Hari, Pengarang di Garuda Global

27 Des

Indonesia Hadapi Iklim 2026 Stabil, BMKG Soroti Risiko Awal Tahun

HariNasionalBMKG, Cuaca Ekstrem, La Nina

GarudaGlobal.net — Indonesia memasuki 2026 dengan prospek iklim yang relatif stabil. BMKG memproyeksikan sebagian besar wilayah berada pada kategori normal, sembari menekankan kewaspadaan pada fase awal tahun akibat La Niña lemah. Paparan BMKG menyebut Climate Outlook 2026 disusun dari analisis atmosfer–laut global dan pemodelan berbasis AI. Dokumen ini ditujukan sebagai referensi strategis lintas sektor, mulai dari pertanian hingga energi. Outlook Regional La Niña lemah diperkirakan bertahan hingga Februari 2026, sebelum bertransisi ke Netral pada Maret–Mei. Kondisi IOD Netral sepanjang tahun memberikan sinyal stabilitas tambahan dari Samudra Hindia. Hujan, Suhu, dan Anomali Sekitar 94,7 persen wilayah Indonesia diprediksi menerima curah hujan…

27 Des

Disparitas Guru Madrasah Jadi Sorotan Parlemen

HariNasionalFGSNI, Guru, Guru Madrasah, Sekolah

GarudaGlobal.net — Forum Sertifikasi Guru Nasional Indonesia (Forum Sertifikasi Guru Nasional Indonesia/FGSNI) menempatkan isu ketimpangan guru madrasah sebagai persoalan kebijakan publik yang berdampak sistemik. Guru madrasah di bawah Kementerian Agama dinilai tertinggal dibanding guru sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketua Umum DPP FGSNI Agus Mukhtar menyatakan disparitas tersebut terlihat jelas dalam alokasi program nasional. Bantuan sarana pembelajaran strategis belum mencerminkan pendekatan inklusif lintas kementerian. “Program pembagian TV dan laptop hanya menyasar sekolah di bawah Kemendikdasmen. Madrasah di bawah Kemenag tidak mendapatkannya,” kata Agus, Jumat (26/12/2025). Dari perspektif tata kelola, FGSNI menilai fragmentasi kewenangan pendidikan…

24 Des

20 Ribu Jemaah Haji Terancam Tertunda Akibat Bencana Sumbagut

HariNasionalBanjir Sumatera, Jemaah Haji

GarudaGlobal.net - Gelombang bencana ekologis di Sumatera Bagian Utara memberikan tekanan serius terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Data terbaru Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan tingkat pelunasan biaya haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berada di bawah standar operasional. Hingga akhir Desember 2025, pelunasan di Aceh tercatat sekitar 50 persen. Sumatera Barat dan Sumatera Utara berada di kisaran 60 persen. Kondisi ini memicu risiko penundaan keberangkatan ribuan calon jemaah pada musim haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan hal tersebut usai rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Ia menyebut…

24 Des

PBNU dalam Sengketa Tata Kelola dan Kepemimpinan

HariNasionalKonflik PBNU, Miftachul Akhyar, Yahya Cholil Staquf

GarudaGlobal.net - Ketegangan kepemimpinan di PBNU menampilkan dua kerangka penjelasan yang sama-sama resmi: klarifikasi Ketua Umum Yahya Cholil Staquf dan penegasan mekanisme organisasi oleh Rais Aam Miftachul Akhyar. Dalam surat klarifikasi 21 Desember 2025, Yahya menegaskan bahwa kepemimpinannya sah berdasarkan Muktamar ke-34 NU 2021. Ia menyebut klarifikasi diperlukan untuk menjaga stabilitas Nahdlatul Ulama dan menjawab tuduhan publik terkait kaderisasi, keuangan, serta isu konsesi tambang. AKN-NU dan Manajemen Risiko Yahya menjelaskan AKN-NU sebagai program strategis hasil pleno PBNU Juli 2024 yang telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Kontroversi narasumber dinilai sebagai kegagalan mitigasi risiko reputasi dan direspons dengan penghentian kegiatan lebih awal.…

23 Des

KPK Kunci Akhir Tahun untuk Tersangka Kuota Haji

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi memasang tenggat jelas dalam penanganan dugaan korupsi kuota haji tambahan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan penetapan tersangka ditargetkan sebelum 2025 berakhir, dalam Konferensi Pers Kinerja Akhir Tahun KPK, Senin (22/12/2025). Penyidikan yang berlangsung sejak 9 Agustus 2025 dinilai telah mendekati fase penentuan subjek hukum. Meski demikian, KPK memilih pendekatan terukur mengingat kompleksitas pembuktian. Audit dan Tata Kelola Konstruksi perkara mengacu pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Untuk memperkuat pembuktian, KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna menghitung potensi kerugian negara. Estimasi awal menunjukkan angka lebih dari Rp1 triliun. Skala kerugian…

