GarudaGlobal.net — Pemerintah menghadapi sorotan setelah membuka rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN). Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menilai keputusan itu tidak selaras dengan kebutuhan sektor pendidikan yang masih menunggu akses seleksi P3K.
Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai langkah pemerintah tidak memenuhi standar urgensi kebijakan publik. “BGN baru berdiri, tetapi langsung mendapat fasilitas pengangkatan P3K. Apa urgensinya?” katanya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025).
Inkoherensi Alasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan
Agus menyoroti inkonsistensi pemerintah. “Untuk guru swasta, jawabannya selalu anggaran terbatas. Tapi rekrutmen BGN langsung bergerak,” ujarnya.
FGSNI menyebut akan mengoordinasikan organisasi guru untuk menuntut penjelasan menyeluruh terkait perencanaan kebutuhan ASN.
Formasi dan Timeline Rekrutmen
BGN membuka 31.250 formasi khusus dan 750 formasi umum untuk pelamar berusia 20–50 tahun lulusan S1, D4, atau D3.
Kontrak kerja tiga tahun dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja.
Proses rekrutmen berlangsung 5 Desember 2025 hingga 25 Januari 2026 melalui pendaftaran, administrasi, sanggah, dan tes CAT.
Pertanyaan strategis mengemuka: apakah desain kebutuhan ASN nasional telah disusun secara terintegrasi sehingga sektor pendidikan tidak kembali berada di prioritas kedua? ***
