garudaglobal.net — Sektor otomotif dan manajemen anggaran publik dikejutkan dengan realisasi pengadaan 21.801 unit motor listrik merek Emmo oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menelan biaya hingga Rp1,39 triliun.
Kritik profesional muncul dari parlemen terkait manajemen rantai pasok proyek ini, mengingat PT Yasa Artha Trimanunggal selaku distributor utama belum merampungkan pembangunan kantor pusatnya saat distribusi unit dimulai.
Secara komersial, pemilihan merek Emmo dipertanyakan karena unit yang didistribusikan diduga merupakan produk pelabelan ulang (rebadge) dari manufaktur Tizhou Okla Automotive asal China dengan selisih harga mencapai belasan juta rupiah.
Padahal, dalam skema pengadaan barang pemerintah, aspek rekam jejak penyedia dan kewajaran harga pasar menjadi indikator utama untuk mencegah terjadinya inefisiensi belanja modal negara.
Anomali Infrastruktur Distributor dan Valuasi Unit
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto secara tajam menyoroti ketidaksiapan infrastruktur vendor yang memenangkan proyek skala masif di tengah upaya pemerintah menekan defisit anggaran.
“Kantor distributor belum jadi, proyek jalan terus! Lucu! Ini kan lucu. Kantornya belum jadi, tapi proyeknya sudah jalan. Apakah ini proyek janggal atau bagaimana?” tegas Pulung pada 13 April 2026.
Selain masalah kesiapan fisik distributor, analisis harga menunjukkan unit Emmo JVH Max dihargai sekitar Rp48,8 juta oleh BGN, sementara model identik di pasar global hanya bernilai kisaran Rp37 juta.
Selisih valuasi yang signifikan ini memicu tekanan dari otoritas legislatif agar pemerintah melakukan audit investigatif terhadap proses entri produk ke dalam e-katalog Inaproc yang dinilai terlalu instan.
Koreksi Kebijakan dan Mitigasi Risiko Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah mitigasi risiko dengan melakukan intervensi langsung terhadap pagu anggaran pengadaan kendaraan untuk periode fiskal mendatang.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terkonsentrasi pada belanja inti, bukan pada aset pendukung yang memiliki depresiasi nilai tinggi.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya. Ya kan (21.000 motor listrik) itu anggaran 2025. Kalau 2026 kan saya potong,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya pada 8 April 2026.
Keputusan fiskal ini menjadi sinyal bagi seluruh lembaga negara untuk lebih selektif dalam memilih mitra industri, terutama pada sektor transportasi listrik yang tengah berkembang pesat namun minim regulasi harga.
Pasar kini menunggu klarifikasi resmi terkait validasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk tersebut guna memastikan perlindungan terhadap industri manufaktur otomotif lokal yang sebenarnya. ***