22 Des

Mubes Ciganjur Tekankan Muktamar sebagai Solusi Konflik NU

HariNasionalKonflik, Muktamar, Musyawarah Besar, PBNU

GarudaGlobal.net — Musyawarah Besar (Mubes) Warga Nahdlatul Ulama di Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2025), menempatkan percepatan Muktamar NU sebagai instrumen utama penyelesaian konflik elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum menilai konflik internal telah menciptakan inefisiensi organisasi dan menggerus fokus NU pada mandat sosial-keagamaan. Ketua Komisi Rekomendasi Mubes, Marzuki Wahid, menegaskan konflik telah mengalihkan energi NU dari pelayanan umat. Mitigasi Risiko Organisasi Mubes memandang percepatan Muktamar ke-35 sebagai langkah mitigasi untuk mencegah polarisasi dan eskalasi sengketa hukum. Penyelenggaraan muktamar diminta memenuhi standar legitimasi, dengan pengesahan Rais Aam dan Ketua Umum mandataris Muktamar ke-34 Lampung. Jika percepatan tidak tercapai, opsi Muktamar…

22 Des

NU Tetapkan Tenggat Damai Konflik PBNU

HariNasionalKonflik PBNU, Muktamar Luar Biasa, PBNU

GarudaGlobal.net — Organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia memasuki fase konsolidasi penting. Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Kubro di Lirboyo menetapkan tenggat waktu penyelesaian konflik elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Musyawarah Kubro digelar di Gedung Yayasan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini dihadiri unsur PBNU, pengurus wilayah dan cabang NU, serta badan otonom dari berbagai daerah. Kesimpulan musyawarah menegaskan konflik harus diselesaikan melalui prosedur organisasi yang kredibel. Juru bicara Musyawarah Kubro, KH Abdul Mu’id Shohib, menyatakan bahwa forum ini bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. “Musyawarah Kubro menjadi ikhtiar konkret agar NU tetap solid dan terarah,” ujarnya.…

20 Des

Busyro: Korupsi SDA Cerminan State Capture di Indonesia

HariNasionalBanjir Sumatera, Busyro Muqoddas, Deforestasi, Undang-undang

GarudaGlobal.net — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menyebut korupsi sumber daya alam (SDA) sebagai indikasi kuat terjadinya state capture corruption dalam sistem politik Indonesia. Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara elite politik dan pemodal. “Korupsi sumber daya alam merupakan produk dari sistem politik yang memungkinkan kebijakan negara dibajak oleh kepentingan modal,” kata Busyro. Ia menilai desain politik yang lemah dalam transparansi dan akuntabilitas menciptakan ketergantungan struktural elite pada sumber pendanaan privat. Dampak terhadap Lingkungan dan Stabilitas Sosial Ketergantungan tersebut, menurut…

18 Des

KPK Perkuat Penyidikan Kuota Haji 2024

HariNasionalFuad Hasan Masyhur, Korupsi, KPK, Kuota Haji, Maktour

GarudaGlobal.net — Lembaga antirasuah Indonesia memperketat penyelidikan dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali memanggil mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyur. Langkah ini menyusul pemeriksaan maraton pada Selasa, 16 Desember 2025, ketika mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dikonfrontir dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menegaskan kembali estimasi kerugian negara yang melampaui Rp1 triliun. “Kami akan melakukan pemanggilan lanjutan untuk melengkapi informasi yang telah dihimpun dalam pemeriksaan sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu (17/12/2025). Perluasan Kerangka Perkara…

17 Des

KPK Uji Dugaan Korupsi Whoosh di Tahap Awal

HariNasionalKereta Cepat, Korupsi, KPK, Woosh

GarudaGlobal.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan dugaan penyimpangan dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh, masih berada pada tahap penyelidikan hingga pertengahan Desember 2025. Pada tahap ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan belum dilakukan penghitungan kerugian negara, sehingga perkara tersebut masih dalam tahap penelaahan awal secara hukum. Pengadaan Lahan Jadi Fokus KPK menegaskan bahwa penyelidikan tidak menyasar operasional kereta cepat. Fokus pemeriksaan diarahkan pada proses pengadaan dan pembebasan lahan di sepanjang koridor proyek. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Oktober 2025 menyatakan penyidik tengah menelaah indikasi adanya pembelian kembali lahan milik…