Hari

208 Posts
Dua Pleno PBNU Terselenggara, Stabilitas Organisasi Dipertaruhkan

Dua Pleno PBNU Terselenggara, Stabilitas Organisasi Dipertaruhkan

GarudaGlobal.net — PBNU menghadapi ketidakpastian kepemimpinan ketika Syuriyah dan kubu Gus Yahya menggelar dua pleno terpisah pada 9–11 Desember 2025. Konflik ini menyeret isu legitimasi dan tata kelola organisasi, dengan implikasi langsung pada stabilitas kelembagaan. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda mencakup penyampaian hasil rapat harian serta penetapan Penjabat Ketua Umum. Ketua PBNU Mohammad Mukri menyebut forum menghadirkan berbagai unsur struktural. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya pada 9/12/2025. Banom Soroti Risiko Tata Kelola Tujuh pimpinan banom pusat…
Read More
Kiai Said Serukan PBNU Hentikan Keterlibatan Bisnis Berisiko dan Pulihkan Fokus Organisasi

Kiai Said Serukan PBNU Hentikan Keterlibatan Bisnis Berisiko dan Pulihkan Fokus Organisasi

GarudaGlobal.net — KH Said Aqil Siroj menyampaikan evaluasi tajam terkait keterlibatan PBNU dalam konsesi tambang, menyebut keputusan itu memicu konflik internal dan menimbulkan risiko reputasi. Berbicara di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), ia menekankan bahwa organisasi harus mengutamakan mandat inti: pendidikan, dakwah, dan pelayanan publik. “Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan. Kalau sebuah urusan lebih banyak mudarat, tinggalkan,” kata Kiai Said. Risiko Tata Kelola dan Reputasi Menurutnya, konsesi yang awalnya dianggap peluang justru menimbulkan perdebatan tata kelola dan memperlebar polarisasi. Dalam forum yang dihadiri Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, ia mengusulkan konsesi dikembalikan kepada pemerintah. “Melihat situasi terakhir,…
Read More
Kemendikdasmen Salurkan Rp21,1 Miliar untuk Stabilkan Layanan Pendidikan

Kemendikdasmen Salurkan Rp21,1 Miliar untuk Stabilkan Layanan Pendidikan

GarudaGlobal.net — Kemendikdasmen menggelontorkan Rp21,1 miliar sebagai dana tanggap darurat untuk memulihkan sektor pendidikan yang terpukul banjir dan longsor sejak 25 November. Dalam Raker Komisi X DPR RI, Senin (8/12/2025), Menteri Abdul Mu’ti memaparkan bahwa 2.798 satuan pendidikan mengalami kerusakan, berdampak pada 208 ribu siswa dan 19 ribu guru. “Kami bergerak sejak hari pertama,” tegas Mu’ti, menyebut tiga prioritas pemulihan: ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dan dukungan psikososial. Alokasi Anggaran dan Arah Kebijakan Sumbar menerima Rp5,7 miliar plus Rp293 juta santunan. Aceh memperoleh Rp560 juta, Sumut mendapatkan Rp220 juta. Pengiriman tenda kelas dan logistik dasar diperbanyak untuk memastikan layanan pendidikan…
Read More
FGSNI Soroti Prioritas Pemerintah Buka 32.000 P3K BGN

FGSNI Soroti Prioritas Pemerintah Buka 32.000 P3K BGN

GarudaGlobal.net — Pemerintah menghadapi sorotan setelah membuka rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN). Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menilai keputusan itu tidak selaras dengan kebutuhan sektor pendidikan yang masih menunggu akses seleksi P3K. Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai langkah pemerintah tidak memenuhi standar urgensi kebijakan publik. “BGN baru berdiri, tetapi langsung mendapat fasilitas pengangkatan P3K. Apa urgensinya?” katanya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Inkoherensi Alasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan Agus menyoroti inkonsistensi pemerintah. “Untuk guru swasta, jawabannya selalu anggaran terbatas. Tapi rekrutmen BGN langsung bergerak,” ujarnya. FGSNI menyebut akan mengoordinasikan organisasi…
Read More
Prabowo Umumkan Debt Relief KUR dan Satgas Infrastruktur untuk Aceh

Prabowo Umumkan Debt Relief KUR dan Satgas Infrastruktur untuk Aceh

GarudaGlobal.net — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan debt relief bagi petani Aceh dengan penghapusan atau relaksasi utang KUR setelah banjir bandang dan longsor ditetapkan sebagai force majeure. Pernyataan itu disampaikan saat inspeksi Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Minggu (7/12/2025). “Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian,” ujar Prabowo dalam briefing di Jakarta. Restorasi Lahan dan Stabilitas Supply Chain Pemerintah memastikan rehabilitasi sawah dan irigasi yang rusak. Prabowo menjelaskan bahwa pasokan pangan akan dikirim hingga pemulihan selesai, sebagai langkah menjaga supply chain keamanan pangan di wilayah terdampak. Task Force untuk Mempercepat Perbaikan Jembatan Prabowo menunjuk KSAD sebagai Komandan Satgas…
Read More
Banjir Sumatera: 883 Korban Tewas, Pemerintah Intensifkan Operasi Nasional

