garudaglobal.net — Eskalasi krisis hukum yang melibatkan Senator Ronald “Bato” Dela Rosa mencapai puncaknya setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merilis status buron resmi per 13 Mei 2026. Ketidakmampuan otoritas keamanan menangkap Dela Rosa di dalam Gedung Senat menciptakan sentimen negatif terhadap kepastian hukum dan stabilitas politik di Filipina.
Drama pelarian ini bukan sekadar isu kriminal, melainkan risiko sistemik bagi iklim investasi di Manila. Insiden penembakan misterius di lantai dua Senat pada Rabu malam mencerminkan adanya keretakan koordinasi antarlembaga keamanan negara, yakni NBI dan Kepolisian Filipina, dalam mengeksekusi mandat hukum internasional.
Status “At Large” yang disematkan kepada Dela Rosa menempatkan pemerintahan Presiden Marcos Jr. dalam posisi dilematis antara memenuhi kewajiban internasional atau menjaga stabilitas koalisi domestik. Para analis pasar memperingatkan bahwa ketidakpastian ini dapat menghambat aliran modal asing, mengingat Filipina tengah menjadi sorotan atas kepatuhannya terhadap Statuta Roma.
“Dela Rosa memegang peran kunci dalam implementasi perang melawan narkoba, bertanggung jawab atas komando dan arahan atas polisi,” tegas Ritz Lee Santos III, Direktur Eksekutif Amnesty International Filipina, Kamis (14/5/2026).
Kegagalan penangkapan di tengah upaya pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte menambah beban persepsi risiko politik nasional. Para investor global kini memantau sejauh mana otoritas moneter dan pemerintah mampu menetralisir dampak dari kegaduhan di lembaga legislatif ini terhadap kinerja bursa saham lokal yang sempat terkoreksi.
Keberadaan Dela Rosa yang kini tidak diketahui mempertegas adanya celah besar dalam mekanisme kerja sama Interpol dan penegak hukum domestik. Presiden Senat Alan Cayetano yang menolak mengakui validitas surat perintah ICC tanpa melalui pengadilan lokal, memperumit proses standarisasi hukum yang diharapkan oleh para mitra dagang internasional.
“Tidak ada upaya penghalangan terhadap keadilan,” kilah Alan Cayetano dalam konferensi pers pada Rabu malam (13/5/2026).
Namun, pasar memandang penolakan tersebut sebagai sinyal proteksionisme politik yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara profesional, akuntabilitas Dela Rosa atas tuduhan kejahatan kemanusiaan tetap menjadi variabel krusial yang akan menentukan peringkat risiko negara Filipina dalam jangka panjang. ***
