garudaglobal.net — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai titik kritis setelah penutupan Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga 109,03 dolar AS per barel pada Kamis (02/04/2026).
Angka ini merepresentasikan kenaikan harian sebesar 7,78 persen, sekaligus menjadi level tertinggi dalam kurun waktu hampir empat tahun terakhir. Disrupsi pada jalur distribusi yang mengangkut 20 persen pasokan minyak global tersebut memaksa pelaku pasar melakukan aksi beli masif guna mengantisipasi kelangkaan suplai.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah akan mengandalkan instrumen APBN untuk menyerap guncangan harga internasional tersebut agar tidak mendistorsi pasar domestik.
“Negara akan hadir dengan menambah anggaran subsidi. Selisih kenaikan harga minyak dunia masih mampu ditanggung oleh APBN,” tegas Bahlil pada 2 April 2026.
Meskipun harga keekonomian meningkat drastis, otoritas terkait memutuskan untuk mempertahankan harga Pertalite pada Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi Rp 6.800 per liter. Langkah ini merupakan strategi proteksi terhadap Manufacturing PMI yang saat ini berada di level ekspansif 53,8 agar daya saing industri nasional tetap terjaga.
Analisis Transmisi Dampak terhadap Defisit Fiskal
Kenaikan harga minyak dunia ini memberikan tekanan ganda bagi Indonesia yang menyandang status net oil importer sejak 2003. Berdasarkan kalkulasi INDEF, setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga 400 juta dolar AS per tahun.
Kapasitas produksi minyak domestik yang berada di bawah 700.000 barel per hari memaksa Indonesia mengimpor sekitar 800.000 barel per hari untuk mencukupi konsumsi. Oleh karena itu, pelemahan nilai tukar rupiah dan volatilitas harga energi global menjadi risiko makroekonomi utama yang harus dimitigasi secara ketat oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Resiliensi Moneter dan Stabilitas Cadangan Devisa
Fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih didukung oleh cadangan devisa yang kuat sebesar 151,9 miliar dolar AS sebagai bantalan terhadap turbulensi pasar. Kondisi ini memberikan ruang manuver bagi otoritas moneter untuk melakukan intervensi jika tekanan terhadap neraca pembayaran semakin meningkat akibat beban impor energi.
Akademisi UGM, Dr. Muhammad Edhie Purnawan, menilai kredibilitas Indonesia sebagai middle power sangat krusial dalam menavigasi krisis energi ini.
“Cadangan devisa sebesar 151,9 miliar dolar AS berfungsi sebagai bantalan yang cukup kuat untuk menyerap turbulensi pasar.” ungkap Edhie dalam pernyataan tertulisnya pada 2 April 2026.
Pemerintah menjamin pasokan BBM Pertamina tetap terjaga dan meminta pelaku industri maupun masyarakat umum untuk menghindari tindakan spekulatif. Kepastian harga tetap hingga masa Lebaran 2026 diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal kedua di tengah ketidakpastian keamanan global yang masih tinggi. ***
