GarudaGlobal.net — Kasus tragis siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, NTT, yang mengakhiri hidupnya akibat kegagalan akses terhadap perlengkapan sekolah pada Rabu (4/2/2026), memicu urgensi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja sosial pemerintah. Insiden ini menyoroti diskoneksi antara kebijakan anggaran triliunan rupiah dengan realitas pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah tertinggal.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendesak seluruh jajaran birokrasi dari pusat hingga daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika di akar rumput. Ia menekankan bahwa sumbatan aspirasi ekonomi masyarakat miskin tidak boleh dibiarkan, mengingat pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bantuan pendidikan tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
“Saya sudah minta kepada seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk betul-betul terbuka. Jangan sampai beban ekonomi tidak tersampaikan kepada pejabat atau tokoh masyarakat,” tegas Muhaimin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Langkah ini dipandang sebagai bentuk mitigasi agar kegagalan sistemik tidak memicu dampak sosial yang lebih fatal.
Efisiensi Anggaran Sekolah Rakyat Rp24,9 Triliun
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, mengkritisi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang mendapatkan alokasi anggaran Rp24,9 triliun pada tahun 2026. Singgih menegaskan bahwa investasi besar tersebut harus diterjemahkan ke dalam perlindungan nyata bagi siswa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik tanpa dukungan psikososial dan ekonomi yang memadai bagi keluarga miskin.
Ia mendorong konvergensi program bantuan seperti PKH dan KIP agar lebih integratif dan berbasis data yang akurat (update). Berdasarkan laporan resmi, jutaan anak di wilayah 3T masih hidup dalam risiko tinggi akibat keterbatasan akses layanan sosial dan kesehatan mental, yang sering kali berkelindan dengan rendahnya pendapatan orang tua di sektor informal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bahwa pendataan keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama kementeriannya untuk mencegah terjadinya eksklusi sosial. Penegakan integritas data dan penguatan pendampingan di tingkat akar rumput diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem jaring pengaman sosial nasional yang saat ini sedang dalam sorotan tajam. (*)
