Nasional Arsip - Laman 22 dari 27

11 Des

BPK Bongkar 4.531 Kuota Haji Ilegal, Kerugian Sentuh Rp596 Miliar

HariNasionalBPK, Korupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net — Audit IHPS Semester I-2025 BPK, yang dipublikasikan Kamis (11/12/2025), mengungkap keberangkatan 4.531 jemaah haji yang tidak memenuhi ketentuan, memunculkan kerugian Rp596,88 miliar dan menekan efisiensi pembiayaan haji. BPK menegaskan ketidakwajaran proses kuota. “BPK menemukan 4.531 jemaah diberangkatkan meskipun tidak berhak atas kuota,” tulis laporan. Struktur Pelanggaran Dalam audit, 61 jemaah diketahui sudah berhaji dalam 10 tahun terakhir. Sebanyak 3.499 keberangkatan berasal dari skema penggabungan mahram yang tidak memenuhi kriteria, sementara 971 pelimpahan porsi tidak sesuai regulasi. Temuan tersebut masuk 17 masalah besar, termasuk enam kelemahan pengendalian internal dan dua isu efektivitas senilai Rp779,27 juta. Kebutuhan Reformasi Pengawasan BPK…

10 Des

KPK Siapkan Langkah Akhir Kasus Kuota Haji

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net — Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 akan dilakukan sebelum akhir 2025. Pernyataan itu disampaikan seusai puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), menandai fase akhir penyidikan. “Ya ditunggu saja,” kata Setyo. Ia menekankan penyidikan berjalan tanpa intervensi. “Semua berdasarkan alat bukti, dokumen,” ujarnya. Audit Lapangan di Arab Saudi KPK telah mengirim penyidik ke Arab Saudi pada awal Desember untuk memverifikasi mekanisme kuota tambahan, fasilitas 2024, dan koordinasi dengan otoritas haji Saudi serta KBRI. Setyo mengatakan laporan final masih diproses. “Saya belum monitor hasilnya seperti apa,” ujarnya. Laporan tersebut akan menjadi…

09 Des

Banjir Sumatera Tewaskan 962 Orang, Pemerintah Intensifkan Recovery Infrastruktur

HariNasionalBanjir Sumatera, Basarnas, BNPB, Korban Banjir

GarudaGlobal.net — BNPB mencatat 962 kematian akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Selasa (9/12). Sebanyak 291 orang masih hilang dan lebih dari 5.000 luka-luka. Bencana yang melanda 52 kabupaten/kota ini juga memaksa 975 ribu warga mengungsi dan menguji ketahanan infrastruktur regional. Aceh menjadi provinsi dengan korban tertinggi, yakni 389 jiwa, disusul Sumatera Utara dengan 338 korban dan Sumatera Barat 235 korban. Kerusakan fisik mencapai lebih dari 157 ribu rumah dan ribuan fasilitas publik, termasuk 497 jembatan dan 534 sekolah. Pertanian dan Irigasi Masuk Tahap Kritis Dalam rapat terbatas di Aceh Besar, Ahad (7/12), Presiden…

09 Des

Dua Pleno PBNU Terselenggara, Stabilitas Organisasi Dipertaruhkan

HariNasionalGus Yahya, Konflik PBNU, PBNU

GarudaGlobal.net — PBNU menghadapi ketidakpastian kepemimpinan ketika Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar dua pleno terpisah pada 9–11 Desember 2025. Konflik ini menyeret isu legitimasi dan tata kelola organisasi, dengan implikasi langsung pada stabilitas kelembagaan. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda mencakup penyampaian hasil rapat harian serta penetapan Penjabat Ketua Umum. Ketua PBNU Mohammad Mukri menyebut forum menghadirkan berbagai unsur struktural. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya pada 9/12/2025. Banom Soroti Risiko Tata Kelola Tujuh pimpinan banom pusat…

09 Des

Kiai Said Serukan PBNU Hentikan Keterlibatan Bisnis Berisiko dan Pulihkan Fokus Organisasi

HariNasionalKonflik PBNU, PBNU, Said Aqil Siroj, Tambang

GarudaGlobal.net — KH Said Aqil Siroj menyampaikan evaluasi tajam terkait keterlibatan PBNU dalam konsesi tambang, menyebut keputusan itu memicu konflik internal dan menimbulkan risiko reputasi. Berbicara di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), ia menekankan bahwa organisasi harus mengutamakan mandat inti: pendidikan, dakwah, dan pelayanan publik. “Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan. Kalau sebuah urusan lebih banyak mudarat, tinggalkan,” kata Kiai Said. Risiko Tata Kelola dan Reputasi Menurutnya, konsesi yang awalnya dianggap peluang justru menimbulkan perdebatan tata kelola dan memperlebar polarisasi. Dalam forum yang dihadiri Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, ia mengusulkan konsesi dikembalikan kepada pemerintah. “Melihat situasi terakhir,…

