Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan itu diumumkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), oleh pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Angka 120 itu bukan perkiraan. Saan menyebut jumlah tersebut dihitung dari tanda tangan para pengusul yang sudah masuk ke pimpinan.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.
Ia lalu membacakan satu per satu sebaran pengusul di setiap fraksi:
- Fraksi PDIP: 14 orang
- Fraksi Partai Golkar: 11 orang
- Fraksi Gerindra: 11 orang
- Fraksi Nasdem: 19 orang
- Fraksi PKB: 18 orang
- Fraksi PKS: 28 orang
- Fraksi PAN: 1 orang
- Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Dari daftar itu, Fraksi PKS menyumbang tanda tangan terbanyak, disusul Nasdem dengan 19 orang. Di ujung lain, PAN hanya diwakili satu anggota.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR sudah menerima usulan tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib (Tatib) DPR RI. Hak menyatakan pendapat sendiri adalah salah satu hak lembaga legislatif, bersama hak interpelasi dan hak angket, yang dipakai DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang menjadi sorotan publik.
Soal arah usulannya, Saan menegaskan bahwa HMP yang diajukan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang wakil presiden. Ia merujuk pada "Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI."
Dalam UUD 1945, dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat memang punya jalur konstitusional tersendiri: pendapat DPR diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus. Pengajuan HMP pada Rabu ini baru tahap awal di lingkungan DPR.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tandas Saan.
