Hari, Pengarang di Garuda Global

05 Feb

OTT KPK di Bea Cukai Soroti Risiko Korupsi pada Jalur Perdagangan

HariNasionalBea Cukai, Kepabeanan, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyoroti kembali kerentanan sektor perdagangan lintas negara. Operasi yang digelar pada Rabu (4/2/2026) tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas impor yang melibatkan pihak swasta dan oknum aparat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Rizal. Penyidik turut menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah serta logam mulia seberat sekitar 3 kilogram sebagai bagian dari barang bukti awal. Importasi dan Nilai Ekonomi yang Diperebutkan Perdagangan internasional memiliki nilai ekonomi yang…

03 Feb

Gaji ke-13 ASN 2026 Ikuti Pola Administrasi Tahunan

HariNasionalASN, Gaji, PNS, PPPK

GarudaGlobal.net — Menjelang 2026, pemerintah kembali menjadi sorotan terkait kebijakan gaji ke-13 ASN, sebuah instrumen fiskal tahunan yang selama ini berfungsi sebagai bantalan pendapatan pada periode kebutuhan pendidikan meningkat. Gaji ke-13 diberikan satu kali setiap tahun kepada PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunan. Pembayaran ini terpisah dari gaji bulanan dan THR, serta bersumber dari APBN dan APBD sesuai kewenangan. Dalam praktiknya, gaji ke-13 dirancang sebagai dukungan terukur. Pemerintah menetapkan penerima berdasarkan status kepegawaian aktif dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Timeline dan Eksekusi Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, pencairan gaji ke-13 tahun lalu berlangsung pada Juni–Juli. Pola ini menjadi…

02 Feb

Skandal Rp 285 T Pertamina: Riza Chalid Jadi Buron Utama

HariNasionalBuronan, Korupsi, Pertamina, Riza Chalid

garudaglobal.net - Kejaksaan Agung membongkar skandal mega korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Mohamad riza chalid ditetapkan sebagai salah satu tersangka kunci dari total 18 orang yang terseret dalam pusaran kasus penyewaan terminal BBM tersebut. Daftar 18 Tersangka Korupsi Pertamina Kasus besar ini menyeret nama-nama petinggi di jajaran anak usaha Pertamina hingga pihak swasta kelas kakap. Kejaksaan Agung hingga kini telah menetapkan total 18 orang sebagai tersangka dalam pusaran korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018–2023. Beberapa nama pejabat teras muncul ke permukaan dan mengejutkan publik karena jabatan strategis yang mereka…

27 Jan

Kurikulum sebagai Instrumen Kekuasaan di Indonesia

HariNasionalIdeologi Asing, Infiltrasi, Kurikulum Indonesia, Pancasila, Terorisme

GarudaGlobal.net—Kurikulum pendidikan di Indonesia sejak lama berfungsi sebagai instrumen strategis pembentuk sumber daya manusia. Sejarah menunjukkan, kurikulum tidak pernah disusun dalam ruang hampa, melainkan selalu berada dalam konteks kekuasaan dan kepentingan dominan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administratif kolonial. Sekolah seperti HIS, MULO, dan AMS membatasi akses dan isi pembelajaran. H.A.R. Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009) mencatat sistem ini menjaga hierarki sosial demi stabilitas pemerintahan kolonial. Dokumen Kemendikbud RI tahun 2017 menyebut pendidikan kolonial bersifat instrumental dan tidak berorientasi pada pembangunan bangsa terjajah. Pendudukan Jepang menggeser orientasi kurikulum ke arah mobilisasi perang. Kajian Gudang Jurnal…

24 Jan

Ideologi Global dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

HariNasionalIdeologi Asing, Infiltrasi, Pancasila, Radikalisme, Terorisme

GarudaGlobal.net — Ideologi asing dalam pendidikan modern tidak bekerja melalui paksaan langsung. Ia beroperasi lewat standar pengetahuan, kurikulum, dan definisi tentang rasionalitas yang diterima sebagai norma universal. Kajian pendidikan kritis menempatkan sekolah sebagai instrumen strategis pembentukan kesadaran. Proses ini berlangsung sistematis, berulang, dan diterima sebagai rutinitas sejak usia dini. Dalam kerangka teori hegemoni, Antonio Gramsci menekankan bahwa dominasi paling stabil tercapai ketika nilai tertentu diterima secara sukarela. Ideologi menjadi bagian dari akal sehat publik. Pendekatan ini sejalan dengan analisis Louis Althusser, yang menyebut sekolah sebagai aparatus ideologis negara. Pendidikan membentuk kesadaran warga sebelum mereka terlibat dalam ruang politik dan ekonomi.…

