UU Pelindungan Ketenagakerjaan atau Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan memuat 313 pasal dalam 23 bab. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan di Jakarta, Senin (9/11/2026), bahwa dokumen beleid ini kini bisa diunduh publik lewat situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Bagi Yassierli, akses terhadap dokumen undang-undang adalah hak masyarakat. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, menurut dia, membutuhkannya untuk mengetahui sendiri ketentuan di bidang ketenagakerjaan. "Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya," ujarnya.
Dari paripurna DPR hingga berlaku
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan lebih dulu disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkannya, dan tanggal pengundangan pada akhir bulan itu sekaligus menjadi awal berlakunya aturan.
Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru.
Apa saja yang diatur dalam 313 pasal
Bagian awal undang-undang ini memuat ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; serta kesempatan dan perlakuan yang sama. Setelah itu menyusul perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, dan penggunaan tenaga kerja asing.
Bagian lainnya menyangkut hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. UU ini juga mengatur hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, serta ketentuan pidana. Bab terakhir berisi ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.
Yassierli mengatakan aturan ini hendak memastikan pelindungan menjangkau seluruh tahapan kehidupan kerja. "Mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," tuturnya.
Pemahaman saja belum cukup, kata Yassierli, sebab pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan. Naskah lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat dibaca dan diunduh di laman jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
