Hari, Pengarang di Garuda Global

09 Mar

Tragedi Bantargebang: Kegagalan Operasional di Tengah Beban Kritis Sampah

HariNasionalBekasi, Bencana Alam, Jawa Barat, Longsor

garudaglobal.net — Sektor pengelolaan limbah Jakarta menghadapi krisis operasional serius setelah insiden longsor di TPST Bantargebang pada Minggu siang menewaskan enam orang. Bencana ini terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di area fasilitas seluas 110,3 hektare tersebut, saat gunungan sampah setinggi 50 meter runtuh menimpa unit logistik dan infrastruktur sekitar. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengonfirmasi kerugian aset mencakup lima unit truk sampah dan satu bangunan warung. “Tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa 5 unit truk sampah dan 1 warung di sekitar lokasi,” ujar Isnawa pada Minggu (8/3/2026). Kegagalan struktur ini dipicu oleh akumulasi beban yang mencapai 80 persen dari…

08 Mar

Eskalasi Geopolitik Iran Paksa Aktivitas Board of Peace Masuk Fase Penangguhan

HariNasionalBoard Of Peace, Indonesia, IRAN, Palestina, Perang Iran Israel

GarudaGlobal.net — Stabilitas operasional Board of Peace (BoP), organisasi internasional yang diprakarsai Donald Trump, kini menghadapi tantangan kredibilitas serius. Pasca-serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melalui Operation Lion's Roar pada akhir Februari, fokus kebijakan luar negeri global mengalami pergeseran drastis. Akibatnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengonfirmasi bahwa seluruh agenda pembahasan di dalam dewan tersebut saat ini berstatus ditangguhkan (on hold). Langkah penangguhan ini diambil di tengah upaya BoP yang sebelumnya telah menghimpun komitmen dana rekonstruksi senilai 7 miliar dolar AS untuk kawasan Gaza. Namun, eskalasi di Selat Hormuz telah mengubah prioritas risiko bagi negara-negara anggota. “Ya…

07 Mar

Sifat Kemarau 2026 Lebih Kering, 64 Persen Wilayah Alami Bawah Normal

HariNasionalBMKG, El Nino, Kekeringan, Kemarau

garudaglobal.net - Sektor bisnis dan industri nasional harus bersiap menghadapi tantangan anomali iklim yang signifikan tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data analisis statistik yang menunjukkan bahwa musim kemarau 2026 tidak hanya datang lebih awal, tetapi juga membawa intensitas kekeringan yang lebih ekstrem. Secara faktual, sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia atau sebanyak 451 Zona Musim (ZOM) diprediksi akan mengalami sifat musim "Bawah Normal", yang berarti curah hujan berada jauh di bawah rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh transisi cepat fenomena iklim global di Samudera Pasifik. Setelah fase La Niña berakhir pada Februari lalu, indeks ENSO kini berada…

04 Mar

Krisis Ekonomi, SPAI Menuntut Rp5,7 Juta THR untuk Ojol

HariNasionalBanjir Jakarta, Donald Trump, Megathrust, Ojol

garudaglobal.net — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) secara resmi menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online setara dengan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta. Langkah ini menantang model bisnis platform global yang selama ini mengandalkan fleksibilitas biaya tenaga kerja melalui status kemitraan yang kini dianggap semakin usang dan diskriminatif. Tuntutan ini muncul di tengah eskalasi ekonomi menjelang Lebaran 2026, di mana standar hidup di Jakarta telah mencapai titik tertinggi baru. Dengan merujuk pada angka UMP resmi Rp5.729.876, serikat pekerja menekankan bahwa perusahaan seperti Grab dan Gojek memiliki tanggung jawab fiskal untuk memenuhi kesejahteraan mitra mereka sesuai standar nasional.…

03 Mar

Eksklusivitas Distribusi Zakat Fitrah Shiddiqiyyah: Model Efisiensi Tanpa Amil

HariNasionalIslam, Ramadhan, Shiddiqiyyah, Zakat

garudaglobal.net — Pusat Tarekat Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur, mengadopsi kebijakan strategis dalam pengelolaan zakat fitrah dengan memfokuskan seluruh sumber daya kepada dua asnaf utama: fakir dan miskin. Keputusan ini secara otomatis mengeliminasi alokasi bagi enam golongan asnaf lainnya, sebuah langkah yang menonjolkan aspek efisiensi distribusi logistik tanpa melibatkan potongan bagi petugas atau amil di lingkungan tarekat tersebut. Model ini menempatkan zakat fitrah sebagai instrumen pembersihan jiwa sekaligus penyedia kebutuhan dasar pangan yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan memindahkan hak asnaf lain seperti muallaf, gharim, hingga fisabilillah ke dalam skema zakat mal, Shiddiqiyyah berhasil menciptakan sistem penyaluran yang tajam dan terukur,…

