Anak Sekolah

Kemendikdasmen Batalkan Ekspansi Daring Massal Demi Stabilitas Akademik

Kemendikdasmen Batalkan Ekspansi Daring Massal Demi Stabilitas Akademik

garudaglobal.net — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi membatalkan rencana implementasi pembelajaran daring atau hibrid skala nasional yang semula dijadwalkan pada April 2026. Keputusan strategis ini diambil sebagai langkah mitigasi terhadap risiko penurunan kualitas output pendidikan atau learning loss yang dapat mengancam daya saing sumber daya manusia Indonesia. Langkah ini menegaskan posisi pemerintah yang memprioritaskan stabilitas akademik dan efektivitas interaksi luring di atas efisiensi operasional berbasis teknologi. Wacana peralihan moda belajar akibat fluktuasi krisis energi global dinilai tidak memiliki urgensi yang cukup kuat untuk mengubah struktur fundamental KBM di sekolah dasar dan menengah. Mitigasi Risiko dan Penguatan Mutu…
Read More
UI Gandeng Kemenpora Inisiasi Prodi Manajemen Olahraga Perkuat Ekonomi Sektor

UI Gandeng Kemenpora Inisiasi Prodi Manajemen Olahraga Perkuat Ekonomi Sektor

GarudaGlobal.net — Universitas Indonesia (UI) secara resmi mengumumkan rencana strategis pembukaan Program Studi (Prodi) Manajemen Olahraga guna menjawab kebutuhan tenaga manajerial profesional di sektor industri olahraga nasional. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi tingkat tinggi antara Rektor UI Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah dan Menpora Erick Thohir dalam pertemuan di Jakarta pada Senin, 16 Maret 2026. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap urgensi revitalisasi ekosistem olahraga Indonesia yang masih kekurangan SDM kompeten untuk mengelola organisasi olahraga secara modern dan profitabel. Pemerintah dan akademisi bersepakat bahwa penguatan aspek manajerial merupakan kunci utama agar industri olahraga Indonesia mampu bersaing di kancah internasional secara…
Read More
Indonesia Disrupsi Operasi Big Tech dengan Larangan Ketat Medsos di Bawah 16 Tahun

Indonesia Disrupsi Operasi Big Tech dengan Larangan Ketat Medsos di Bawah 16 Tahun

garudaglobal.net — Indonesia tengah mengkalibrasi ulang lanskap ekonomi digitalnya dengan memberlakukan kebijakan pembatasan usia yang ketat pada platform media sosial, yang menargetkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Langkah regulasi ini, yang berjangkar pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) dan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, memaksa raksasa teknologi global untuk merombak total sistem verifikasi pengguna dan pemprofilan data mereka. Kebijakan ini menandai kemunculan Indonesia sebagai regulator kunci di Global South, yang memaksa platform seperti TikTok, Meta, dan X untuk memprioritaskan keselamatan anak di atas metrik keterlibatan (engagement). Menkomdigi Meutya Hafid…
Read More
Skandal Kekerasan SMK Surabaya: Siswa ABK Jadi Korban Pengeroyokan Massal

Skandal Kekerasan SMK Surabaya: Siswa ABK Jadi Korban Pengeroyokan Massal

garudaglobal.net — Sebuah kasus kekerasan serius di lingkungan pendidikan Surabaya mencuat ke publik setelah AM (16), siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diduga dikeroyok oleh lima siswa SMK swasta pada Selasa (10/2/2026). Insiden ini mencoreng reputasi institusi pendidikan dan menuntut tanggung jawab profesional dari pihak sekolah dalam menjamin keselamatan siswanya, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori inklusi. Bibi korban, Dewi, memberikan keterangan bahwa serangan fisik tersebut didahului oleh aksi provokasi yang terencana. AM diadang oleh rekan sekolah berinisial RN di area publik sekolah sebelum akhirnya dikeroyok saat hendak pulang. Pola serangan ini mengindikasikan lemahnya kontrol keamanan internal sekolah terhadap potensi…
Read More
Krisis Jaringan Pengamanan Sosial: Tragedi Mahasiswa di NTT Memicu Peninjauan Kebijakan

Krisis Jaringan Pengamanan Sosial: Tragedi Mahasiswa di NTT Memicu Peninjauan Kebijakan

GarudaGlobal.net — Kasus tragis siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, NTT, yang mengakhiri hidupnya akibat kegagalan akses terhadap perlengkapan sekolah pada Rabu (4/2/2026), memicu urgensi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja sosial pemerintah. Insiden ini menyoroti diskoneksi antara kebijakan anggaran triliunan rupiah dengan realitas pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah tertinggal. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendesak seluruh jajaran birokrasi dari pusat hingga daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika di akar rumput. Ia menekankan bahwa sumbatan aspirasi ekonomi masyarakat miskin tidak boleh dibiarkan, mengingat pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bantuan pendidikan tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.…
Read More