GarudaGlobal.net — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menyebut korupsi sumber daya alam (SDA) sebagai indikasi kuat terjadinya state capture corruption dalam sistem politik Indonesia.
Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa antara elite politik dan pemodal.
“Korupsi sumber daya alam merupakan produk dari sistem politik yang memungkinkan kebijakan negara dibajak oleh kepentingan modal,” kata Busyro.
Ia menilai desain politik yang lemah dalam transparansi dan akuntabilitas menciptakan ketergantungan struktural elite pada sumber pendanaan privat.
Dampak terhadap Lingkungan dan Stabilitas Sosial
Ketergantungan tersebut, menurut Busyro, dibayar melalui kebijakan ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan memicu konflik agraria.
Akibatnya, risiko bencana ekologis meningkat dan beban kemanusiaan ditanggung masyarakat.
Reformasi Politik sebagai Mitigasi Risiko
Busyro mendorong revisi menyeluruh Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada. Ia juga menilai penetapan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai langkah penting memperkuat respons negara.
“Penetapan status nasional menunjukkan kapasitas negara menghadapi krisis,” tegasnya.***
