Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan siapa pun, dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 10 November 2026. Ia menyampaikannya sebagai tanggapan atas kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, yang kini menyeret mantan Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Puan, politikus PDI Perjuangan, lebih dulu memuji kepolisian yang dinilainya bergerak cepat. Pujian itu disusul peringatan yang lebih keras. "Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," ujarnya.
DPR, kata Puan, akan mendukung Polri mengusut kasus ini secara transparan dan profesional. Ia lalu mengajak seluruh anggota dewan merapatkan barisan. "Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat," tutur Puan.
Di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026, Bareskrim menetapkan Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi lain, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka penyadapan ilegal. Sasarannya tidak berhenti pada kepala negara. "Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan lembaga swadaya masyarakat," kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin.
Menurut Asep, dugaan penyadapan itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Perintahnya disebut dijalankan tanpa mengikuti aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Jejaknya pun diduga sempat dihapus. Pada Oktober 2026, para tersangka disebut menghilangkan rekam penyadapan lewat Lawful Interception Management System (LIMS), sistem manajemen penyadapan yang sah. Dari penyidikan, polisi menyita 11 telepon seluler, satu tablet iPad, dan empat flash drive USB sebagai barang bukti.
Dalam keterangan polisi, tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun, serta Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) undang-undang yang sama dengan ancaman maksimal enam tahun. Polisi juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara maksimal delapan tahun. Keterangan polisi itu menyebut "ketiga tersangka" saat merinci pasal, sementara jumlah tersangka yang diumumkan Bareskrim empat orang.
