KPK Arsip - Laman 2 dari 5

03 Jun

Indikasi TPPU, KPK Cermati Durasi LHKPN Kepala Kanim Jakbar

Maulana IshaqDaerahJakarta, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang setelah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah dalam operasi tangkap tangan pada Selasa malam, 2 Juni 2026. Fokus penyelidikan kini mengarah pada kesenjangan material antara profil aset resmi tersangka dengan barang bukti bernilai tinggi yang disita oleh petugas di lapangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa operasi senyap ke-11 pada tahun 2026 ini menyasar sindikat pengurusan izin tinggal. “Tim masih terus melakukan pencarian,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 3 Juni 2026, merujuk pada pengejaran Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.…

08 Mei

Skandal Suap PT Blueray Cargo Seret Nama Dirjen Bea Cukai

HariNasionalBea Cukai, Kemenkeu, Korupsi, KPK

garudaglobal.net — Kredibilitas operasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini menghadapi risiko reputasi serius setelah nama Dirjen Djaka Budhi Utama disebut dalam dakwaan kasus suap importasi kargo. Dalam persidangan perdana pada Rabu (6/5/2026), jaksa KPK mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat teras dalam skandal suap senilai Rp61,3 miliar guna memuluskan jalur hijau bagi PT Blueray Cargo. Skandal ini mencakup manipulasi sistem teknologi kepabeanan yang memungkinkan barang-barang tiruan atau KW masuk ke pasar domestik tanpa melalui proses pemeriksaan fisik yang sah. “Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi dokumen dakwaan…

13 Apr

Skandal Pemerasan Bupati Tulungagung Ganggu Stabilitas Birokrasi dan Investasi

Maulana IshaqDaerahJawa Timur, Korupsi, KPK

garudaglobal.net — Kasus korupsi kembali mengguncang iklim pemerintahan daerah setelah KPK menahan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atas dugaan pemerasan terhadap 16 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam operasi yang digelar Jumat, 10 April 2026, penyidik mengidentifikasi target pungutan liar sebesar Rp 5 miliar, di mana Rp 2,7 miliar di antaranya terkonfirmasi telah berpindah tangan kepada tersangka. Tindakan ini menciptakan preseden buruk bagi tata kelola manajerial daerah, mengingat posisi strategis kepala dinas dieksploitasi untuk memenuhi kewajiban finansial pribadi sang kepala daerah. Distorsi Anggaran dan Risiko Operasional Vendor Modus operandi yang dijalankan melibatkan manipulasi anggaran belanja daerah melalui pergeseran dana di…

11 Apr

KPK Amankan Bupati Tulungagung dalam OTT Ke-10 Sepanjang 2026

Maulana IshaqDaerahKorupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan intervensi yudisial melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat malam, 10 April 2026. Operasi strategis ini mengamankan 16 individu, termasuk jajaran elit birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko korupsi di tingkat daerah. Langkah represif tersebut tercatat sebagai OTT ke-10 sepanjang tahun 2026, yang mengindikasikan tingginya intensitas pengawasan lembaga antirasuah terhadap aliran dana publik di daerah. KPK saat ini fokus melakukan validasi bukti dan sinkronisasi keterangan para saksi guna menentukan konstruksi hukum final dalam kurun waktu 1x24 jam. Audit Kepatuhan dan Penindakan Birokrasi Tim…

04 Apr

Skandal Bea Cukai: KPK Periksa Aliran Dana Cukai Sektor Rokok

HariNasionalBea Cukai, Cukai Rokok, Korupsi, KPK

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas investigasi korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ke sektor cukai tembakau dengan memanggil CEO Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo, pada Kamis, 2 April 2026. Langkah ini diambil guna memetakan risiko sistemik dari manipulasi instrumen fiskal yang diduga melibatkan konsorsium pengusaha dan oknum regulator. Meskipun Muhammad Suryo mangkir dari panggilan pemeriksaan perdana tersebut, penyidik tetap memproses data transaksi keuangan dan dokumen operasional dari tujuh tersangka yang telah ditahan. Fokus utama penyelidikan adalah pada "rule set" pengawasan impor yang sengaja dimodifikasi untuk menurunkan standar pemeriksaan fisik (jalur merah) menjadi jalur hijau yang…

