GarudaGlobal.net – Kebijakan pelibatan TNI dalam menjaga aset negara kembali mengemuka setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Indonesia menjaga kekayaan alam di tengah dinamika global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pesan Presiden tentang mandat konstitusi. Rumusan itu selaras dengan tren di banyak negara yang memperkuat kontrol negara atas sumber daya strategis.
Indonesia menghadapi kenaikan aktivitas ilegal di tambang dan hutan. Pada HUT ke-80 TNI, 5 Oktober 2025, Presiden menegaskan negara tak boleh kalah. Pesan itu sejalan dengan pendekatan keamanan sumber daya di kawasan Asia Tenggara.
Nilai aset negara menurut Kemenkeu mencapai Rp13.692 triliun pada 2024. BPK mencatat potensi kerugian Rp18,37 triliun. Angka itu menjadi indikator bahwa pengelolaan SDA memiliki dampak langsung pada persepsi investor global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan banyak izin tumpang tindih. Ia menyampaikan perintah Presiden untuk penegakan kedaulatan pada Rabu (26/11/2025). Kondisi serupa terjadi di negara dengan sektor ekstraktif besar.
TNI mulai memperkuat kesiapsiagaan. Pada 19 November 2025, Jenderal Agus Subiyanto menggelar latihan besar yang melibatkan 41.397 prajurit. Kolonel Laut Agung Saptoadi mengatakan latihan itu menunjukkan kemampuan mengamankan aset strategis.
Kemenhan menilai TNI mampu menjangkau wilayah terpencil. Brigjen Arif Rahman mengatakan banyak area tak terjangkau aparat sipil. Pernyataan itu ia sampaikan Kamis (20/11/2025). Faktor geografis jadi alasan banyak negara melibatkan militer dalam pengamanan SDA.
Pemerintah menyiapkan langkah administratif dengan wacana penarikan izin pasir kuarsa ke pusat. Bahlil menyebutnya upaya memperkuat kontrol. Praktik ini mirip kebijakan negara yang ingin menjaga stabilitas investasi.
Namun Imparsial memberi peringatan. Mereka menilai perluasan tugas TNI perlu kehati-hatian. Pernyataan dirilis Senin (24/11/2025). Kritik itu menjadi bagian dari diskusi global soal keseimbangan sipil-militer.
Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi menilai pengamanan tetap perlu. Ia menyebut aset negara bagian dari kekuatan pertahanan. Ia menyampaikan itu Sabtu (22/11/2025).
Indonesia mengirim sinyal bahwa keamanan SDA adalah bagian dari strategi globalnya. (*)
