Padang, GarudaGlobal.net - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina, mendesak pemerintah memperkuat penanganan jangka panjang menyusul banjir bandang yang kembali melanda Kota Padang. Ia menilai respons darurat harus diikuti pembenahan kawasan hulu, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), infrastruktur pengendali banjir, dan sistem peringatan dini.
Pernyataan Nevi disampaikan pada Senin (12/10/2026), setelah banjir menerjang sejumlah kawasan di Padang akibat hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu (10/10/2026). Data BPBD yang diberitakan pada 11 Oktober mencatat 498 jiwa terdampak dan 120 rumah terendam.
Nevi menyampaikan keprihatinan terhadap warga yang harus menyelamatkan diri, mengkhawatirkan keselamatan keluarga, dan menghadapi kerusakan tempat tinggal. Menurutnya, bencana yang berulang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya membayangkan betapa beratnya perjuangan keluarga yang harus menyelamatkan diri, mengkhawatirkan keselamatan anak-anak, dan menghadapi kerusakan tempat tinggal. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan kepada seluruh masyarakat yang terdampak,” ungkap Nevi Zuairina.
Penanganan Banjir di Padang Perlu Terintegrasi
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup mengandalkan evakuasi dan bantuan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu menyusun langkah pencegahan yang saling terhubung, mulai dari pemulihan kawasan hulu hingga peningkatan kemampuan mendeteksi potensi banjir lebih awal.
Pengelolaan DAS menjadi salah satu aspek yang ia tekankan. Langkah ini perlu berjalan bersama pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan sistem peringatan dini agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ketika risiko meningkat.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan bersama. Kita membutuhkan sinergi yang nyata, perencanaan yang matang, serta komitmen berkelanjutan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegas anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Desakan itu muncul ketika pemerintah daerah masih menangani dampak banjir. Pemerintah Kota Padang melaporkan petugas BPBD telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga di kawasan Koto Tangah, termasuk kelompok rentan, setelah luapan Sungai Lubuk Minturun merendam permukiman.
Kebutuhan Dasar Warga Terdampak Harus Terpenuhi
Selain pencegahan, Nevi meminta agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dipastikan tersedia. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat pengungsian yang layak, serta perlindungan bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan rumah atau genangan yang merendam permukiman. Rasa aman warga, keberlangsungan pendidikan anak, dan mata pencaharian keluarga dapat ikut terganggu selama proses pemulihan.
“Jangan biarkan masyarakat menghadapi ketakutan yang sama setiap musim hujan. Negara harus hadir, masyarakat harus saling menguatkan, dan kita semua harus bergotong royong membangun Sumatera Barat yang lebih aman dan tangguh,” pungkas Nevi.
Hingga informasi yang tersedia dalam laporan tersebut, penyebab teknis banjir terbaru belum dijelaskan secara menyeluruh. Karena itu, penguatan mitigasi perlu didukung kajian kondisi sungai, kawasan hulu, tata ruang, dan infrastruktur agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan risiko di setiap wilayah.
