garudaglobal.net — Kementerian Hak Asasi Manusia mencatat gelombang pengungsian internal di Papua menembus angka 122.000 jiwa akibat konflik bersenjata berkepanjangan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi daerah.
Krisis kemanusiaan berskala besar ini mengancam iklim investasi dan produktivitas sektor domestik di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Otoritas terkait mendesak restrukturisasi pola operasi keamanan demi memitigasi kerugian sosial-ekonomi yang semakin membengkak bagi negara.
“Jadi kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi,” kata WamenHAM Mugiyanto di kantor KemenHAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Sinergi Antarkementerian Jadi Kunci Penyelamatan Sektor Logistik
Pemerintah segera mengagendakan pertemuan lintas sektor untuk merancang penanganan logistik dan pemulihan kesejahteraan bagi ratusan ribu pengungsi.
Krisis yang tidak termitigasi dengan baik berisiko menciptakan instabilitas jangka panjang yang merusak rantai pasok komoditas lokal.
“Ada banyak pengungsi di sana, dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan, melibatkan kementerian/lembaga terkait ya,” ujar Mugiyanto, Selasa (7/7/2026).
TNI Berkomitmen Batasi Risiko Operasional dan Jaga Regulasi
Kababibkum TNI Laksda TNI Farid Ma’ruf menyatakan kesiapan aparat dalam mematuhi koridor hukum dan menjaga kondusivitas iklim operasional.
Pihak militer mengimbau koordinasi terpadu guna mencegah disinformasi yang dapat memperburuk sentimen publik dan stabilitas nasional.
Pemulihan keamanan yang berbasis pada kepatuhan regulasi internasional menjadi instrumen penting untuk mengembalikan fungsi ekonomi Papua. ***
