Korupsi Arsip - Laman 4 dari 6

10 Mar

Aset Bupati Rejang Lebong Fikri Rp19,5 Miliar Disorot

Maulana IshaqDaerahBengkulu, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net - Nama Muhammad Fikri Thobari kembali menjadi perhatian setelah Bupati Rejang Lebong itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bengkulu. Di tengah proses pemeriksaan yang berjalan, laporan kekayaan Muhammad Fikri Thobari dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ikut menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada KPK pada 19 Agustus 2024, Muhammad Fikri Thobari melaporkan total kekayaan sebesar Rp 19.530.683.491. Laporan tersebut menggambarkan komposisi aset yang dimiliki kepala daerah itu dalam beberapa kategori kekayaan. Data LHKPN mencatat bahwa aset Muhammad Fikri Thobari tersebar dalam bentuk properti, kendaraan, kas, serta beberapa komponen harta lainnya. Dominasi…

03 Mar

KPK Amankan Bupati Pekalongan: Risiko Investasi dan Tata Kelola Daerah

Maulana IshaqDaerahBupati, Korupsi, KPK, OTT, Pekalongan

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan strategis dengan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 3 Maret 2026. Penangkapan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ini merupakan kelanjutan dari komitmen lembaga antirasuah dalam memitigasi risiko korupsi di tingkat kepala daerah. Fadia, yang kini menjabat untuk periode kedua, diamankan oleh tim penyidik dan langsung dipindahkan ke Jakarta guna menjalani proses pemeriksaan administratif dan hukum lebih lanjut. Dari perspektif tata kelola, kasus ini menambah daftar panjang instabilitas kepemimpinan daerah yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor lokal. Fadia memiliki rekam jejak karier yang unik, bertransformasi dari…

28 Feb

KPK Amankan Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi

HariNasionalBea Cukai, Kemenkeu, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap BBP, Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terkait skandal korupsi importasi pada Jumat (27/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan institusi strategis negara demi menjamin kepastian hukum di sektor perdagangan internasional. BBP kini mendekam di Rutan Cabang Gedung Merah Putih untuk masa penyidikan 20 hari. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan pengembangan dari operasi sebelumnya yang telah menjaring enam tersangka. Tersangka BBP ditangkap di Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur pada Kamis (26/2/2026) melalui operasi yang didukung penuh oleh Itjen Kemenkeu. Kasus ini menyoroti kerentanan sektor…

27 Feb

Skandal Pertamina: Kerry Riza Divonis 15 Tahun dan Denda Rp 2,9 Triliun

Hari0 CommentsNasionalJakarta Pertamina Enduro, Korupsi, Riza Chalid

garudaglobal.net — Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Muhamad Kerry Adrianto Riza, pelaku utama di balik skandal korupsi penyewaan terminal BBM dan kapal PT Pertamina Persero. Dalam sidang putusan pada Jumat (27/2/2026), hakim menetapkan denda uang pengganti sebesar Rp 2,9 triliun sebagai konsekuensi atas kerugian negara yang masif. Status terdakwa sebagai Anak Riza Chalid menjadi sorotan tajam setelah fakta persidangan mengungkap adanya intervensi dalam kebijakan investasi Pertamina. Putusan ini mengirimkan pesan kuat kepada pasar dan pelaku industri energi bahwa kepatuhan terhadap regulasi lelang dan transparansi investasi bersifat absolut. Kewajiban Pengembalian Aset Rp 2,9 Triliun Hakim menilai investasi…

25 Feb

Margin Laba PT Supertone dalam Skandal Pengadaan Chromebook

HariNasionalChromebook, E-Katalog, Korupsi, Laptop, Nadiem Makarim

garudaglobal.net — Isu efisiensi fiskal dalam pengadaan publik kembali menjadi sorotan dunia bisnis internasional menyusul kesaksian Direktur Utama PT Supertone, Tedjokusumo Raymond, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (24/2/2026). Dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, terungkap adanya kesenjangan signifikan antara struktur biaya produksi perusahaan dengan harga yang dipatok dalam sistem e-katalog nasional yang berujung pada investigasi kerugian negara. Tedjo merinci bahwa Harga Pokok Produksi (HPP) untuk unit Chromebook miliknya pada tahun 2021 dipatok sebesar Rp 2,9 juta, belum mencakup biaya Chrome Device Management (CDM). Secara mengejutkan, harga yang didaftarkan ke pemerintah melalui instrumen LKPP mencapai Rp 6.490.000 per…

