Daerah

Demo Yogyakarta 10 November: 154 Diamankan, Kapolda Bantah Represif

Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) malam, diwarnai kericuhan.
Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) malam, diwarnai kericuhan.

Yogyakarta - Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo membeberkan kronologi demo Yogyakarta 10 November 2026 pada Rabu (11/11/2026), sehari setelah aksi massa di sekitar Gedung DPRD DIY dan kawasan Malioboro. Sebanyak 154 orang diamankan, sementara polisi membantah tudingan bertindak represif serta kabar kendaraan taktis masuk ke kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penjelasan itu muncul setelah kritik dan narasi di media sosial menuding aparat berlebihan dalam mengamankan unjuk rasa.

Batu, molotov, dan empat SSK Brimob

Menurut Langgeng, eskalasi bermula ketika kelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY menyerang dengan batu dan bom molotov. Polisi merespons dengan mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.

"Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang," ujarnya.

Latar belakang mereka beragam: mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak. Untuk yang di bawah umur, kata Langgeng, penanganannya mengikuti ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rantis, UGM, dan jarak 30 hingga 50 meter

Narasi yang paling ramai beredar menyebut rantis polisi merangsek ke area kampus UGM. Kapolda membantahnya dengan keras.

Versi polisi begini: massa yang dihalau dari Malioboro kabur bergerombol, lalu membakar sesuatu di Bundaran UGM. Saat dikejar, mereka masuk dan berlindung di perbatasan kampus. Aparat, kata Langgeng, sadar memilih menahan diri.

"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," jelasnya.

Negosiasi dengan massa yang bertahan berlangsung sampai pagi. Setelah itu seluruh pasukan ditarik mundur secara tertib.

Jaga Warga dan tudingan memobilisasi ormas

Soal organisasi kemasyarakatan (ormas) yang disebut berhadapan dengan penyampai aspirasi, Langgeng menyatakan tidak ada mobilisasi dari kepolisian. Kemunculan unsur masyarakat, menurut dia, murni karena rasa memiliki atas ruang publik dan budaya setempat yang merasa terusik oleh aksi anarkis.

"Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan," katanya.

Ia juga menepis anggapan bahwa Jaga Warga adalah ormas represif. Lembaga itu, tuturnya, sistem keamanan lingkungan berbasis desa yang kedudukannya mirip Pecalang di Bali. Kepala desa membentuknya, lalu ia berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas (bintara polisi pembina desa) dan Babinsa (bintara TNI pembina desa) untuk urusan keamanan lokal, kebencanaan, hingga kegiatan kemasyarakatan.

Gelar perkara dengan pengawas eksternal

Menanggapi keprihatinan sejumlah pihak, termasuk rilis resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Polda DIY mengaku membuka ruang komunikasi. Tindakan tegas di lapangan, kata Langgeng, diarahkan kepada pelaku penyerangan dan pembuat kerusuhan.

Polda DIY menggelar perkara secara terbuka pada hari yang sama untuk memilah siapa yang lanjut ke penyidikan dan siapa yang dipulangkan. "Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman," pungkasnya.

Kapolri turun ke lapangan, soal batas waktu belum seragam

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Gedung DPRD DIY pada Rabu dini hari, setelah polisi memukul mundur massa di Malioboro yang bertahan hingga tengah malam. Langgeng menyebut batas waktu penyampaian aspirasi diberikan sampai pukul 19.00 WIB. Kapolri menyebut toleransi maksimal pukul 18.00 WIB.

Terlepas dari selisih satu jam itu, Kapolri mempersoalkan massa yang masih rusuh pukul 01.00 WIB. "Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi kita Polri, sampai jam 18.00 WIB, ini sudah jam 01.00 malam," kata Suyudi.

Polri, ujar dia, akan mengungkap pelaku yang sengaja membawa molotov, senjata tajam, dan barang berbahaya lain. Penyelidikan juga menyasar kemungkinan keterkaitan dengan aksi di daerah lain serta dugaan upaya sengaja merusak.

"Anggota kita sedang bekerja, saya minta rekan-rekan bersabar, kita akan mengurai dan mengungkap kejadian di belakang ini," tutup Suyudi.