Korupsi Arsip - Laman 7 dari 7

05 Des

KPK Didesak Umumkan Tersangka Kasus Haji, Sorotan Mengarah pada Lonjakan Kuota 8.400

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net — Pernyataan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Kamis (4/12/2025), memperkuat tuntutan agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Ia menyebut konstruksi unsur pidana sudah terpenuhi dan kelambanan KPK tidak lazim. “KPK tidak biasanya lamban seperti ini, padahal dari sudut teknis pembuktian sudah cukup,” ujarnya. Kritik itu mempertegas ekspektasi pasar politik: transparansi adalah kebutuhan, bukan pilihan. Risiko Kepentingan dan Pencegahan Mobilitas KPK memastikan tiga nama dicegah ke luar negeri untuk menjaga efektivitas penyidikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pencegahan mencakup pejabat Kemenag dan pelaku swasta. “KPK melakukan cegah luar negeri kepada…

03 Des

KPK Tekan Penyelesaian Audit Kerugian Negara Kuota Haji, Penetapan Tersangka Tunggu BPK

HariNasionalKemenag, Korupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net—KPK menargetkan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 rampung akhir Desember 2025. Hasil resmi BPK menjadi fondasi penetapan tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya belum menerima jadwal final penyelesaian audit. “Kalau bisa Desember, alhamdulillah. Tapi informasinya belum ke kami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Investigasi Internasional ke Arab Saudi Untuk memperluas verifikasi data, KPK mengirim tim penyidik ke Arab Saudi. Mereka mengunjungi KBRI dan Kementerian Haji untuk mengevaluasi mekanisme kuota. Pengumpulan informasi ditargetkan selesai dalam sepekan. Evaluasi PIHK dan Rantai Kuota Ratusan PIHK telah diperiksa…

03 Des

KPK Beberkan Skema Kuota Haji 50:50, Tiga Individu Diidentifikasi Sebagai Pengendali

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas

GarudaGlobal.net — KPK menguraikan dugaan peran tiga individu dalam redistribusi 20.000 kuota haji tambahan tahun 2023–2024 yang dibagi 50:50 antara jemaah reguler dan khusus, melanggar ketentuan proporsional 92:8 sebagaimana diatur undang-undang. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan penjelasan tersebut pada Selasa (2/12/2025). Ia menekankan tambahan kuota diberikan Arab Saudi akhir 2023 untuk menekan waktu tunggu jemaah reguler. “Tambahan tersebut dimaksudkan untuk mempersingkat waiting list,” ujarnya. Lobi Bisnis dan Instrumen Regulasi Menurut Asep, sejumlah pelaku usaha travel termasuk Fuad Hasan Masyhur diduga melakukan lobi agar 20.000 kuota dibagi rata. Skema ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri…

29 Nov

Keputusan Rehabilitasi Eks Direksi ASDP: Sinyal Keterbukaan Hukum Indonesia di Mata Internasional 

HariNasionalASDP, Ira Puspadewi, Korupsi

GarudaGlobal.net - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat rehabilitasi bagi tiga mantan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry yang sebelumnya divonis dalam perkara akuisisi saham PT Jembatan Nusantara. Informasi ini diumumkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, setelah rapat di Kantor Presiden, Selasa (25/11/2025). “Presiden telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” katanya. Kajian mengenai rehabilitasi bermula dari aduan masyarakat yang memicu DPR menugaskan Komisi Hukum melakukan telaah mendalam terhadap putusan pengadilan. Dasco menegaskan bahwa aspirasi publik menjadi dasar kajian tersebut. “Kami menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, kemudian meminta Komisi Hukum melakukan kajian,” ucapnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi…

29 Nov

Lambatnya Kasus Haji, Reputasi Indonesia di Mata Dunia Ikut Terpengaruh

HariNasionalKorupsi, KPK, Kuota Haji

GarudaGlobal.net — Mandeknya penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 dinilai berdampak pada citra Indonesia dalam tata kelola layanan keagamaan di tingkat global. Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan tentang kapasitas institusi publik. Peneliti SAKSI Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai lambatnya penetapan tersangka melemahkan kredibilitas tata kelola. “Kalau proses lambat, dampaknya pada pengelolaan dana haji,” ujarnya, Kamis (27/11/2025). Ia menilai ketidakpastian hukum menciptakan ruang keraguan internasional. Langkah pencekalan dan penyitaan belum cukup memulihkan citra. Herdiansyah menyebut institusi baru pengelola haji akan ikut terdampak persepsi negatif. Ia menegaskan masalah lama harus dituntaskan agar reformasi berjalan. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai lambatnya proses…

29 Nov

Kasus Akuisisi ASDP: Ketidaksinkronan Audit dan Dakwaan Jadi Sorotan

HariNasionalASDP, Ira Puspadewi, Korupsi

GarudaGlobal.net — Vonis 4,5 tahun untuk mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, Kamis (20/11/2025), memunculkan diskursus baru mengenai governance BUMN di mata internasional. Surat terbuka Zaim Uchrowi kepada Presiden Prabowo, Sabtu (22/11/2025), menyoroti perbedaan antara dakwaan kerugian negara Rp1,253 triliun dan audit BPK yang menyatakan hasil wajar. Situasi ini menunjukkan tantangan Indonesia dalam menjaga kredibilitas tata kelola aset publik. Proses akuisisi PT Jembatan Nusantara, yang disebut melibatkan RUPS, Dewan Komisaris, Menteri BUMN, Jamdatun, BPKP, tujuh konsultan, dan KJPP, mencerminkan protokol sekelas korporasi global. Dalam perspektif pasar regional, peningkatan armada ASDP dari 73 menjadi 126 kapal komersial mengindikasikan ekspansi kapasitas yang relevan…

29 Nov

Pencekalan Bos Djarum dan Sorotan Dunia pada Integritas Pajak Indonesia

HariNasionalKorupsi, KPK, PT Djarum, VictorRachmat Hartono

GarudaGlobal.net — Tindakan Kejaksaan Agung mencegah Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, sejak 14 November 2025, tak hanya bergaung di dalam negeri, tetapi menarik perhatian komunitas bisnis global yang memantau konsistensi Indonesia dalam reformasi perpajakan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi pencekalan itu. Plt. Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Yuldi Yusman, memastikan permintaan resmi datang dari Kejagung. Kasus ini terkait dugaan manipulasi kewajiban pajak perusahaan besar melalui oknum pegawai pajak. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan,” kata Anang (20/11). Praktik semacam ini menjadi perhatian lembaga internasional yang mendorong transparansi fiskal. PT Djarum menyampaikan kepatuhan mereka. “Kami menghormati dan taat hukum,”…

28 Nov

Mandeknya Kasus Kuota Haji Menjadi Sorotan dalam Persepsi Tata Kelola dan Integritas Indonesia

HariNasionalKorupsi, Kuota Haji

GarudaGlobal.net - Kritik terhadap lambannya KPK menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 kembali menguat. Dengan estimasi kerugian negara hingga Rp1 triliun, isu ini turut mempengaruhi persepsi tata kelola Indonesia di mata global. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai unsur tipikor telah terpenuhi. “KPK lamban meski sudah jelas tipikornya, eks Menag,” ujarnya, Rabu (26/11/2025). Menurut Fickar, transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan internasional. Ia menegaskan pengawasan publik penting untuk memastikan proses hukum berjalan objektif. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, memerinci aspek normatif yang tak berjalan optimal. Ia mengingatkan penyidik wajib menemukan bukti…