GarudaGlobal.net - Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sudah menghadapi serangan melalui ruang digital, termasuk serangan siber, disinformasi, dan berita bohong. Peringatan itu disampaikan saat upacara HUT Ke-81 TNI di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).
Prabowo menyampaikan peringatan tersebut di hadapan ribuan prajurit TNI ketika membahas ancaman keamanan yang menurutnya tidak selalu hadir dalam bentuk perang terbuka. Pernyataan itu muncul ketika BSSN mencatat miliaran anomali trafik internet di Indonesia.
Serangan Siber Sudah Menyasar Indonesia
Prabowo mengatakan perkembangan teknologi membuat bentuk ancaman terhadap negara ikut berubah. Menurut dia, Indonesia dapat diserang melalui ruang siber sekaligus melalui penyebaran disinformasi dan berita bohong yang berpotensi memicu perpecahan.
"Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh," kata Prabowo.
Presiden menggambarkan situasi global sebagai kondisi yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Ia menilai tidak ada kepastian mengenai kapan ancaman terhadap Indonesia dapat berubah menjadi konflik yang lebih nyata.
Karena itu, Prabowo meminta TNI terus menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk ancaman. Ia menekankan pentingnya pembelajaran dan latihan agar kemampuan prajurit tidak tertinggal dari perubahan teknologi.
Data BSSN Menunjukkan Skala Ancaman Digital
Peringatan mengenai serangan siber tersebut memiliki konteks pada data Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sepanjang 2025, BSSN mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet di Indonesia.
Angka tersebut jika dirata-ratakan setara dengan sekitar 182 potensi serangan siber setiap detik. Data itu disampaikan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas di Semarang pada 6 Agustus 2026.
Namun, anomali trafik tidak otomatis berarti serangan siber yang berhasil. Slamet menjelaskan bahwa anomali merupakan aktivitas yang menyimpang atau mencurigakan, tetapi setiap anomali tetap memiliki potensi berkembang menjadi serangan.
Ancaman tersebut juga masih terlihat pada 2026. BSSN mencatat 1,52 miliar serangan siber dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026, dengan perangkat lunak jahat menjadi salah satu bentuk serangan yang dominan.
TNI Diminta Menguasai Teknologi
Data tersebut memberi gambaran mengapa pertahanan digital tidak dapat dipisahkan dari kesiapsiagaan keamanan nasional. Serangan siber dapat berlangsung tanpa pengerahan pasukan secara fisik, sementara dampaknya dapat menyentuh sistem dan aktivitas yang bergantung pada teknologi.
Prabowo meminta TNI berkembang menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Penguasaan teknologi menjadi bagian dari tuntutan tersebut karena karakter ancaman terus berubah.
Ia juga menekankan bahwa masa damai merupakan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Kesiapsiagaan, menurut Prabowo, tidak seharusnya menunggu sampai perang terbuka terjadi.
Dari sisi organisasi, TNI telah memiliki Satuan Siber atau Satsiber di masing-masing matra. Wacana pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat sempat muncul pada 2024, tetapi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan TNI tidak perlu membentuk matra baru karena satuan siber sudah tersedia dalam struktur TNI.
Bagi pertahanan Indonesia, persoalannya bukan sekadar seberapa banyak anomali atau serangan yang tercatat. Tantangan yang lebih besar adalah kemampuan mendeteksi ancaman sejak awal, melindungi sistem penting, merespons insiden, dan mencegah gangguan digital berkembang menjadi masalah keamanan yang lebih luas.
Pesan serupa disampaikan BSSN kepada sektor perbankan. Slamet mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak seharusnya baru muncul setelah sebuah serangan terjadi.
"Jangan muncul kepedulian setelah terjadi serangan," kata Slamet.
Pernyataan Prabowo dan data BSSN memperlihatkan bahwa serangan siber kini ditempatkan sebagai bagian dari spektrum ancaman keamanan Indonesia. Bagi TNI, tantangannya adalah memastikan kemampuan personel, teknologi, dan organisasi mampu mengikuti perubahan medan konflik yang semakin bergeser ke ruang digital.