25 Mar

KPK Cabut Status Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Haji

HariNasionalKemenag, Korupsi, Korupsi Kuota Haji, KPK

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah hukum agresif dengan membatalkan status tahanan rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan pencabutan hak istimewa tersebut efektif berlaku sejak Selasa, 24 Maret 2026, yang memaksa Yaqut kembali menghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran pemeriksaan intensif terkait skandal penyimpangan kuota haji yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. "Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," tegas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta pada Selasa, 24 Maret 2026. Penahanan kembali ini mengakhiri masa tahanan rumah yang hanya berlangsung selama lima…

16 Mar

Skema Operasional Rizky Fisa Abadi: Membedah Jalur Cepat Korupsi Kuota Haji

HariNasionalGus Yaqut, Korupsi, Korupsi Kuota Haji, KPK

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membedah peran rizky fisa abadi dalam pusaran skandal korupsi kuota haji tambahan yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Rizky, yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Perizinan Haji Khusus, diidentifikasi sebagai operator lapangan yang menyinergikan kebijakan pusat dengan eksekusi di level biro perjalanan. Dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini telah menyebabkan kerugian negara yang fantastis sebesar Rp622 miliar. Nama Rizky Fisa mencuat karena perannya dalam menetapkan daftar 54 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan hak istimewa untuk memberangkatkan jemaah tanpa melalui sistem antrean reguler yang semestinya. Mekanisme Jalur…

15 Mar

Krisis Kepemimpinan Rejang Lebong Usai OTT, Hendri Praja Ditunjuk Plt

Maulana IshaqDaerahBengkulu, Korupsi, KPK, OTT, Rejang Lebong

garudaglobal.net - Krisis Rejang Lebong mencuat setelah bupati nonaktif Muhammad Fikri Thobari ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah situasi tersebut, Wakil Bupati Hendri Praja ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan. Penunjukan itu disampaikan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyerahkan langsung surat pelaksanaan tugas kepada Hendri Praja dalam pertemuan resmi di ruang rapat Bupati Rejang Lebong pada Sabtu (14/3/2026). Langkah administratif ini menjadi respons cepat pemerintah dalam menghadapi krisis kepemimpinan daerah. Dengan penunjukan pelaksana tugas, pemerintah…

14 Mar

Skandal Kuota Haji: KPK Tahan Yaqut Terkait Kerugian Rp622 Miliar

HariNasionalKorupsi, Korupsi Kuota Haji, KPK

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah proaktif dengan menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (12/3/2026). Penahanan ini berkaitan erat dengan dugaan korupsi pengelolaan tambahan kuota haji tahun 2023–2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp622 miliar berdasarkan audit resmi BPK RI. Langkah ini mencerminkan komitmen penegakan hukum terhadap efisiensi anggaran dan akuntabilitas publik di sektor layanan jasa keagamaan. Berkas penyidikan menyoroti adanya malapraktik administratif yang berdampak pada distorsi pasar penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia. Efek Domino Penyimpangan Distribusi Kuota Penyidikan internal KPK mengidentifikasi adanya perubahan struktur alokasi 20.000 kuota tambahan secara sepihak. Kebijakan yang…

10 Mar

Aset Bupati Rejang Lebong Fikri Rp19,5 Miliar Disorot

Maulana IshaqDaerahBengkulu, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net - Nama Muhammad Fikri Thobari kembali menjadi perhatian setelah Bupati Rejang Lebong itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkulu. Di tengah proses pemeriksaan yang berjalan, laporan kekayaan Muhammad Fikri Thobari dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ikut menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada KPK pada 19 Agustus 2024, Muhammad Fikri Thobari melaporkan total kekayaan sebesar Rp 19.530.683.491. Laporan tersebut menggambarkan komposisi aset yang dimiliki kepala daerah itu dalam beberapa kategori kekayaan. Data LHKPN mencatat bahwa aset Muhammad Fikri Thobari tersebar dalam bentuk properti, kendaraan, kas, serta beberapa komponen harta lainnya. Dominasi…