Aktivis HAM Arsip - Garuda Global

08 Jul

Krisis Kemanusiaan Papua Rugikan Stabilitas Nasional, Ekonomi Regional Terpuruk

HariNasionalAktivis HAM, BAIS TNI, Papua, Pengungsi, POLRI

garudaglobal.net — Kementerian Hak Asasi Manusia mencatat gelombang pengungsian internal di Papua menembus angka 122.000 jiwa akibat konflik bersenjata berkepanjangan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi daerah. Krisis kemanusiaan berskala besar ini mengancam iklim investasi dan produktivitas sektor domestik di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Otoritas terkait mendesak restrukturisasi pola operasi keamanan demi memitigasi kerugian sosial-ekonomi yang semakin membengkak bagi negara. “Jadi kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi,” kata WamenHAM Mugiyanto di kantor KemenHAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Sinergi Antarkementerian Jadi Kunci Penyelamatan Sektor Logistik Pemerintah segera mengagendakan pertemuan lintas sektor untuk merancang penanganan logistik dan pemulihan kesejahteraan…

Skandal Air Keras: Oknum Intelijen BAIS Hadapi Pengadilan Militer

HariNasionalAktivis, Aktivis HAM, Andrie Yunus, KontraS

garudaglobal.net — Komunitas hukum internasional menyoroti pelimpahan berkas perkara empat personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta terkait serangan sistematis terhadap aktivis HAM Andrie Yunus. Terdakwa yang terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, termasuk Kapten NDP, akan menjalani sidang perdana pada 29 April 2026. Mereka didakwa atas penyiraman air keras yang mengakibatkan luka bakar serius pada tubuh korban saat melintas di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Risiko Reputasi dan Integritas Institusi Intelijen Keterlibatan anggota unit intelijen dalam kekerasan fisik terhadap warga sipil menciptakan risiko reputasi besar bagi profesionalisme militer Indonesia. Modus operandi yang terencana, mulai dari…

Kabais TNI Mundur, Sinyal Tegas Pertanggungjawaban Komando Militer

HariNasionalAktivis HAM, KontraS, Panglima TNI, Penyiraman Air Keras

garudaglobal.net — Krisis kepemimpinan di intelijen militer mencapai puncaknya setelah Letjen TNI Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI pada 25 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral korporasi militer atas keterlibatan empat perwira dan bintara dalam aksi kekerasan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, dalam pernyataan resminya pada 26 Maret 2026, menegaskan bahwa institusi tidak akan memberikan toleransi bagi pelanggar hukum. “Sebagai pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kepala BAIS,” ujar Mayjen Aulia, menekankan komitmen terhadap pembersihan internal organisasi. Implikasi Hukum bagi Perwira Menengah BAIS Puspom TNI telah…