garudaglobal.net — Investor global kini tengah mengkaji ulang profil risiko kedaulatan Indonesia menyusul peringatan keras dari S&P Global Ratings mengenai potensi penurunan peringkat kredit dalam waktu dekat.
Lembaga pemeringkat tersebut mengidentifikasi meningkatnya tekanan fiskal, khususnya eskalasi biaya layanan utang, sebagai ancaman utama bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Analis kedaulatan S&P, Rain Yin, mencatat bahwa pembayaran bunga utang sangat mungkin melampaui ambang batas kritis 15% dari pendapatan pemerintah—sebuah metrik yang tetap tinggi secara konsisten pascapandemi.
“Jika tetap di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia,” ujar Yin dalam webinar kawasan Asia Pasifik, Jumat (27/2/2026).
Defisit Fiskal dan Kredibilitas Kebijakan
Pasar memantau ketat defisit anggaran Indonesia yang melebar ke angka 2,9% pada tahun lalu akibat pelemahan penerimaan negara. Perkembangan ini dipandang sebagai risiko penurunan yang signifikan bagi kesehatan fiskal nasional. Kekhawatiran meningkat atas keberlanjutan program belanja skala besar, seperti inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun, yang dinilai kurang memberikan nilai tambah ekonomi jangka panjang.
Melengkapi sentimen negatif tersebut, Moody’s Ratings telah mengubah prospek Indonesia menjadi negatif awal bulan ini, mengutip kekhawatiran tata kelola dan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perbedaan antara angka pertumbuhan resmi 5% dengan realitas pertumbuhan kredit yang hanya 7% kian mengikis kepercayaan investor terhadap integritas data ekonomi nasional.
Volatilitas Pasar dan Konsekuensi Makro
Bursa Efek Indonesia (BEI) bereaksi tajam terhadap komentar S&P pada perdagangan Jumat (27/2/2026). IHSG sempat terjun 0,81% pada pembukaan di level 8.168,86. Meski indeks berhasil pulih tipis di penutupan, sentimen pasar tetap cenderung bearish karena biaya dana (cost of fund) diprediksi akan naik, baik bagi pemerintah maupun sektor swasta.
Potensi penurunan peringkat kredit dipastikan akan memicu premi risiko yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menekan nilai tukar rupiah. Analis memperingatkan tanpa koreksi fiskal segera, rupiah dapat merosot ke level Rp 20.000 per dolar AS pada Juli mendatang, memicu inflasi tinggi dan ketidakstabilan sosial. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara janji politik atau ketahanan fiskal. ***
