Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengaku merasa dikhianati oleh kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, yang kini menyeret empat tersangka dari lingkungan Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (11/11/2026), disertai janji menindak pelakunya tanpa kompromi.
Pilihan katanya tidak berlapis. "Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi, seperti dilansir ANTARA.
Menurut Suyudi, penyadapan itu adalah ulah segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintah. Ia menolak memberi pengecualian bagi siapa pun, termasuk orang dalam. "Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," tegasnya.
Polri, lanjut dia, tidak akan tinggal diam dan tidak gentar menghadapi pihak yang mencoba menciderai kedaulatan negara. "Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda) harus di belakang saya," sambungnya.
Suyudi menyayangkan insiden tersebut, tetapi ia melihat satu hikmah di dalamnya. Peristiwa ini, ujarnya, memicu gelombang dukungan dari rakyat yang sebelumnya terbelah di media sosial. Kini mereka menjadi solid dan kompak karena tidak terima pemimpin negara dikhianati.
Dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo ini, Polri telah menetapkan empat tersangka. Mereka dijerat atas dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya adalah:
- Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Irjen Slamet Uliandi
Sasaran penyadapan itu tidak sedikit. Para tersangka diduga menyadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha sepanjang 2025 hingga 2026. Pada Oktober 2026, hasil sadapan itu diduga dihapus untuk menghilangkan jejak.
Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto (dihubungkan dengan) Pasal 20 huruf j KUHP.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kini ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Slamet Uliandi belum dapat ditahan karena masih dalam kondisi sakit.
