garudaglobal.net — Hubungan dagang antara Washington dan New Delhi kini menghadapi risiko ketidakpastian baru setelah Presiden Donald Trump mengamplifikasi retorika ofensif yang menyebut India sebagai “hellhole”.
Sentimen negatif ini muncul melalui akun Truth Social Trump pada 23 April 2026, yang menyebarkan konten rasis mengenai kaitan kewarganegaraan kelahiran dengan beban ekonomi dari para imigran asal India dan China.
Pasar bereaksi waspada mengingat insiden ini terjadi tepat dua bulan setelah penandatanganan kesepakatan perdagangan interim Februari 2026, yang menargetkan komitmen pembelian produk AS senilai $500 miliar oleh India.
Ketegangan ini mengancam target penurunan tarif ekspor AS ke India yang baru saja ditekan dari 25 persen menjadi 18 persen, di mana sentimen politik domestik India mulai mendesak adanya langkah pembalasan ekonomi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, memberikan pernyataan pada 24 April 2026 yang secara eksplisit menyebut narasi tersebut tidak mencerminkan realitas kemitraan strategis kedua negara.
“Komentar tersebut jelas tidak berdasar dan tidak pantas. Hal itu tidak mencerminkan realitas hubungan India-AS yang selama ini dibangun berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati,” tegas Jaiswal.
Meskipun respons resmi pemerintah India cenderung terukur guna mengamankan stabilitas pasar, namun gejolak di tingkat akar rumput dan tekanan partai oposisi dapat memaksa New Delhi meninjau ulang prioritas impor mereka.
Ketidakpastian ini diperparah dengan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Mei mendatang, yang awalnya diproyeksikan untuk mempererat kerja sama rantai pasok global namun kini berubah menjadi misi mitigasi krisis.
Retorika yang menyebut pekerja teknologi asal India sebagai “gangster dengan laptop” dikhawatirkan akan memicu perlambatan kolaborasi di sektor digital yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kedua negara.
Gedung Putih melalui Kush Desai membela tindakan Trump pada 24 April 2026 dengan menyatakan bahwa presiden hanya bermaksud menyoroti celah hukum dalam kebijakan imigrasi demi melindungi kepentingan nasional AS.
Namun, analis senior di Washington memperingatkan bahwa retorika tersebut justru merugikan daya saing Amerika Serikat dalam menarik talenta global yang sangat dibutuhkan untuk memenangkan persaingan teknologi melawan China.
Keberlanjutan integrasi ekonomi AS-India kini bergantung pada kemampuan kedua pemimpin dalam memisahkan retorika politik domestik dari realitas pragmatis kerja sama bisnis global yang bernilai sangat vital. ***
