuh ke level Rp 17.519 per dolar AS pada perdagangan intraday. Angka ini menandai posisi terlemah sepanjang sejarah pasar spot Indonesia, melampaui rekor krisis pandemi 2020, dipicu oleh kegagalan gencatan senjata AS-Iran yang mengancam stabilitas energi global. Kenaikan harga minyak Brent ke USD 104,51 per barel menciptakan efek domino bagi emiten domestik yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor dan eksposur utang valas. Pemerintah menghadapi tantangan kredibilitas fiskal mengingat kurs aktual saat ini telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar Rp…

11 Mei

Shortfall Pajak 2025: DJP Bidik Rp406 Triliun Aset Peserta PPS

ChandraEkonomi BisnisBayar Pajak, DJP, Kemenkeu, Purbaya, Tax Amnesty

garudaglobal.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalihkan fokus strategi pada intensifikasi kepatuhan material guna memitigasi risiko defisit fiskal yang semakin lebar di tahun 2026. Otoritas pajak mengincar potensi dari 38.068 wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II yang teridentifikasi memiliki selisih harta belum terungkap senilai Rp406 triliun untuk memperkuat basis penerimaan negara. Langkah ini diambil setelah realisasi pajak 2025 tercatat mengalami shortfall, hanya mencapai 87,6 persen dari target APBN, atau sebesar Rp1.917,6 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pada 5 Mei 2026 bahwa penyelesaian pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap harta menjadi prioritas utama untuk menyeimbangkan neraca keuangan…

05 Mei

Ekspansi Finansial: QRIS Resmi Tembus Pasar China per 30 April 2026

ChandraEkonomi BisnisCina, QRIS, Teknologi

garudaglobal.net — Bank Indonesia secara strategis telah memulai fase soft launching QRIS antarnegara di China pada Kamis, 30 April 2026. Langkah ini menempatkan teknologi pembayaran nasional Indonesia di pusat ekonomi terbesar Asia, sekaligus memperkuat mekanisme Local Currency Transaction (LCT) yang dirancang untuk memitigasi risiko fluktuasi mata uang asing serta memangkas ketergantungan pada dolar AS. Implementasi ini memungkinkan interoperabilitas penuh bagi 24 penyelenggara jasa pembayaran asal Indonesia dengan 19 institusi di China. Dengan skema ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh wisatawan maupun pebisnis di kedua negara akan langsung dikonversi menggunakan kurs mata uang lokal, yang secara signifikan menurunkan biaya transaksi dan…

05 Mei

Menkeu Purbaya Pangkas Plafon Restitusi Usai Nombok Rp25 Triliun di Batu Bara

ChandraEkonomi BisnisKemenkeu, Pajak, Purbaya

garudaglobal.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah drastis dalam kebijakan fiskal nasional dengan mencopot dua pejabat tinggi perpajakan pada Senin, 4 Mei 2026. Keputusan ini merupakan respons atas kegagalan manajerial dalam mengendalikan arus kas restitusi pajak yang memicu defisit fiskal tidak terduga pada neraca penerimaan negara. Investigasi internal mengungkap adanya asimetri informasi yang tajam antara pelaporan staf dan realisasi pengeluaran di lapangan. Purbaya menyoroti sektor batu bara sebagai titik terlemah di mana negara harus membayar restitusi PPN sebesar Rp25 triliun secara neto, sebuah angka yang dianggap tidak masuk akal dalam kalkulasi bisnis perpajakan. Pemerintah secara resmi memberlakukan PMK…