09 Des

Kemendikdasmen Salurkan Rp21,1 Miliar untuk Stabilkan Layanan Pendidikan

HariNasionalBanjir Sumatera, kemendikdasmen, Pendidikan, Sekolah

GarudaGlobal.net — Kemendikdasmen menggelontorkan Rp21,1 miliar sebagai dana tanggap darurat untuk memulihkan sektor pendidikan yang terpukul banjir dan longsor sejak 25 November. Dalam Raker Komisi X DPR RI, Senin (8/12/2025), Menteri Abdul Mu’ti memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan mengalami kerusakan, berdampak pada 208 ribu siswa dan 19 ribu guru. “Kami bergerak sejak hari pertama,” tegas Mu’ti, menyebut tiga prioritas pemulihan: ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dan dukungan psikososial. Alokasi Anggaran dan Arah Kebijakan Sumbar menerima Rp5,7 miliar plus Rp293 juta santunan. Aceh memperoleh Rp560 juta, Sumut mendapatkan Rp220 juta. Pengiriman tenda kelas dan logistik dasar diperbanyak untuk memastikan layanan pendidikan…

09 Des

FGSNI Soroti Prioritas Pemerintah Buka 32.000 P3K BGN

HariNasionalBGN, Makan Bergizi Gratis, MBG, SPPG

GarudaGlobal.net — Pemerintah menghadapi sorotan setelah membuka rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN). Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menilai keputusan itu tidak selaras dengan kebutuhan sektor pendidikan yang masih menunggu akses seleksi P3K. Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai langkah pemerintah tidak memenuhi standar urgensi kebijakan publik. “BGN baru berdiri, tetapi langsung mendapat fasilitas pengangkatan P3K. Apa urgensinya?” katanya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Inkoherensi Alasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan Agus menyoroti inkonsistensi pemerintah. “Untuk guru swasta, jawabannya selalu anggaran terbatas. Tapi rekrutmen BGN langsung bergerak,” ujarnya. FGSNI menyebut akan mengoordinasikan organisasi…

08 Des

Prabowo Umumkan Debt Relief KUR dan Satgas Infrastruktur untuk Aceh

HariNasionalBanjir Sumatera, Korban Banjir, Petani, Prabowo

GarudaGlobal.net — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan debt relief bagi petani Aceh dengan penghapusan atau relaksasi utang KUR setelah banjir bandang dan longsor ditetapkan sebagai force majeure. Pernyataan itu disampaikan saat inspeksi Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Minggu (7/12/2025). “Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian,” ujar Prabowo dalam briefing di Jakarta. Restorasi Lahan dan Stabilitas Supply Chain Pemerintah memastikan rehabilitasi sawah dan irigasi yang rusak. Prabowo menjelaskan bahwa pasokan pangan akan dikirim hingga pemulihan selesai, sebagai langkah menjaga supply chain keamanan pangan di wilayah terdampak. Task Force untuk Mempercepat Perbaikan Jembatan Prabowo menunjuk KSAD sebagai Komandan Satgas…

08 Des

Banjir Sumatera: 883 Korban Tewas, Pemerintah Intensifkan Operasi Nasional

HariNasionalAceh, Banjir Sumatera, Basarnas, BNPB, Sumbar, Sumut

GarudaGlobal.net — BNPB mencatat 883 kematian, 520 warga hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Sabtu (6/12/2025). Angka ini mencerminkan skala kerusakan besar terhadap populasi, aset publik, dan stabilitas infrastruktur. Di Aceh, korban meninggal mencapai 325 orang. Sumut menyumbang 311 korban, dan Sumbar 200. Jutaan warga terdampak, sementara kerusakan rumah, jembatan, serta fasilitas dasar menimbulkan tekanan berat terhadap layanan publik dan rantai logistik regional. Pemerintah Aktifkan Kekuatan Nasional Pemerintah pusat mengaktifkan seluruh instrumen negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan evakuasi, perbaikan akses, serta…

05 Des

KPK Didesak Umumkan Tersangka Kasus Haji, Sorotan Mengarah pada Lonjakan Kuota 8.400

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net — Pernyataan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Kamis (4/12/2025), memperkuat tuntutan agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Ia menyebut konstruksi unsur pidana sudah terpenuhi dan kelambanan KPK tidak lazim. “KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” ujarnya. Kritik itu mempertegas ekspektasi pasar politik: transparansi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Risiko Kepentingan dan Pencegahan Mobilitas KPK memastikan tiga nama dicegah ke luar negeri untuk menjaga efektivitas penyidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pencegahan mencakup pejabat Kemenag dan pelaku swasta. “KPK melakukan cegah luar negeri kepada…