Penetapan upah minimum buruh kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid itu membagi upah minimum ke dalam empat tingkatan, menempatkan gubernur sebagai penetap utama, dan mewajibkan penghitungannya bersandar pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.
Soal siapa yang memegang kendali, Pasal 134 ayat (3) menjawabnya lewat satu kalimat tegas. "Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan," demikian bunyi pasal tersebut. Pemerintah pusat tetap pembuat kebijakan, tetapi tidak boleh bergerak sendirian.
Empat tingkatan upah minimum
Pasal 137 ayat (1) huruf a sampai d memecah upah minimum menjadi empat jenis: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP menurut ayat (2). Ayat (3) memberinya kewenangan pula untuk menetapkan UMK dan UMSK.
Ada urutan yang tidak boleh dilompati. UMK baru bisa ditetapkan setelah UMP disahkan, dan nilainya wajib lebih tinggi daripada UMP, sebagaimana diatur Pasal 137 ayat (4) dan (5). Daerah yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat tertentu lebih dulu. Tata caranya diserahkan ke Peraturan Pemerintah (ayat 6 dan 7).
Survei lapangan sebagai dasar hitungan
Pasal 138 ayat (1) menyebut tiga pijakan penghitungan: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Data ekonomi dan ketenagakerjaan wajib bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik (ayat 2).
Lembaga yang sama ditugasi menggelar survei riil KHL di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (ayat 3). Sebelum petugas turun ke lapangan, lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional harus lebih dulu membahas rencana teknisnya, yakni jenis komponen KHL, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan (ayat 4 huruf a sampai d).
Hasil survei diserahkan kepada dewan pengupahan daerah. Menurut ayat (5), olahan data itu menjadi salah satu dasar rekomendasi besaran upah minimum yang kemudian sampai ke meja gubernur. Standar teknis KHL akan diatur lewat Peraturan Menteri (ayat 6).
Formula atau KHL, mana yang lebih tinggi
Pasal 139 ayat (1) huruf a dan b menyediakan dua instrumen: formula penghitungan upah minimum atau acuan hitungan KHL. Bila memakai formula, perhitungannya harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu (ayat 2).
Indeks tertentu itu dibatasi. Batas bawahnya 0,5 dan batas atasnya paling tinggi 1, menurut ayat (3).
Penentu akhirnya ada di ayat (4): upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai paling tinggi antara hasil formula dan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Ketentuan teknis penghitungan dan penerapannya akan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diamanatkan ayat (5).