02 Mar

Banjir Sumatera: Skema Dana Hunian dan Percepatan Rekonstruksi

HariNasionalAceh, Banjir, Banjir Sumatera, Bencana Alam, Sumatera Barat, Sumatera Utara

garudaglobal.net - Banjir Sumatera yang melanda tiga provinsi pada akhir November 2025 mendorong pemerintah menyusun skema pembiayaan hunian secara terstruktur. Per 27 Februari 2026, jumlah pengungsi tersisa 11.307 jiwa dari lebih dua juta warga terdampak pada fase awal. Percepatan rekonstruksi kini bertumpu pada pembangunan hunian sementara, hunian tetap, dan penyaluran dana tunggu hunian. Fase rehabilitasi ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi mengelola arus pembiayaan dan target unit secara presisi. Pertanyaannya, bagaimana desain skema tersebut dijalankan? Huntara sebagai Fase Transisi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menetapkan target 18.253 unit hunian sementara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.…

01 Mar

Ketidakpastian Pajak THR Tunggu Sinyal Kebijakan Presiden

HariNasionalDisnaker, Gaji, Pajak, Ramadhan, THR

garudaglobal.net - Ketidakpastian kebijakan pajak Tunjangan Hari Raya (THR) menempatkan pelaku usaha dan pekerja dalam posisi menunggu arah keputusan pemerintah pusat. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan perubahan regulasi terkait pemotongan PPh 21 atas THR dan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan pembebasan pajak THR belum masuk pembahasan resmi di tingkat kementerian. Ia menegaskan keputusan final akan diumumkan setelah presiden memberikan petunjuk. “Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo,” ujarnya. Situasi tersebut menciptakan fase transisi kebijakan yang berdampak pada kepastian perencanaan pembayaran perusahaan sekaligus ekspektasi pekerja menjelang periode hari raya. Kepastian Regulasi dan Stabilitas Perencanaan Ekonomi…

28 Feb

KPK Amankan Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi

HariNasionalBea Cukai, Kemenkeu, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap BBP, Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terkait skandal korupsi importasi pada Jumat (27/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan institusi strategis negara demi menjamin kepastian hukum di sektor perdagangan internasional. BBP kini mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih untuk masa penyidikan 20 hari. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan pengembangan dari operasi sebelumnya yang telah menjaring enam tersangka. Tersangka BBP ditangkap di Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur pada Kamis (26/2/2026) melalui operasi yang didukung penuh oleh Itjen Kemenkeu. Kasus ini menyoroti kerentanan sektor…

27 Feb

Skandal Pertamina: Kerry Riza Divonis 15 Tahun dan Denda Rp 2,9 Triliun

Hari0 CommentsNasionalJakarta Pertamina Enduro, Korupsi, Riza Chalid

garudaglobal.net — Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Muhamad Kerry Adrianto Riza, pelaku utama di balik skandal korupsi penyewaan terminal BBM dan kapal PT Pertamina Persero. Dalam sidang putusan pada Jumat (27/2/2026), hakim menetapkan denda uang pengganti sebesar Rp 2,9 triliun sebagai konsekuensi atas kerugian negara yang masif. Status terdakwa sebagai Anak Riza Chalid menjadi sorotan tajam setelah fakta persidangan mengungkap adanya intervensi dalam kebijakan investasi Pertamina. Putusan ini mengirimkan pesan kuat kepada pasar dan pelaku industri energi bahwa kepatuhan terhadap regulasi lelang dan transparansi investasi bersifat absolut. Kewajiban Pengembalian Aset Rp 2,9 Triliun Hakim menilai investasi…

27 Feb

Kemenkum Klarifikasi Status Kewarganegaraan Anak Alumni LPDP di Inggris

HariNasionalBeasiswa, Kemenkeu, LPDP, Perahu Nusantara, WNA, WNI

garudaglobal.net — Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait status kewarganegaraan anak dari penerima beasiswa (awardee) LPDP berinisial DS. Dirjen AHU Widodo menegaskan bahwa berdasarkan regulasi internasional, anak tersebut tetap menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dikarenakan Inggris tidak menerapkan sistem ius soli, yang berarti kelahiran di wilayah tersebut tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan lokal. Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis (26/2/2026), Widodo menyampaikan bahwa klaim DS mengenai status kewarganegaraan anaknya adalah tidak akurat secara hukum. Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya klarifikasi tegas guna menjaga integritas sistem kewarganegaraan…