Mark Up

garudaglobal.net — Manajemen keuangan sektor publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi sorotan menyusul penyerapan anggaran jumbo senilai Rp92,5 miliar. Proyek belanja modal untuk pengadaan total 106 ribu unit gembok tersebut memicu perdebatan mengenai efisiensi biaya dan tata kelola aset negara. Kebijakan fiskal instansi dinilai tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas ekonomi di tengah upaya efisiensi anggaran nasional. Komparasi harga e-Katalog dengan pasar komersial menunjukkan anomali nilai satuan yang melambung tinggi hingga nyaris menyentuh Rp1 juta per unit. Kondisi ini menuntut adanya intervensi dari pengawas eksternal untuk menjaga stabilitas anggaran belanja kementerian. Rencana Umum Pengadaan mencatat pergerakan arus…