24 Jan

Kediri Jalankan BINLAT Karakter, Kolaborasi Daerah Diperkuat

HariDaerah, Nasional, RagamBINLAT Jati Diri Bangsa, Cagar Budaya, Ndalem Pojok, Situs Persada Soekarno

GarudaGlobal.net—Situs Ndalem Pojok Persada Sukarno Kediri bersama Pemerintah Kabupaten Kediri meluncurkan Pilot Project Pembinaan dan Pelatihan (BINLAT) serta Laboratorium Karakter Jati Diri Bangsa sebagai strategi penguatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dijadwalkan dibuka pada Minggu, 25 Januari 2026. BINLAT dikaitkan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya pada agenda pembangunan manusia berkarakter dalam jangka panjang. BINLAT menyasar peserta lintas jenjang pendidikan dan usia. Pendekatan ini menunjukkan upaya sistematis membangun karakter bangsa secara inklusif dan berkelanjutan. Ketua Umum Situs Ndalem Pojok Persada Sukarno Kediri, R.M. Suhardono, S.E., menyatakan dukungan terhadap agenda nasional tersebut. “Sebagai warga negara Indonesia yang mencintai…

23 Jan

Sekolah Indonesia dalam Arus Ideologi Global

HariNasionalIdeologi Asing, Infiltrasi, Pancasila, Radikalisme, Terorisme

GarudaGlobal.net - Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan sekolah berperan sebagai kanal strategis masuknya ideologi asing, seiring perubahan kebijakan dan dinamika global yang memengaruhi kurikulum nasional. Sekolah kerap dianggap ruang netral. Namun kajian pendidikan kritis menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembentukan nilai. Henry A. Giroux menegaskan pendidikan selalu berada dalam relasi kekuasaan, sebagaimana tertuang dalam Theory and Resistance in Education (2001). Fondasi Historis Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan dirancang untuk melayani kepentingan kolonial. Kurikulum berorientasi Eropa membentuk cara pandang yang memosisikan Barat sebagai standar kemajuan. Sejarawan UGM Prof. Dr. Agus Suwignyo menyebut pendidikan penjajahan berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Pendidikan melahirkan kelompok…

21 Jan

Negara Gugat Rp 4,8 T dan Cabut Izin 28 Perusahaan

HariNasionalBanjir Sumatera, Kerusakan Hutan, KLH, Prabowo

GarudaGlobal.net - Pemerintah mengambil tindakan ekstrem dengan membatalkan izin 28 perusahaan yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena pelanggaran berat kawasan hutan. Langkah hukum ini diperkuat dengan gugatan perdata senilai Rp 4,8 triliun terhadap korporasi yang memicu bencana ekologis di wilayah tersebut. Dampak Fatal Pelanggaran Kehutanan Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang baru-baru ini menyapu wilayah Sumatera menjadi titik balik bagi kebijakan lingkungan nasional. Pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap eksploitasi lahan yang mengabaikan daya dukung alam. Audit investigasi secara kilat dilakukan untuk membedah penyebab di balik hancurnya ribuan hektare tutupan hutan. Hasilnya sangat mencengangkan dan…

20 Jan

Klasterisasi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi: Strategi Penyidikan atau Penentuan Arah Perkara?

HariNasionalEggi Sudjana, Hukum Nasional, Ijazah Palsu, Jokowi, Restorative Justice, Roy Suryo

garudaglobal.net - klasterisasi tersangka kasus ijazah Jokowi menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Pembagian tersangka ke dalam dua klaster tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan cara penyidik membaca konstruksi perbuatan hukum dan arah pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak. Logika Klasterisasi dalam Strategi Penyidikan Dalam praktik penyidikan modern, klasterisasi bukan sekadar pemisahan nama tersangka, melainkan alat untuk mengurai perbedaan perbuatan, niat, serta dampak hukum. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pembagian klaster dalam kasus ijazah Jokowi dilakukan berdasarkan fakta hasil penyidikan dan peran hukum tiap tersangka. Penyidikan Berbasis…

20 Jan

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Etika Komunikasi Publik di Balik Tuduhan dan Restorative Justice

HariNasionalEggi Sudjana, Ijazah Palsu, Jokowi, KIP, Restorative Justice, Roy Suryo

garudaglobal.net - Kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi tidak hanya bergerak di ruang hukum, tetapi juga di ruang komunikasi publik. Tuduhan yang disampaikan ke publik, respons para pihak, hingga berujung pada penerapan restorative justice membentuk pelajaran penting tentang etika berbicara di ruang terbuka, terutama ketika menyangkut figur publik nasional. Tuduhan Publik dan Dampaknya Secara faktual, tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo disampaikan ke ruang publik sebelum diproses secara hukum. Dalam realitas di lapangan, pernyataan terbuka semacam ini memiliki efek berantai terhadap opini masyarakat. Yang jadi sorotan, tuduhan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang dituju, tetapi juga…