09 Feb

PT Blueray dalam Skandal Impor: KPK Tahan John Field

HariNasionalBea Cukai, Impor, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net - Penahanan John Field oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi titik krusial dalam skandal impor yang menyeret PT Blueray. Peristiwa ini bukan sekadar perkara pidana individual, melainkan cerminan risiko serius yang dihadapi korporasi ketika tata kelola bisnis bersinggungan dengan praktik suap dalam sistem kepabeanan. Dari perspektif bisnis, kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran etika dan hukum dapat berdampak langsung pada keberlanjutan perusahaan, reputasi pasar, serta kepercayaan mitra. Penahanan dan Dampaknya terhadap Korporasi John Field, yang dikenal sebagai pengendali utama PT Blueray, ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan jalur impor. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan, sekaligus memastikan…

05 Feb

OTT KPK di Bea Cukai Soroti Risiko Korupsi pada Jalur Perdagangan

HariNasionalBea Cukai, Kepabeanan, Korupsi, KPK, OTT

garudaglobal.net – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyoroti kembali kerentanan sektor perdagangan lintas negara. Operasi yang digelar pada Rabu (4/2/2026) tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas impor yang melibatkan pihak swasta dan oknum aparat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Rizal. Penyidik turut menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah serta logam mulia seberat sekitar 3 kilogram sebagai bagian dari barang bukti awal. Importasi dan Nilai Ekonomi yang Diperebutkan Perdagangan internasional memiliki nilai ekonomi yang…

02 Feb

Skandal Rp 285 T Pertamina: Riza Chalid Jadi Buron Utama

HariNasionalBuronan, Korupsi, Pertamina, Riza Chalid

garudaglobal.net - Kejaksaan Agung membongkar skandal mega korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Mohamad riza chalid ditetapkan sebagai salah satu tersangka kunci dari total 18 orang yang terseret dalam pusaran kasus penyewaan terminal BBM tersebut. Daftar 18 Tersangka Korupsi Pertamina Kasus besar ini menyeret nama-nama petinggi di jajaran anak usaha Pertamina hingga pihak swasta kelas kakap. Kejaksaan Agung hingga kini telah menetapkan total 18 orang sebagai tersangka dalam pusaran korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018–2023. Beberapa nama pejabat teras muncul ke permukaan dan mengejutkan publik karena jabatan strategis yang mereka…

20 Jan

Status Walikota Madiun: KPK Putuskan Nasib Maidi dalam 24 Jam

Maulana IshaqDaerahKorupsi, KPK, Madiun, OTT

GarudaGlobal.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah berpacu dengan waktu untuk menentukan status hukum Walikota Madiun Maidi setelah terjaring operasi tangkap tangan. Lembaga antirasuah memiliki batas waktu 24 jam guna menetapkan apakah sang kepala daerah resmi menjadi tersangka atau sekadar saksi. Batas Waktu 24 Jam Penentuan Status Hukum Walikota Madiun Sembilan orang yang diamankan dalam operasi senyap di Jawa Timur kini telah tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta. Tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan maraton guna menggali keterangan mendalam terkait dugaan suap fee proyek dan penyalahgunaan dana CSR. Walikota Madiun Maidi menjadi fokus utama dalam pemeriksaan ini mengingat posisinya sebagai…

11 Jan

KPK Bongkar Skema Suap Rp 23 Miliar, OTT KPP Madya Jakarta Utara

HariNasionalDJP, Korupsi, KPK, OTT

GarudaGlobal.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan dugaan suap pemeriksaan PBB PT WP di KPP Madya Jakarta Utara pada 9–10 Januari 2026. Skema “all in” senilai Rp 23 miliar terbongkar melalui kontrak fiktif, dan lima tersangka kini ditahan. Investigasi Pajak dan Permintaan Suap Kasus bermula saat PT WP melaporkan kewajiban PBB periode 2023 antara September–Desember 2025. Tim pemeriksa menemukan potensi kurang bayar Rp 75 juta. AGS selaku Kepala Seksi Waskon diduga meminta pembayaran “all in” Rp 23 miliar, termasuk Rp 8 miliar fee pribadi yang dibagi ke sejumlah pejabat pajak. PT WP menyanggupi Rp 4 miliar. SPHP akhirnya diterbitkan…