Banjir Sumatera: 883 Korban Tewas, Pemerintah Intensifkan Operasi Nasional

GarudaGlobal.net — BNPB mencatat 883 kematian, 520 warga hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Sabtu (6/12/2025). Angka ini mencerminkan skala kerusakan besar terhadap populasi, aset publik, dan stabilitas infrastruktur. Di Aceh, korban meninggal mencapai 325 orang. Sumut menyumbang 311 korban, dan Sumbar 200. Jutaan warga terdampak, sementara kerusakan rumah, jembatan, serta fasilitas dasar menimbulkan tekanan berat terhadap layanan publik dan rantai logistik regional. Pemerintah Aktifkan Kekuatan Nasional Pemerintah pusat mengaktifkan seluruh instrumen negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan evakuasi, perbaikan akses, serta…
Read More
KPK Didesak Umumkan Tersangka Kasus Haji, Sorotan Mengarah pada Lonjakan Kuota 8.400

KPK Didesak Umumkan Tersangka Kasus Haji, Sorotan Mengarah pada Lonjakan Kuota 8.400

GarudaGlobal.net — Pernyataan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Kamis (4/12/2025), memperkuat tuntutan agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Ia menyebut konstruksi unsur pidana sudah terpenuhi dan kelambanan KPK tidak lazim. “KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” ujarnya. Kritik itu mempertegas ekspektasi pasar politik: transparansi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Risiko Kepentingan dan Pencegahan Mobilitas KPK memastikan tiga nama dicegah ke luar negeri untuk menjaga efektivitas penyidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pencegahan mencakup pejabat Kemenag dan pelaku swasta. “KPK melakukan cegah luar negeri kepada…
Read More
Deforestasi Kalimantan–Papua Naik: Risiko Banjir Besar Indonesia Menguat

Deforestasi Kalimantan–Papua Naik: Risiko Banjir Besar Indonesia Menguat

GarudaGlobal.net — Lonjakan deforestasi di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi menempatkan Indonesia pada risiko bencana hidrometeorologi berskala besar. Banjir bandang Sumatera 2025—yang menewaskan 744 orang dan menyebabkan lebih dari 1,1 juta pengungsi—menjadi preseden kuat atas kegagalan menjaga hulu DAS. Data Auriga Nusantara dan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan deforestasi nasional melonjak menjadi 257.384 hektare pada 2023. Kalimantan memimpin kehilangan hutan terbesar. Papua mencatat degradasi jangka panjang, sementara Sulawesi mengalami deforestasi puluhan ribu hektare dalam empat tahun. Tekanan struktural pada ekosistem Kalimantan kehilangan hutan akibat ekspansi sawit, tambang, dan proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk biomassa PLTU. Papua terdampak aktivitas HPH, sawit,…
Read More
Tokoh Ormas Tekan Evaluasi WIUP, Soroti Risiko Tata Kelola dan Ekologi NU–Muhammadiyah

Tokoh Ormas Tekan Evaluasi WIUP, Soroti Risiko Tata Kelola dan Ekologi NU–Muhammadiyah

GarudaGlobal.net — Gelombang desakan agar NU dan Muhammadiyah mengevaluasi konsesi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menguat setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dua tokoh ormas Islam, Din Syamsuddin dan Savic Ali, menilai konsesi tambang menghadirkan risiko tata kelola yang tinggi serta potensi kerusakan lingkungan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Din Syamsudin Ingatkan Risiko Tata Kelola Dalam pernyataan Senin (1/12/2025), Din meminta Muhammadiyah mempertimbangkan pengembalian WIUP. “Saya sejak awal menyarankan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh buaian Rezim Presiden Jokowi,” katanya. Din menekankan bahwa pengelolaan tambang membutuhkan kapasitas bisnis, mitigasi risiko, dan akuntabilitas…
Read More
Pemerintah Aktifkan Dukungan Nasional, Infrastruktur Vital Dipulihkan

Pemerintah Aktifkan Dukungan Nasional, Infrastruktur Vital Dipulihkan

GarudaGlobal.net — Pemerintah pusat mengonsolidasikan seluruh sumber daya untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberi mandat untuk memastikan logistik, pendanaan, dan koordinasi berjalan tanpa hambatan. Ia menyampaikan hal itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/13). “Seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk penanganan,” kata Prasetyo. Ia memastikan ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi BBM di daerah terdampak. Pendistribusian udara diterapkan di wilayah yang terisolasi. Stabilitas Anggaran Diutamakan Prasetyo menuturkan dana siap pakai pemerintah mencapai lebih dari Rp500 miliar. Presiden memberi instruksi untuk melakukan penambahan bila…
Read More