GarudaGlobal.net - Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Arahan itu menempatkan Syahganda pada tantangan baru: membuat Bakom tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mampu menangkap kritik dan meneruskannya kepada pemerintah.
Prabowo menyampaikan arahan tersebut saat bertemu Syahganda dan Fadli di kediamannya pada Minggu (4/10/2026) sore. Pertemuan itu dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Syahganda Nainggolan Membawa Ekspektasi Baru untuk Bakom Pemerintah
Menurut Sekretariat Kabinet, Prabowo meminta Bakom memperkuat penyampaian program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Pemerintah juga diminta menjelaskan arah serta pemikiran di balik kebijakan, bukan sekadar mengabarkan apa yang telah dikerjakan.
Arahan tersebut memperluas beban kerja komunikasi pemerintah. Informasi kebijakan tetap penting, tetapi komunikasi yang efektif juga membutuhkan kemampuan mendengar ketika masyarakat mempertanyakan atau mengkritik kebijakan.
Prabowo secara khusus meminta Bakom menampung masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian serta lembaga terkait, termasuk kepada Presiden. Fungsi tersebut membuat komunikasi pemerintah memiliki dimensi umpan balik, bukan hanya penyampaian pesan dari atas ke bawah.
Posisi Syahganda menjadi penting karena latar belakangnya sebagai aktivis membuat pengalaman menyampaikan pandangan kritis menjadi salah satu konteks yang melekat pada kepemimpinannya. Tantangannya bukan sekadar berbicara kepada publik, melainkan membangun mekanisme agar suara publik benar-benar masuk ke proses pemerintahan.
Bakom Pemerintah Tak Cukup Hanya Mengelola Komunikasi
Naskah tersebut menempatkan Bakom pemerintah sebagai semacam radar pemerintahan. Gagasannya sederhana: lembaga komunikasi tidak hanya mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan, tetapi juga mampu mengenali persoalan sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak saluran untuk menerima aspirasi, mulai dari SP4N-LAPOR!, Ombudsman, pusat pengaduan kementerian, pemerintah daerah, media massa, media sosial, survei, hingga forum konsultasi publik. Persoalannya bukan semata-mata kekurangan kanal, tetapi bagaimana berbagai informasi tersebut diolah menjadi dasar tindakan.
Naskah mencatat Ombudsman menerima lebih dari 23.000 pengaduan masyarakat sepanjang 2025. Angka tersebut memperlihatkan besarnya volume persoalan yang masuk melalui mekanisme pengaduan dan membuka peluang bagi pemerintah untuk membaca pola masalah pelayanan publik secara lebih sistematis.
Di titik ini, teknologi kecerdasan buatan dapat membantu mengelompokkan keluhan, menemukan pola berulang, serta membaca perubahan percakapan digital. Namun, data digital tidak cukup karena persoalan yang paling penting belum tentu menjadi isu yang paling viral.
Keluhan petani di daerah terpencil, persoalan akses penyandang disabilitas, atau kesulitan nelayan memperoleh bahan bakar bisa memiliki dampak nyata tanpa menghasilkan percakapan besar di media sosial. Karena itu, sistem komunikasi pemerintah tetap membutuhkan jaringan manusia di daerah, termasuk pemerintah lokal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas profesi, dan wartawan lokal.
Model tersebut juga membutuhkan verifikasi sebelum pemerintah merespons suatu isu. Keluhan mengenai harga pangan, misalnya, perlu dibandingkan dengan data stok, distribusi, harga antardaerah, laporan pedagang, dan kondisi konsumen agar respons pemerintah tidak hanya mengikuti isu yang sedang ramai.
Hal serupa berlaku pada layanan kesehatan dan pendidikan. Keluhan mengenai rumah sakit, pungutan, kerusakan sekolah, atau distribusi guru perlu diuji dengan kondisi lapangan sehingga komunikasi pemerintah bertumpu pada fakta, bukan sekadar intensitas percakapan publik.
Ukuran Keberhasilan Syahganda Bukan Sekadar Jangkauan Pesan
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap persoalan yang sudah teridentifikasi memiliki jalur penyelesaian yang jelas. Isu dengan risiko tinggi perlu ditangani lebih cepat, sementara kementerian atau lembaga terkait harus memiliki tanggung jawab dan batas waktu yang terukur.
Bakom tidak perlu mengambil alih pekerjaan teknis kementerian dan lembaga. Perannya lebih strategis: memastikan informasi mengenai persoalan publik sampai kepada institusi yang berwenang dan perkembangan penanganannya dapat dikomunikasikan secara konsisten.
Pemerintah juga tidak harus menunggu persoalan selesai sebelum memberikan informasi. Ketika masalah muncul, masyarakat setidaknya perlu mengetahui bahwa laporan telah diterima, proses verifikasi sedang berjalan, instansi yang menangani sudah ditentukan, serta kapan pembaruan berikutnya akan disampaikan.
Pola tersebut dapat mengubah ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah. Banyaknya pemberitaan positif atau tingginya jangkauan konten bukan satu-satunya indikator jika fungsi komunikasi juga dimaksudkan untuk menyerap persoalan publik.
Komitmen Syahganda untuk membangun dialog dua arah, memanfaatkan kecerdasan buatan, dan menjadikan komunikasi sebagai alat persatuan nasional karena itu menghadapi ujian pada tahap pelaksanaan. Gagasan tersebut harus diterjemahkan menjadi pola kerja lintas kementerian dan lembaga yang dapat diukur dari kecepatan mendeteksi masalah, respons pemerintah, serta perubahan yang dihasilkan.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan perlunya komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Arahan itu menjadi mandat awal bagi Syahganda dan Fadli untuk membangun pola komunikasi yang bukan hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga memastikan suara masyarakat kembali masuk ke pemerintah.
