Nasional

Reshuffle Kabinet Prabowo Kembali Bergulir, 18 Pejabat Berganti

Pelantikan 18 Pejabat di Istana Negara, Jakarat 01/10/2026
Pelantikan 18 Pejabat di Istana Negara, Jakarat 01/10/2026

GarudaGlobal.net - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan melantik 18 pejabat di Istana Negara, Jakarta. Perombakan ini berlangsung hanya 17 hari setelah reshuffle pada 14 September dan terjadi kurang dari sebulan sebelum pemerintahan Prabowo genap dua tahun.

Reshuffle Kabinet Mengubah Sejumlah Posisi Strategis

Perubahan posisi kali ini mencakup sejumlah kementerian koordinator, kementerian teknis, kepolisian, hingga lembaga negara. Sugiono dipindahkan dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno.

Posisi Menteri Luar Negeri kemudian diberikan kepada Arrmanatha Nasir. Pergeseran ini membuat Sugiono meninggalkan jabatan diplomasi untuk menangani koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam negeri.

Di bidang politik dan keamanan, Dudung Abdurachman dipercaya menjadi Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago. Dudung sebelumnya baru menjabat Kepala Staf Kepresidenan sejak 27 April 2026, sehingga perpindahan tersebut terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan.

Listyo Sigit Prabowo juga tidak lagi menjabat Kapolri. Ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung, sementara posisi Kapolri diberikan kepada Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat Kepala BNN.

Bahlil Dapat Posisi Baru, Sarmuji Masuk Kabinet

Perubahan lain terjadi pada struktur ekonomi. Bahlil Lahadalia dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara ia tetap menjabat Menteri ESDM. Kementerian koordinator baru tersebut untuk sementara berkantor di Kementerian ESDM.

Penataan juga menyentuh Kementerian Perindustrian. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dilantik menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sarmuji menyatakan akan mundur dari DPR karena tidak diperbolehkan merangkap jabatan.

Selain para menteri, Prabowo melantik sejumlah wakil menteri, termasuk dua Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Menteri Pertanian.

Reshuffle Kabinet Ketujuh Terjadi 17 Hari Setelah Perombakan Sebelumnya

Rangkaian reshuffle kabinet kali ini menjadi bagian dari perubahan berulang sejak awal pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, perombakan terjadi pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 September 2026.

Jarak antara perombakan 14 September dan 1 Oktober menjadi salah satu hal yang menonjol. Pada 14 September, Purbaya Yudhi Sadewa diganti Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Hanya 17 hari kemudian, sejumlah posisi strategis kembali berubah.

Dalam perombakan 1 Oktober, struktur pemerintahan juga bertambah dengan hadirnya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan perubahan tersebut, jumlah kementerian aktif disebut meningkat dari 48 menjadi 49.

Pergantian Kapolri berlangsung dalam rangkaian waktu yang sangat singkat. Suyudi mengikuti rapat terbatas di Istana pada 29 September, kemudian Surpres Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September mengusulkan pemberhentian Listyo Sigit dan pengangkatan Suyudi.

Pada pagi 1 Oktober, Suyudi baru menerima kabar mengenai pencalonannya. Ia kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR sekitar 30 menit, mendapat persetujuan secara aklamasi, disahkan dalam rapat paripurna, lalu dilantik beberapa jam setelahnya.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemberhentian Listyo dilakukan "karena memang sudah waktunya", tetapi tidak menyampaikan alasan yang lebih rinci. Pada hari yang sama, Pratikno juga mengaku belum memperoleh informasi bahwa dirinya akan digantikan sebelum pelantikan berlangsung.

Dengan pelantikan 1 Oktober, pemerintahan Prabowo memasuki periode baru dengan sejumlah wajah dan pembagian kewenangan yang berbeda. Perubahan tersebut mencakup posisi koordinasi politik, pembangunan manusia, diplomasi, industri, hilirisasi dan energi, serta kepemimpinan Polri.