GarudaGlobal.net - Perjanjian Pertahanan Makkah mulai diterapkan setelah Turki dan Pakistan memutuskan mengerahkan personel dan kemampuan militer untuk membantu Arab Saudi menghadapi milisi Houthi di Yaman. Keputusan itu diambil dalam pertemuan darurat di Riyadh pada Senin (5/10/2026), dan langsung memunculkan kritik di Turki serta kekhawatiran soal posisi Pakistan terhadap Iran.
Perjanjian Pertahanan Makkah: Dari Tanda Tangan ke Tindakan
Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdogan, dan Shehbaz Sharif menandatangani pakta ini pada 7 Agustus 2026. Isinya tegas: serangan terhadap satu negara dianggap serangan terhadap ketiganya.
Sejak itu, Turki dan Pakistan belum ikut bertempur. Keduanya beralasan struktur komando dan operasional masih dikembangkan.
Pertemuan Riyadh mengubah keadaan. Menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan pimpinan militer tiga negara sepakat menerapkan komitmen itu secara nyata.
Dilema Turki: Parlemen dan NATO
Turki anggota NATO, sehingga keterlibatan militernya dapat membawa implikasi bagi seluruh aliansi itu. Ankara belum menjelaskan ruang lingkup pengerahan pasukannya.
Menteri Luar Negeri Hakan Fidan menyebut pertemuan Riyadh tidak hanya membahas opsi militer.
"Kami juga mendiskusikan apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui dialog," kata Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan.
Di dalam negeri, oposisi mempersoalkan prosedur. Konstitusi Turki umumnya mewajibkan perjanjian internasional disetujui Majelis Nasional Agung, tetapi persetujuan itu belum ada.
"Bagaimana mungkin perjanjian pertahanan bersama Makkah tersebut dapat berlaku dan dijalankan tanpa terlebih dahulu diajukan kepada parlemen Turki untuk mendapatkan persetujuan?" ujar anggota parlemen Turki dari Yeni Parti, Namik Tan.
Tan juga mantan duta besar Turki untuk Israel dan Amerika Serikat.
Dari sisi keamanan, laksamana purnawirawan Yani Bagcioglu mengingatkan ancaman langsung.
"Kita tidak boleh mengabaikan risiko bahwa pasukan Turki dan kapal-kapal komersial yang terkait dengan Turki bisa menjadi sasaran serangan Houthi," kata laksamana purnawirawan Turki, Yani Bagcioglu.
Dilema Pakistan, Antara Riyadh dan Teheran
Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif menyatakan kepada Geo News bahwa Pakistan dan Turki berperan sebagai pendukung, misalnya pengintaian. Pasukan Arab Saudi yang menjalankan operasi tempur.
Analis keamanan independen Pakistan, Imtiaz Gul, menilai kontribusi Pakistan bagi pertahanan Saudi bukan hal baru. Namun menghadapi Houthi, menurut dia, berbeda karena kelompok itu dianggap perpanjangan pengaruh Iran.
Gul memperingatkan, keterlibatan langsung berisiko mengakhiri posisi netral Pakistan sebagai mediator dalam perang Amerika Serikat dan Iran. Hubungan dengan Iran pun bisa memburuk.
Peta Risiko Sekilas
| Negara | Risiko yang disuarakan |
|---|---|
| Turki | Perjanjian belum disetujui parlemen, pasukan dan kapal komersial bisa jadi sasaran Houthi, implikasi bagi NATO |
| Pakistan | Netralitas sebagai mediator terancam, hubungan dengan Iran bisa memburuk |
Detail Operasi Belum Dibuka
Peneliti senior keamanan Timur Tengah di RUSI London, Burcu Ozcelik, menyebut detail pengerahan pasukan dan cakupan misi belum dipublikasikan. Menurut dia, hal itu lazim dalam perjanjian operasi militer yang sensitif.
Di lapangan, pertempuran berlanjut. Pada Rabu (7/10/2026), Arab Saudi kembali mencegat rudal balistik di utara Riyadh.
