garudaglobal.net — Organisasi wanita Jam’iyyah Kautsaran Putri Haajarulloh Shiddiqiyyah (JKPHS) menyelenggarakan Tasyakkuran Tahun Baru Hijriyyah (TTBH) ke-24 di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Grobogan, Jawa Tengah, Minggu (12/07/2026). Agenda tahunan berskala nasional ini menarik perhatian pelaku kebijakan karena menerapkan model pendanaan mandiri tanpa proposal.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh ribuan anggota dari seluruh Indonesia hingga delegasi internasional asal Malaysia. Kehadiran mereka menegaskan skala pengaruh organisasi yang terus meluas.
Pengurus Organisasi Shiddiqiyyah (ORSHID), Joko Herwanto, menegaskan bahwa kemandirian finansial mutlak menjadi pilar utama pergerakan. “Shiddiqiyyah fokus pada ibadah syukur, tidak berafiliasi dengan kepentingan politik dan berkemandirian non proposal,” jelasnya dalam pidato korporasi organisasi, Minggu (12/07/2026).
Langkah non-proposal ini memutus ketergantungan modal pada pihak eksternal maupun anggaran negara. Akibatnya, organisasi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan arah program tanpa intervensi.
Ekspansi Jaringan Organisasi
JKPHS menunjukkan pertumbuhan struktural yang sangat masif di sektor sosial-kemanusiaan. Saat ini, jaringan interkoneksi mereka telah mencapai 117 cabang di tingkat nasional dan luar negeri.
Penetrasi pasar sosial ini diperkuat oleh 225 anak cabang, 95 ranting, serta 11 anak ranting. Fleksibilitas struktur ini membuat distribusi program kerja menjadi sangat efisien.
Ketua Umum JKPHS, Pujiarti, mengonfirmasi bahwa konsistensi pergerakan ini didorong oleh komitmen ideologis yang kuat. “Acara ini sebagai syiar kita untuk mensyiarkan ajaran thoriqoh shiddiqiyyah di bumi purwodadi,” ungkapnya pada Minggu (12/07/2026).
Validasi Publik dan Kehadiran Stakeholder
Sinergi kelembagaan terlihat dari hadirnya para pemangku kepentingan dalam acara ini. Perwakilan Gubernur Jawa Tengah hingga perwakilan Divkum Polri turut hadir memantau jalannya manajemen acara.
Kehadiran Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah, Syekh Moch. Mukhtarullohil Mujtabaa Mu’thi, menjadi legitimasi tertinggi bagi arah kebijakan masa depan JKPHS. Manajemen mandiri ini berpotensi menjadi percontohan bagi organisasi kemasyarakatan modern. ***
